Beranda Teras Berita Antara Festival Way Kambas dan Konflik Gajah

Antara Festival Way Kambas dan Konflik Gajah

369
BERBAGI

Mashuri Abdullah/Teraslampung.com


Gajah jinak di Pusat Latihan Gajah (PLG) Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur. (dok)

WAY BUNGUR—Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan menyelenggarakan Festival Way Kambas ke-14, 26-29 Agustus 2014 di Islamic Centre, Sukadana.  Acara ini digelar untuk mempromosikan pariwisata dan seni budaya di Lampung Timur.Salah satunya satunya adalah objek wisata Taman Nasional Way Kambas (TNWK).

TNWK sebagai ikon pariwisata Lamtim menawarkan berbagai kekhasan.  Antara lain Konservasi gajah dan badak sumatera serta beberapa flora endemik TNWK. Kekayaan fauna dan flora TNWK membuat objek wisata tersebut selama ini banyak diminati dan sekaligus sebagai tempat penelitian.

Namun, di balik berbagai daya tariknya, TNWK juga menyimpan konflik dengan masyarakat yang tinggal berbatasan, yakni konflik manusia dengan gajah.

Hingga saat ini, konflik yang disebabkan keluarnya gajah dari habitatnya dan merusak lahan pertanian warga, masih terus berlangsung.  Belum ada solusi yang jitu yang dapat menuntaskan persoalan ini.

Kedua belah pihak saling menyalahkan, pemerintah mengkambinghitamkan warga yang merusak hutan untuk mencuri kayu.  Sementara warga menuding pemerintah tidak mampu mengurus hutan dan lebih memperhatikan gajah ketimbang manusia.

Areal pertanian yang sering dirusak gajah yakni di sepanjang perbatasan TNWK, di enam kecamatan. Warga Kecamatan Waybungur, Purbolinggo, Sukadana, Labuhanratu, Way Jepara dan Brajaselebah, sudah sering  menuntut pemerintah membayar ganti rugi atas lusaknya lahan mereka.  Entah sudah berapa rupiah kerugian yang diderita masyarakat.  Bahkan, nyawa pun sudah ada yang melayang saat warga mencoba mengusir gajah yang merusak tanaman mereka.

Waluyo (40), petani Desa Tegalombo Kecamatan Waybungur, mengungkapkan, persoalan gajah ini sudah berlangsung sejak tahun 80-an.  Menurut Waluyo, warga sudah sering melakukan protes kepada pemerintah dengan demonstrasi, baik  di kabupaten, provinsi, maupun di pusat (Jakarta).

“Tapi belum ada hasil.  Warga menuntut ganti rugi, tapi pemerintah cuma sekadar peduli dengan memberi bantuan sembako, alat pertanian, atau alat mengusir gajah,” ujarnya.

Waluyo mengatakan, warga terpaksa melakukan ronda setiap malam di lahannya, jika berharap bisa memetik hasil panen.  “Gajah keluarnya malam hari, jadi kita harus ronda tiap malam,” keluhnya.

Waluyo mengaku saat ini memang ada bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan untuk satu orang yang melakukan ronda. Di satu desa terdapat 10 tenaga yang dibayar.  Namun, menurutnya, bantuan seperti itu bukan yang diharapkan warga.

“Warga tidak mau jaga malam di batas hutan dilakukan terus-menerus oleh petani.  Kami petani ingin juga tidur nyenyak di rumah,” katanya.

Dia berharap pemerintah dapat merehabilitasi kerusakan TNWK, sehingga gajah tidak mengalami kekurangan makanan.

Menurut Waluyo, selama ini pemerintah kurang serius dalam melakukan reboisasi,  dan terkesan hanya menjadi proyek yang diulang-ulang.

Loading...