Beranda Hukum Korupsi Anggota DPRD Lampung dari PPP Jadi Tersangka Kasus Fee Proyek Rp 1...

Anggota DPRD Lampung dari PPP Jadi Tersangka Kasus Fee Proyek Rp 1 Miliar

853
BERBAGI
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Heri Sumarji
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Heri Sumarji

Zainal Asikin|Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG — Penyidik Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menetapkan anggota DPRD Lampung dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abdul Haris, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan menjanjikan proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) senilai Rp 1 miliar, pada Senin (29/5/2017).

Direktur Reserse kriminal umum Polda Lampung, Kombes Pol Heri Sumarji saat dikonfirmasi membenarkan penetapan anggota legislatif Provinsi Lampung dari partai PPP, Abdul Haris sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) senilai Rp 1 miliar.

“Ya benar, penyidik sudah menetapkan Abdul Haris tersangka. Kasusnya fee proyek di Kemenpora, proyeknya apa dan nilai proyeknya berapa belum di ketahui,”ujarnya saat ditemui Teraslampung.com di Mapolda Lampung, Selasa (30/5/2017).

Mantan Kapolresta Bandara Soekarno Hatta ini mengutarakan, penetapan Abdul Haris sebagai tersangka, setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, Senin (29/5/2017) lalu dan dilakukannya gelar perkara. Namun meski sudah ditetapkan tersangka, pihaknya tidak melakukan penahanan. Karena ada beberapa pertimbangan, dan yang bersangkutan dinilai kooperatif.

“Pertimbangannya itu adalah, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti. Selain itu juga, Abdul Haris ini sebagai anggota dewan dan tersangka juga kooperatif,”ungkapnya.

Sementara Kasubdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, AKBP Roy Satya Putra memaparkan, dalam kasus tersebut, tersangka Abdul Haris dijerat Pasal 372 dan 378 KUHP Tentang Penipuan dan Penggelapan.

Modus yang digunakan, kata Roy, yakni dengan meminjam uang ke korban inisial EA sebesar Rp1 miliar. Kemudian uang tersebut, digunakan untuk memenangkan tender proyek yang ada di Kementerian Pendidikan dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2016.

“Tersangka pinjam uang, dan korban dijanjikan akan mendapatkan proyek tersebut. Tapi setelah dijanjikan, ternyata proyek yang dimaksud tidak turun. Lantaran janjinya tidak terealisasi, korban melapor ke Polda Lampung,”paparnya.

Namun Roy mengaku, pihaknya belum mengetahui secara pasti proyek yang dijanjikan tersebut dalam bentuk pengadaan barang atau jasa. Sebab, penyidik yang menangani masih mendalami keterangan tersangka guna merampungkan berkas.

“Saat ini kami masih akan mendalami lagi keterangan Abdul Haris, rencana kami akan melakukan pemeriksaan kedua terhadap tersangka dalam waktu dekat ini,”jelasnya.

Terpisah, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PPP, Abdul Haris, saat dihubungi melalui ponselnya menjelaskan, awalnya ia meminjam uang kepada Edi Irawan sebesar Rp 1 miliar. Uang tersebut untuk mendapatkan proyek di Kemenpora TA 2016 dengan perjanjian bagi hasil.

Namun, kata Abdul Haris, dalam prosesnya, karena ada pemangkasan anggran APBN dari pusat maka proyek dari Kemenpora tersebut tertunda.

“Dia (Edi Irawan) minta uangnya untuk di kembalikan, karena itu merupakan bisnis dan uangnya sudah dipakai. Karena uangnya belum bisa saya kembalikan, Edi melapor ke Polda Lampung,”ungkapnya kepada teraslampung.com.

Saat disinggung penetapan dirinya sebagai tersangka, Abdul Haris hanya bisa pasrah dan menjalani saja proses hukumnya dan ia pun bersikap kooperatif.

“Ya, kalau saya jalani saja prosesnya dan saya kooperatif,”kata Abdul Haris.

Ketua DPW PPP Lampung, Hasanusi, membenarkan bahwa Abdul Haris merupakan salah satu kader di PPP. Namun ia belum mengetahui bahwa Abdul Haris di periksa Polda Lampung dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan.

“Saya justru baru tahu dari Anda bahwa Abdul Haris diperiksa Polda Lampung dan sudah ditetapkan tersangka,”ungkapnya.

Menurut Hasanusi, partai akan menghormati proses hukum terkait kasus yang dihadapi Abdul Haris.

“Untuk membuat keputusan terkait anggota kami, tentu kami akan menunggu proses hukumnya tuntas  dan memiliki kekuatan hukum tuntas (inkrah) dari dari pengadilan. Setelah itu, kami baru akan mengambil tindakan,” katanya.

Loading...