Anggaran Makan-Minum Puluhan Miliar… Masya Allah….

  • Bagikan
Pro. Dr. Sudjarwo/Foto: Istimewa

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Ilmu Ilmu Sosial di FKIP Unila

Membaca dan minyimak tulisan Dr. Syarief Makhya di lembaran ini beberapa waktu lalu (Uang Rp75 Miliar untuk Makan dan Minum?), jujur saya terkesiap, bukan sekedar terkesima, karena membayangkan uang Rp75 milliar untuk makan dan minum Pemprov Lampung. Otak saya jadi berpikir keras, mungkin itu uang makan harian untuk para ASN; tetapi dibantah oleh hati nurani, memangnya jumlah ASN-nya berapa dan sehari cuma berapa rupiah. Kecuali salah kalkulator pengali, itu lain persoalannya.

Mulailah asumsi-asumsi berpikir model logika pada Filsafat Logika dipakai untuk membedah hal itu. Tentu saja simulasi ini bukan simulasi akademik yang sarat akan teori; akan tetapi simulasi berpikir logis sederhana untuk menemukenali persoalan, sehingga enak diperdebatkan sebagai “latihan” berpikir.

Asumsi pertama, itu anggaran real maksudnya memang begitu besar karena banyaknya pengali jumlah ASN dan jumlah hari kerja tahun itu. Dengan alasan tertentu. maka peningkatan mutu makanan harus ditingkatkan. Pertanyaan tersisa lalu harga satuan makanan super itu berapa. Ini barangkali yang membuat mahasiswa Pak Syarief mengoreksi tentang jumlah totalnya.

Asumsi kedua, itu anggaran ketitipan anggaran dari kegiatan lain yang sulit untuk dipertanggungjawabkan administrasinya. Sehingga, dirasakan paling aman adalah menitipkannya pada satuan kegiatan ini. Namun, dengan sistem e-budgeting model sekarang rasanya operator pelaporan harus jungkir balik memasukkan laporan ke sistem agar sistem tidak berwarna merah. Jika titipan itu kecil jumlah kegiatannya dan kecil pula volumenya, mungkin masih bisa dikotak katik sistemnya. Akan tetapi jika jumlah kegiatannya banyak, dan volumenya juga banyak; tentu harus mendatangkan ahli programmer untuk memasukkannya. Asumsi kedua ini tampaknya peluangnya maksimal lima puluh persen saja bisa dilakukan, lalu sisanya bagaimana.

Asumsi ketiga, nomenklatur Uang Makan adalah rumah besar dari sejumlah sub sub kegiatan yang begitu banyak dan menyangkut pula banyak aspek. Namun, tidak menyalahi karena anak dan cucu kegiatan dirumahbesarkan dalam satu wadah. Persoalannya anak cucu kegiatan inilah yang sering menjadi ajang korupsi sistematis berjamaah. Dan model ini sudah ditengarai oleh Departemen Keuangan dan Inspektorat.

Namun, semua di atas adalah persoalan teknis penganggaran dan cara menghabiskan dan melaporkannya. Semua itu teman teman yang membidangi ini di departemennya masing masing; banyak yang super pandai. Menjadi pertanyaan apakah anggaran yang diajukan itu akan diloloskan oleh Parlemen dan atau digagalkan. Disini persoalan yang memerlukan pembahasan tersendiri.

Model penyelesaian pertama, DPRD Lampung akan kelihatan “galak” di awal; supaya kelihatan oleh para pemilihnya mereka kerja serius. Namun pada waktu diulur sedemikian rupa, sehingga itu hilang dari perhatian publik. Maka diselesaikanlah persoalan itu di luar ruang sidang. Adapun tekniknya saya sendiri tidak begitu memahami detailnya. Mungkin pembaca justru lebih banyak mengetahui tatacara penyelesaian adatnya.

Model penyelesaian kedua, DPRD Lampung mengajak dengar pendapat dengan Satuan Kerja yang membidangi kegiatan, kemudian mendengarkan semua keterangan dari Satker; wal hasil mereka paham dengan ketidakpahamannya, maka yang sudah diketok palunya.

Model penyelesaian ketiga, DPRD Lampung memahami dan menyetujui, akan tetapi memberikan sejumlah catatan, yang catatan ini sendiri yang paham mereka yang ikut sidang, sementara yang kita di luar harus cukup puas dengan hasil itu. Catatan itu ya sebatas sebagai catatan implikasi pada pemalopran dan sebagainya ranahnya sudah tidak dimeja mereka.

Atas dasar gambaran itu maka apa yang ditulis oleh Dr.Syarief Mahya saya berasumsi anggaran itu tidak akan berubah, sekalipun anggota DPRD Lampung mengatakan sedang memfokuskan kajian tentang itu. Andaikan pun terjadi perubahan, yang berubah komponen kegiatan, sementara jumlah rupiahnya tidak ada jaminan untuk berubah.

Oleh sebab itu, saya memberikan label anggaran seperti ini adalah “Anggaran Masya Allah”, karena yang mengetahui bagaimana akhir ceritanya hanya Allah yang mengetahui. Karena memang dari awal penyusunan anggaran sudah berniat untuk memasang niat tertentu sehingga niatnya itu berhasil. Apa niatnya itu hanya yang memiliki niat dan Allah saja yang mengetahui.

Semoga asumsi-asumsi ini masih sebatas asumsi yang masih harus diperdebatkan, apalagi kalau ada mahasiswa Pak Syarief Makhya ingin meneliti, ini tentu topik luar biasa. Bangun teori yang bisa dipakai di antaranya Teori Dramaturgi oleh Erving Goffman yang sangat terkenal dalam Ilmu-Ilmu Sosial.***

  • Bagikan