Beranda Hukum Anggota Komisi III DPR Desmond J. Mahesa: Belum Bisa Dipastikan Gubernur Lampung...

Anggota Komisi III DPR Desmond J. Mahesa: Belum Bisa Dipastikan Gubernur Lampung Bersalah

918
BERBAGI
Ketua Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa. (Foto: dok teropongsenayan.com)

Zainal Asikin|Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG — Ketua panitia kerja (Panja) Penegakan Hukum Komisi III DPR RI, Desmond Mahesa, mengakui beberapa anggota Komisi III DPR diam terkait pemanggilan Gubernur Lampung Ridho Ficardo. Menurut mantan aktivis 1998 itu, bungkamnya sejumlah anggota komisi III DPR RI terkait materi surat pemanggilan Guberur Lampung Ridho Ficardo itu bertujuan agar tidak terjadi adanya fitnah yang merugikan terhadap yang bersangkutan.

Menurut Desmond,  laporan yang masuk ke komisi III DPR RI tersebut menyangkut masalah pelecehan seksual yang dilaporkan seorang perempuan ke Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu.

“Kalau untuk detailnya saya tidak bisa (menjelasakan), karena Gubernur belum datang untuk memenuhi panggilan dengar pendapat. Masalah ini berbau pelecehan seksual. Karena perempuan itu datang melapor ke komisi III. Maka wajib komisi III menindaklanjuti untuk meminta keterangan,”ujarnya, Rabu (1/3/2017).

Desmond mengaku sangatlah wajar jika anggota komisi III tidak mau bicara atas sesuatu yang belum pasti mengenai kebenaran atas laporan tersebut. Terlebih lagi, Gubernur Lampung belum dapat memberikan keterangan di Komisi III DPR RI.

“Jadi kalau ada anggota komisi III DPR RI yang tidak memberikan penjelasan mengenai masalah tersebut, itu karena memang harus begitu. Karena tidak boleh ngomong sesuatu sebelum ada keterangan resminya,”ungkapnya.

Menurut mantan aktivis yang pernuh diculik di era Orde Baru itu, tidak boleh sesuatu yang sifatnya diadukan sepihak, lalu dideklarasikan seolah-olah itu menjadi kebenaran.

“Hal tersebut bisa dapat merugikan Gubernur. Jangan-jangan pelapor yang tidak benar, justru Gubernur yang benar,” katanya,

Dikatakannya, alasan pemanggilan tersebut, untuk dengar pendapat. Karena ada laporan dari masyrakat, dan sudah tiga kali dipanggil masalah terkait masalah perempuan itu yang bersangkutan tidak hadir.

“Setelah reses ini, kami akan panggil lagi dan meminta aparat kepolisan untuk menghadapkan Gubernur ke komisi III DPR RI. Saat rapat dengan kapolri sudah disampaikan, meminta agar Gubernur Lampung dibawa dan dihadapkan ke komisi III,”jelasnya.

Saat disinggung apakah pemanggilan Gubernur tersebut adanya muatan politik, Desmond membantah. Menurutnya, pemanggilan tersebut, hanya meminta kalrifikasi Gubernur Lampung untuk segera menyelesaikan masalah yang telah dilaporkan. Karena Gubernur Lampung mengetahui perempuan yang melapor tersebut.

“Makanya segera selesaikan saja dengan perempuan yang melapor itu, dia (Gubernur) tahu kok dengan yang melapor,”terangnya.

Desmond menambahkan, rapat dengar pendapat (hearing) dengan Gubernur Lampung nanti, jika terlaksana akan dilakukan secara terbuka.

“Tapi jika menyangkut hal yang sensitif, yakni masalah pribadi dan menggangu kewibawaan maka akan dilakukan tertutup,”pungkasnya.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet membenarkan adanya laporan masyrakat yang melaporkan Gubernur Lampung Ridho Ficardo ke komisi III DPR RI, terkait masalah tanah dan perempuan.

“Ada laporan seorang perempuan dan masalah tanah, dua-duanya ke komisi III,”ujarnya.

Menurutnya, dari hasil laporan ketua Panja penegakan hukum komisi III DPR RI yang diketuai oleh Desmon J Mahesa, Gubernur Lampung sudah duakali diundang secara layak dan tidak hadir. Maka sesuai dengan UU MD3, Komisi III pada masa sidang yang akan datang akan meminta bantuan Polri untuk menghadirkan paksa Gubernur ke Komisi III DPR RI.

“Ya jadi sudah dua kali diundang secara layak, tapi Gubernur tidak hadir. Sesuai UU MD 3 masa sidang yang akan datang, minta bantuan Mabes Polri menghadirkan paksa ke komisi III,”jelasnya.

Loading...