APBD Defisit, Pemkab Lampura Justru Belanja Barang Rp500-an Juta untuk Dihibahkan

  • Bagikan
Tangkapan layar pengadaan ‎belanja barang untuk dijual atau diserahkan pada pihak ketiga atau pihak lainnya yang ditayangkan dalam situs lpse.lampungutarakab.go.id.
Tangkapan layar pengadaan ‎belanja barang untuk dijual atau diserahkan pada pihak ketiga atau pihak lainnya yang ditayangkan dalam situs lpse.lampungutarakab.go.id.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi– Meskipun APBD Lampung Utara  mengalami defisit, tetapi pemborosan anggaran masih tetap dilakukan Pemkab Lampung Utara. Bukannya menggulirkan program yang bermanfaat bagi rakyatnya yang tengah kesusahan akibat pandemi Covid-19, Pemkab Lampung Utara malah akan membeli barang senilai Rp500-an juta untuk diberikan pada salah satu instansi vertikal.

Program yang diberi nama belanja barang untuk dijual atau diserahkan pada pihak ketiga atau pihak lainnya itu jelas tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Sumber dananya sendiri adalah APBD Lampung Utara tahun 2021.

“Pengadaan barang itu berupa pengadaan satu unit videotron untuk dihibahkan ke salah satu instansi vertikal,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Utara, Anton Widawan Rahman, Jumat (22/10/2021).

Anton menyebutkan, bantuan hibah itu ‎sengaja diadakan setelah pemkab mendapat proposal permohonan ‎untuk pengadaan barang tersebut. Setelah permohonan itu diterima dan disetujui, selanjutnya pengadaan barang itu diteruskan pada instansi terkait, yakni Diskominfo.

“Pengadaan barang untuk diserahkan itu sebenarnya dari zaman Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo, Susilo Dwiko,” terangnya.

‎Ia kembali mengatakan, proses pengadaan videotron‎ itu kini sedang berproses di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Videotron yang akan diadakan itu memiliki ukuran 2 x 3 meter.

“Setelah seluruh proses lelang selesai, nantinya barang tersebut akan diserahkan kepada pemohon,” kata dia.

Anton menegaskan, bantuan hibah yang mereka lakukan itu diperkenankan dalam aturan. Kendati demikian, ia tak mampu menyebutkan secara detil aturan yang dimaksudnya tersebut. Selain itu, bantuan hibah itu juga tetap mengacu pada kemampuan anggaran.

“Aturannya ya setahu saya sih enggak mungkin dihibahin kalau enggak boleh. (Soal aturannya yang mana) nanti saya cek dululah. Nanti saya cari informasi dulu dengan pak Susilo,” terangnya.

Berdasarkan situs ‎lpse.lampungutarakab.go.id, belanja barang tersebut saat ini sedang memasuki masa sanggah. Masa sanggah akan berakhir pada 26 Oktober mendatang. Terdapat lima rekanan yang turut mengikuti tender proyek tersebut.

  • Bagikan