AP3 Lamsel Minta Kejaksaan Usut Kasus DAK 2014

  • Bagikan

Iwan J.Sastra/Teraslampung.com


KALIANDA – Puluhan pemuda-pemudi dari organisasi Sarekat Hijau Indonesia (SHI), PMII dan Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan (Himlas) yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan (AP3) Lampung Selatan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Lamsel, sekitar pukul 10.00 WIB, Kamis (4/12).

Dalam aksi ujuk rasa itu, salah seorang perwakilan dari AP3 Lamsel Imron menyuarakan, bahwa di Disdik Lamsel telah terjadi kecarut-marutan sistem dalam melaksankan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2014.

“Dinas pendidkan sudah seharusnya mengajarkan kejujuran dan menjadi tolak ukur dunia pendidikan yang ada di Lampung Selatan. Bukan malah menjadi lumbung para okum untuk menyelewengkan anggaran,” pekik Imron dalam orasinya.

Diungkapkannya, dalam pelaksanaan DAK tahun 2014, Dinas Pendidikan Lampung Selatan dinilai telah mengkondiskan dan tidak transfaran. Dimana, dalam pelaksanaan anggaran DAK pihak disdik tidak lagi memakai petujuk pelaksanaan (Juklak) dan undang-undang yang berlaku.

“Semestinya, dalam pelaksanaan DAK di sekolah-sekolah wajib melibatkan komite dan masyarakat sekitar sekolah sesuai permendiknas Nomor. 5 tahun 2010. Jadi tidak ada penunjukan langsung, pemilihan atau seleksi langsung, dan juga pelelangan atau seleksi umum dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di sekolah melalui sistem swakelola, tetapi harus dilaksanakan sendiri oleh penerima hibah,” ungkapnya.

Selain itu lanjut Imron, berdasarkan temuan di lapangan dugaan kasus penyelewengan dana alokasi khsusus ditingkat SD, SMA/SMK yang besarannya mencapai Rp33,7 milyar rupiah kini telah menjadi sasaran empuk para oknum untuk menjadi ATM pribadi dilingkungan dinas pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

“Dana yang seharusnya untuk rehab dan pembangunan perpustakaan kini malah menjadi bancakan atau untuk memperkaya diri para oknum. Betapa tidak, anggaran yang seharusnya disalurkan secara langsung untuk pembangunan atau rehab tapi nyatanya ditunda hingga 15 persen oleh pihak dinas, dan ini tentunya menjadi tanda tanya besar, padahal proyek pekerjaan sudah selesai pengerjaanya,” terangnya.

Oleh karena itu, masih kata Imron, Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan Lampung Selatan, meminta secara tegas kepada para penegak hukum di Kabupaten Lampung Selatan yakni pihak kejaksaan, untuk segera melakukan sidak atau periksa oknum dinas pendidikan Lampung Selatan, usut tuntas kasus penyelewengan anggaran DAK di lingkungan dinas pendidikan Lamsel, serta penjarakan oknum yang terlibat dan terbukti menyelewengkan anggaran DAK.

“Sedangkan untuk pihak DPRD Kabupaten Lampung Selatan, kami harapakan untuk segera membentuk Tim Inspeksi terkait anggaran DAK 2014 di Lampung Selatan,” katanya.

  • Bagikan