APBD Lampura 2022 Diperkirakan Turun Puluhan Miliar

  • Bagikan
Ketua DPRD Lampung Utara, Romli menerima secara simbolis dokumen KUA-PPAS tahun 2022 dari Sekdakab, Lekok
Ketua DPRD Lampung Utara, Romli menerima secara simbolis dokumen KUA-PPAS tahun 2022 dari Sekdakab, Lekok

Feaby | Teraslampung.com

Kotabumi--Seperti tahun – tahun sebelumnya, Rencana pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampung Utara tahun 2022 diperkirakan kembali mengalami penurunan puluhan miliar.

Berdasarkan data Teraslampung.com, rencana pendapatan tahun 2022 hanya‎ sebesar Rp1.673.605.684.675,00, sedangkan pendapatan daerah tahun 2021 dikatakan mencapai Rp1.703‎.610.895.956,00. Dengan demikian, penurunan rencana pendapatannya mencapai sekitar Rp27 Miliaran atau sekitar 1,76 persen.

Sayangnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok sama sekali tak menyebutkan rencana pendapatan saat membacakan sambutan dalam sidang paripurna ‎penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara tahun 2022. Ia lebih memilih menyebutkan tujuan dan metode penyusunan KUA-PPAS ketimbang menyebutkan rencana pendapatan tersebut.

‎Menurutnya, dokumen KUA berisikan kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan, dan asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Sementara PPAS berisikan rancangan program prioritas dan batas maksimal anggaran, yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

“APBD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan,” terangnya.

Ia berharap, rancangan KUA-PPAS yang mereka sampaikan tersebut akan mendapat masukan atau koreksi yang bersifat konstruktif pada saat proses pembahasan berlangsung. Pelbagai masukan atau koreksi akan menyempurnakan dokumen KUA-PPAS yang ada.

“Harapannya, dokumen KUA-PPAS ini dapat segera dibahas dan disepakati bersama dalam nota kesepakatan,” harap dia.

‎Sidang paripurna ini kemudian ditutup oleh Romli setelah seluruh fraksi menyepakati untuk meniadakan pemandangan umum fraksi – fraksi atas rancangan KUA-PPAS itu. Dengan tidak adanya pemandangan umum tersebut secara otomatis tahapan jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi juga ditiadakan. Sidang akan kembali dilanjutkan setelah Panitia Kerja Badan Anggaran rampung melakukan pembahasan KUA-PPAS bersama perangkat daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam beberapa waktu ke depan.

  • Bagikan