BERBAGI
Kasubdit II Harda Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Ruly Andi Yinianto

Zainal Asikin|Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG —Penyidik Subdit II Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, menetapkan Sugianto (65), anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PDIP dan empat orang lainnya tersangka kasus dugaan penyerobotan lahan, dan pemalsuan dokumen surat tanah seluas 8,5 hektare di Dusun Jati Sari, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan.

Kemudian untuk empat orang lainnya yang ditetapkan tersangka adalah, mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Jatimulyo berinisial DJ (72), mantan Kepala Dusun (Kadus) Jatisari berinisial JM (60), SJ (65) pensiunan PNS dan SM (65).

Kasubdit II Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, AKBP Ruli Andi Yunianto mengatakan, kasus dugaan penyerobotan lahan dan pemalsuan dokumen akta jual beli (AJB) tanah seluas 8,5 hektare di Desa Jatimulyo tersebut, pihaknya telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Dari lima orang yang ditetapkan sebgai tersangka, salah satu tersangka adalah oknum anggota DPRD Lampung Selatan, Sugianto,”ujarnya saat ditemui di ruangannya, Selasa (25/7/2017).

Dikatakannya, penetapan kelima orang tersebut sebagai tersangka kasus dugaan penyerobotan lahan dan dokumen palsu, berdasarkan dari hasil pemeriksaan mereka dan setelah dilakukan gelar perkara.

“Kami tidak lakukan penahan terhadap lima tersangka, selain kooperatif salah seorang tersangka adalah pejabat publik,”ungkapnya.

Menurutnya, saat ini penyidik masih melakukan penyusunan berkas, untuk segera dilakukan pelimpahan tahap satu ke Kejaksaan.

“Kelima tersangka dijerat pasal berlapis (Komulatif), tentang penyerobotan dan pemalsuan dokumen. Ancaman hukumannya, lebih dari lima tahun,”jelasnya.

Terkait penyerobotan lahan, yang akan diganti rugi senilai Rp 17 miliar karena masuk dalam pembangunan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang dilaporkan ke Polda Lampung, mantan Kasubdit III Jatanras ini menuturkan bahwa hanya ada satu laporan saja yang masuk terkait kasus tersebut.

Kasus tersebut, bermula saat beberapa warga Desa Jatiagung , Lampung Selatan melaporkan kasus penyerobotan lahan ke Mapolda Lampung beberapa waktu lalu.

Ruli memaparkan awalnya lahan tersebut adalah milik pemerintah, yang kemudian dihibahkan kepada warga untuk dibuka dan digarap.

Setelah bertahun tahun, lahan tersebut dibuka dan digarap dengan pelapor TT dan sebilan warga lainnya. Kemudian lahan tersebut, terkena pembangunan proyek JTTS.

Selanjutnya, oknum anggota DPRD Lampung Selatan bersama empat orang lainnya diduga ingin mengambil lahan tersebu dengan membuat surat baru.

Hal itu dilakukan, agar mendapat ganti rugi lahan dari pembangunan JTTS senilai Rp 17 miliar. Namun Kedua belah pihak, pelapor dan tersangka belum menerima uang ganti rugi lahan JTTS sebesar Rp 17 miliar.

“Mengenai kepemilikan lahan, pelapor dan tersangka memang sama-sama memiliki surat keterangan tanah (SKT). Dari hasil pemeriksaan, surat tanah milik pelapor lebih tua daripada milik para tersangka,”ungkapnya.