Beranda News Pilgub Lampung Anggaran Pileg dan Pilgub Diduga Diselewengkan KPU Tulangbawang Barat

Anggaran Pileg dan Pilgub Diduga Diselewengkan KPU Tulangbawang Barat

38
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM — Anggaran pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan gubernur (pilgub) di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tuba Barat) diduga diselewengkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Indikasi tersebut dari tidak sampainya anggaran ke KPPS. Dana sebesar Rp250 ribu untuk tambahan pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dijanjikan oleh KPU Tuba Barat.

“Dana yang diterima untuk Pileg senilau Rp500 ribu, dan untuk Pilgub ditambah Rp150 ribu. Itu untuk TPS,” kata Anggota KPPS di Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tuba Tengah, yang meminta namanya jangan ditulis.

Agus Supriyanto, anggota KPPS 9 Kelurahan Mulyo Asri menerangkan, dana sewa tarup TPS Rp500 ribu, untuk honor Rp249 ribu sudah dipotong pajak, dan uang makan Rp35 ribu peranggota.

“Sementara dana dari Pilgub, yang seharusnya Rp119 ribu per anggota namun untuk uang makan tidak diberikan, sedangkan untuk ketua KPPS Rp140 ribu sudah dipotong pajak,” jelasnya.

Sementara salah seorang anggota KPPS di Kampung Pulung Kencana menyebutkan, mereka hanya menerima Rp500 ribu ditambah Rp.50 ribu untuk pembuatan stempel. “Kami hanya menerima dana Pileg Rp500 ribu, sedangkan dana Pilgub tidak ada sama sekali,” ungkapnya.

Menurut salah satu anggota PPS Kampung Penumangan, dirinya menerima sesuai yang disebutkan KPU. Hanya, ada dana yang dijanjikan akan dicairkan Mei ini, yaitu honorarium Pilgub pada bulan April kemarin, itu saja,” kata dia.

Sekretaris KPU Tuba Barat Man Kodri saat dihubungi melalui ponsel, menyarankan untuk menemui Bendahara APBD maupun APBN agar lebih jelas angkanya.  Namun, kata Man Kodri, yang jelas semua dana sudah disalurkan termasuk Rp150 ribu untuk penerangan per TPS.

Hari Edo, Bendahara KPU menjelaksan, dirinya hanya menangani anggaran Pileg dan itu sudah terlaksanakan semua. “Sudah kita laksanakan semua sesuai Rencana Kegiatan Anggaran (RKA),” ucapnnya di kantor KPU, Rabu (7/5).

Disinggung soal anggaran Pelipatan Surat Suara, honorer PPS, KPPS, dan lainnya, Edo enggan berkomentar. “Hitung saja sendiri berapa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikalikan Rp100 rupiah per lembar, untuk honor PPS saja lebih dari Rp10 miliar. Tidak bisa kita rincikan, soalnya berkasnya banyak,” tuturnya.

Bendahara KPU untuk Pilgub saat dihubungi, juga tak mau menyebut jumlah anggaran yang diterima dan harus digelontorkan. “Kami hanya menyalurkan saja. Maaf, kalau untuk jumlah global kami tidak punya. Kalau untuk KPPS, honor ketua sebesar Rp150 ribu, anggota (Rp100 ribu) diberikan cuma sekali. Lalu PPS, ketua Rp250 ribu, dan Rp200 ribu untuk anggota, tambahan untuk TPS Rp150 ribu per TPS jika terjadi pemadaman listrik,” jelas dia..

Informasi dari petugas KPU Tuba Barat, seharusnya KPU menyalurkan dana senilai Rp900 ribu per TPS baik dari Pileg maupun Pilgub. Kemudian untuk PPK Rp400 ribu dan Rp350 ribu, serta ATK Rp150 ribu, pleno Rp1.250 ribu, untuk PPS Rp250 ribu dan Rp.200 ribu, ATK Rp50 ribu, pleno Rp400 ribu dan Rp150 ribu untuk bantuan penerangan. (Isbedy Stiawan ZS)