Zainal Asikin | Teraslampung.com
LAMPUNG SELATAN–Pemerintah daerah Lampung Selatan mengalokasikan dana senilai Rp17,6 miliar untuk penanganan virus corona atau Covid-19. Namun, besaran anggaran itu hingga kini tidak sebanding dengan kelengkapan peralatan bagi tegaga medis yang sehari-hari menangani kasus Covid-19 di Lampung Selatan.
Tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar dan di Puskesmas, misalnya, sampai saat ini masih minim Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan penunjang kesehatan lainnya.
Selain minimnya APD untuk tenaga medis, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 jumlahnya berubah-ubah sehingga menimbulkan pertanyaan masyarakat.
Saat awal munculnya pemberitaan di sejumlah media mengenai anggaran yang dialokasikan penanganan Covid-19 di Lamsel, jumlah anggarannya tidak seragam. Jejak digital mengenai anggaran Covid-19 di Lamsel bervariatif, mulai dari Rp 14,48 miliar, Rp 16 miliar lebih dan terbaru lagi dirincikan senilai Rp 17,6 miliar.
Untung saja ada sejumlah bantuan APD dari masyarakat.Pada 2 April 2020 misalnya, tenaga medis RSUD Bob Bazar mendapat bantuan APD berupa 18 unit pakaian pelindung petugas medis (Hazmad) dari anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan, Nurul Ikhwan bersama DPP GML (Gema Masyarakat Lokal) dan DPP LPKSM GML.
Bantuan APD untuk tenaga medis tersebut, diterima langsung oleh Direktur RSUD Bob Bazar Kalianda, dr. Media Apriliana. Dalam kesempatan itu, Nurul Ikhwan pun menanyakan kepada Direktur RSUD Bob Bazar mengenai apa saja yang menjadi kendala dalam penanganan Covid-19.
dr. Media Apriliana pun mengatakan, RSUD Bob Bazar masih minim fasilitas kesehatan berupa ADP dan Ventilator. Sementara satu unit ventilator yang ada, masih belum bisa digunakan karna belum adanya pelatihan dari pusat. Sedangkan ventilator milik RSUD Bob bazar sendiri, baru selesai di perbaiki belum lama ini.
“Selain ventilator, RSUD Bob bazar juga masih minim hand gun thermometer. Bahkan stock masker medis, saat ini hanya tinggal 100 Box lagi,”kata Media.
Keesokan harinya, Jumat (3/4/2020) RSUD Bob Bazar kembali menerima bantuan APD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung Selatan berupa 10 set pakaian pelindung petugas medis (Hazmad), 12 liter hand sanitizer dan 12 liter Hand Soap.
Bantuan APD tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Fraksi PKS Lampung Selatan, Bowo Edi Anggoro bersama kader PKS Lampung Selatan lainnya, M. Akyas, Dede Suhendar, Adi Apriyanto, Imam serta Lukman dan bantuan APD itu diterima oleh Kabag TU RSUD Bob Bazar, Muzni bersama tim medis.
Kabag TU RSUD Bob Bazar Kalianda, Muzni, pada kesempatan itu mengatakan sangat berterima kasih atas bantuan APD yang diberikan oleh Fraksi PKS Lampung Selatan. Menurutnya, baru Fraksi PKS di DPRD Lampung Selatan yang memberikan bantuan APD untuk tenaga medis di RSUD Bob Bazar.
“Kami selaku tenaga medis di RSUD Bob Bazar, memang sangat membutuhkan APD. Apalagi ditengah minimnya APD saat ini, sehingga bantuan yang diberikan Fraksi PKS Lamsel sangat berharga sekali untuk para tenaga medis di RSUD Bob Bazar,”ucapnya.
Selain RSUD Bob Bazar, Fraksi PKS Lampung Selatan juga memberikan APD untuk Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH) Kota Baru berupa 10 set baju Hazmad, 5 liter Hand Sanitizer dan 5 liter Hand Soap. Bantuan APD itu, diterima oleh Kabag TU RSBNH bersama empat orang tenaga medis.
Ada juga APD yang diberikan oleh alumni SMA Negeri 1 Kalianda angkatan 1999. APD itu diberikan langsung untuk dua rekan alumni sekolah mereka, Rosniyah dan Rahma Apriza , yang bertugas di RSUD Bob Bazar.
Para alumni SMAN 1 Kalianda tersebut merasa prihatin dan tergerak karena teman satu angkatan 1999 mereka yang tengah berjuang melakukan penanganan pasien Covid-19 di RSUD Bob Bazar merasa takut dan khawatir karena minimnya APD di RSUD Bob Bazar.
Minimnya APD untuk tenaga medis di RSUD Bob Bazar sebagai salah satu Rumah Sakit rujukan yang menangani pasien Covid-19 di Lampung Selatan, dan tenaga medis di sejumlah Puskesmas di Lampung Selatan mendapat respon dari Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan, Agus Sartono.
Agus Sartono mengatakan, kondisi yang terjadi di lapangan memang benar APD untuk tenaga medis yang saat ini menjalankan tugas menangani Covid-19 masih minim. Pemerintah daerah Lampung Selatan melalui instansi terkait Dinas kesehatan, mestinya tanggap dan cepat menyediakan APD tersebut karena sangat dibutuhkan sekali untuk tenaga medis saat ini.
“Banyak sekali keluhan yang saya dengar mengenai minimnya APD ini, untuk memastikannya saya coba datang di beberapa Puskesmas. Ternyata benar, tim medis yang di Puskesmas masih menggunakan APD jas hujan dan jauh dari SOP semestinya. Mereka ini juga, perlu diberikan kelengkapan APD,”ujarnya saat ditemui teraslampung.com di kediamannya, Minggu (5/4/2020).
Selaku Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan, ia sangat menyayangkan, keterlambatan Pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 karena pengadaan APD belum bisa mencukupi kebutuhan untuk tenaga medis di RSUD Bob Bazar dan di Puskesmas sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.
“Mengenai APD ini sudah saya tanyakan juga ke direktur RSUD Bob Bazar, ketersediaan APD katanya minim dan APD yang ada saat ini masih hanya bisa untuk kebutuhan dua minggu kedepan. Mengenai anggarannya katanya sudah ada, tapi terkendala mencari APD yang sesuai SOP saat ini sudah sulit didapat,”ungkapnya.
Dengan keterbatasan APD tersebut, kata legislator PAN ini, ia meminta kepada Pemerintah Daerah melalui intstansi terkait Dinkes Lampung Selatan agar segera menangani kekurangan APD, ruang isolasi memenuhi standar dan sarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan tim medis di Rumah Sakit Bob Bazar dan Puskesmas yang bertugas menangani Covid-19.
“Saya minta Kadiskes Lamsel agar cepat menanggapi masalah minimnya APD ini, mau kapan lagi untuk memenuhinya kasihan para tenaga medis kita yang tidak dilindungi peralatan APD yang standar. Apalagi tim medis ini, sebagai garda terdepan penanganan Covid-19,”jelasnya.
Saat disinggung mengenai anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan Pemerintah daerah Lamsel untuk penanganan Covid-19, Agus Sartono mengatakan, sampai saat ini pihaknya dan anggota DPRD Lampung Selatan lainnya tidak mengetahui mengenai hal itu, karena belum pernah sekalipun diajak musyarawah dengan Pemerintah daerah melalui instansi terkait Dinkes Lamsel mengenai pembahasan anggaran itu.
Bahkan, kata Agus, ia sempat membaca pemberitaan beberapa media, dana yang dialokasikan untuk keperluan medis dan nonmedis penanganan Covid-19 ini jumlahnya berubah-ubah. Pertama Rp 14,48 miliar, lalu berubah jadi Rp 16 miliar dan kini senilai Rp 17,6 miliar. Dari alokasi dana Rp 17,6 miliar itu, telah memesan APD dan peralatan penunjang kesehatan senilai Rp 7,8 miliar dan akan ditempatkan di Rumah Sakit dan Puskesmas.
“Seharusnya berkoordinasi dengan komisi-komisi DPRD dan khususnya Komisi 4 bagian kesehatan. Saat ini, kami masih menunggu dari Pemda agar membahas masalah ini bersama-sama. Kalau untuk hearing saya rasa belum perlu, karena kami masih fokus penanganan pencegahan Covid-19 di masyarakat,”kata mantan Kades Sidomulyo ini.
Apalagi, kata Agus, anggaran yang dialokasikan cukup besar dan ada, jika ketersedian APD ini memang minim maka harus segera dibelanjakan dan didistribusikan untuk para tenaga medis tersebut. Kami tidak ingin, ada tenaga medis yang menangani Covid-19 justru menjadi korban juga karena minimnya APD.
“Saya juga masih bingung, anggarannya ada tapi kenapa APD minim bahkan tenaga medis yang ada di Puskesmas masih menggunakan APD jas hujan. Jadi wajar saja, banyak masyarakat mempertanyakan mengenai hal ini makanya kami masih perlu cari tahu,”pungkasnya.
Ia juga mengimbau, masyarakat agar mengikuti himbauan protokol kesehatan pemerintah mengenai pencegahan penyebaran wabah virus Corona atau Covid-19, dengan melaksanakan physical distancing, menjaga kebersihan diri maupun lingkungan dan biasakan pola hidup bersih dan sehat.
Hal itu juga diamini Ketua Fraksi PKS Lampung Selatan, Bowo Edi Anggoro kepada teraslampung.com. Menurutnya, selaku anggota DPRD Lamsel, pihaknya tidak pernah diajak bicara oleh Pemerintah Daerah melalui instansi terkait Dinkes Lamsel membahas mengenai besaran alokasi dana yang diperuntukkan untuk pengadaan APD tersebut.
“Kami sama sekali tidak pernah diajak dalam pembahasan anggaran APD itu. Mestinya, inikan kita bahas sama-sama dengan pihak-pihak terkait lainnya juga agar jangan sampai terjadi ada temuan pelanggaran dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19 nantinya,”kata anggota komisi 2 DPRD Lamsel ini.