Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara APBD Lampura Tahun 2019 Ternyata Susut Rp200 Miliar

APBD Lampura Tahun 2019 Ternyata Susut Rp200 Miliar

534
BERBAGI
Plt Bupati Lampung Utara Budi Utomo dalam sidang paripurna DPRD memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah kepada DPRD Lampung Utara

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Total pendapatan daerah Lampung Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 ternyata hanya berada di angka Rp1.775.731.796.783,96. Jumlah ini tidak sesuai harapan Pemkab Lampung Utara yang memperkirakan total APBD mereka akan‎ mencapai angka Rp1.979.537.340.202,00.

“Pendapatan daerah tahun 2019 sebesar yang diperkirakan mencapai Rp1,9 Triliun hanya terealisasi sebesar Rp1,7 Triliun,” terang Wakil Bupati Budi Utomo dalam sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban bupati, di gedung legislatif, Rabu siang (21/4/2020).

Budi menjelaskan, pendapatan sebesar itu terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp101.829.440.158,94, pendapatan pajak daerah Rp23.100.670.000‎, hasil retribusi daerah Rp1.930.500.000, ‎pengelolaan kekayaan daerah Rp6.672.722.054,00, ‎lain – lain pendapatan asli daerah Rp141.603.200.387,00.

Kemudian, bersumber dari dana perimbangan sebesar ‎Rp1.244.666.930.848,00, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp18.359.471.039,00. Berikutnya, berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp981.730.753.000‎, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp244.576.706.809,00‎.

Adapun sumber lainnya berasal dari lain – lain pendapatan yang sah sebesar Rp429.235.425.777,02‎. Lain – lain pendapatan yang sah ini terdiri dari pendapatan hibah Rp81.212.520.000, Dana bagi hasil pajak provinsi dan pemda lainnya Rp189.504.031.147,00, Dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp248.160.048.996,00, dan Pendapatan lainnya Rp919.535.805,09.

Dalam laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah itu, Budi menuturkan, pendapatan daerah ini digunakan belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) yang nilainya mencapai Rp1.676.3030.875.023,25

Besaran belanja tidak langsung sendiri mencapai Rp1.148.512.721.651,00. Belanja ini terdiri dari belanja pegawai Rp756.849.383.053,00, be‎lanja bunga Rp687.265.472,00, belanja hibah Rp17.159.345.000, belanja bantuan sosial Rp2.975.000.000, belanja bagi hasil pada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa Rp250 juta.

Lalu, ada belanja ‎bantuan keuangan pada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa Rp369.955.464.813,00 dan belanja tidak terduga Rp886.263.3131,00. Sementara besaran belanja langsung mencapai Rp‎527.791.153.372,25. Belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai Rp83.313.962.824,00 dan belanja barang dan jasa Rp323.714.463.951,79.

“Demikian secara garis besar laporan pelaksanaan APBD 2019 sesuai amanat peraturan yang ada‎,” urai dia.

‎Usai pemaparan tersebut, sidang kemudian ditutup dengan penyerahan materi laporan dan pembentukan panitia khusus untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Sidang dijadwalkan akan kembali pada Rabu pekan depan dengan agenda laporan hasil pembahasan panitia khusus DPRD Lampung Utara.