Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Anggaran Perubahan, APBD Lampung Utara 2018 Naik Jadi Rp1,9 Triliun

Anggaran Perubahan, APBD Lampung Utara 2018 Naik Jadi Rp1,9 Triliun

342
BERBAGI
Asisten I Sekkab Lampura (Yuzar) menyerahkan draft APBDP tahun 2018 kepada Waki Ketua I DPRD Lampura, Nurdin Habim

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Lampung Utara tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp1‎,9 Triliun atau naik sebesar Rp101 Miliar dari APBD 2018 yang hanya sebesar Rp1,8 Triliun.

‎”Total RAPBDP tahun 2018 diasumsikan mengalami kenaikan sebesar Rp101 miliar. Jika total APBD 2018 sebesar Rp1.897.967.275.936,00‎ maka total RAPBDP kali ini mencapai Rp1.999.667.666.846,00 ,” kata Asisten I Sekretaris Kabupaten Lampung Utara, Yuzar dalam sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian RAPBDP tahun 2018 di gedung DPRD, Rabu siang (26/9/2018).

‎‎Yuzar menjelaskan, target pendapatan sebesar Rp1,9 Triliun dalam RAPBDP itu berasal dari pelbagai sumber, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah diasumsikan yang awalnya hanya sebesar Rp133.231.503.583,00 dalam APBD 2018‎, kini diasumsikan mengalami kenaikan menjadi Rp204.548.662.988,00 pada RAPBDP. Namun, untuk dana perimbangan mengalami penurunan dari Rp1.323.932.496.797,00 menjadi Rp1.301.815.728.302,00.

“Sementara lain – lain pendapatan asli daerah yang sah naik dari Rp440.803.275.556,00 menjadi Rp493.303.275.556,00,” papar dia.

Dalam RAPBDP ini, anggaran belanja daerah Lampura direncanakan sebesar Rp1.949.407.848.059,00. Belanja daerah ini terdiri dari dua kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

“Belanja tidak langsung Lampura mencapai Rp1,026 Triliun, sedang anggaran belanja langsungnya mencapai Rp922 Miliar,” urai Yuzar.

Menurut Yuzar, pihaknya sangat berharap bahwa pengantar nota keuangan atas RAPBDP yang mereka sampaikan ini dapat segera dibahas dan kemudian disetujui untuk dit‎etapkan menjadi Peraturan Daerah APBDP.

“Semoga nota keuangan atas RAPBDP yang kami sampaikan ini dapat segera dibahas dan ditetapkan menjadi Perda APBDP,” harap dia.

Sidang akhirnya ditutup oleh pimpinan sidang paripurna‎ (Nurdin Habim/Wakil Ketua I DPRD) setelah sebelumnya ia dan 23 koleganya menyepakati untuk kembali meniadakan tahapan pandangan umum pelbagai fraksi DPRD atas RAPBDP tersebut.

Selanjutnya, pihak DPRD melalui Panitia Kerja Badan Anggaran akan segera membahas RAPBDP ini supaya dapat disetujui dan disahkan menjadi Perda APBDP tahun 2018.

Loading...