| Menara Siger dilihat dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.(Teraslampung.com/Oyos Saroso HN) |
BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Asisten I Pemprov Lampung Adeham mengklaim Menara Siger adalah ikon Lampung yang harus dilestarikan. Penegasan itu disampaikan Adeham dalam rapat koordinasi antara Pemprov Lampung dan PT ASDP untuk mengkaji ulang nasib Menara Siger terkait sewa lahan, di ruang Asisten I Pemprov Lampung, Rabu (11/2). Pada pertemuan tersebut Pemrov Lampung diwakili Asisten I Adeham, sedangkan pihak PT ASDP diwakili La Mane.
“(Menara Siger) itu merupakan ikon Provinsi Lampung yang harus dilestarikan. Meskipun begitu, masih ada persoalan sewa lahan yang belum beres. Tiap tahun Pemprov Lampung harus membayar biaya sewa lahan sebesar Rp 500 juta. Kita harus membuat perjanjian baru. Perjanjian lama dengan PT ASDP tidak mungkin, karena memberatkan pendanaan. Wewa lahan Rp 500 juta untuk 20 hektare per tahun itu tidak sedikit. Sedangkan hasil dari situ (Menara Siger,” kata Adeham.
Adeham mengatakan, sejak era Gubernur Sjachroedin, Pemprov Lampung menginginkan pihak PT ASDP menghibahkan lahan. “Sekarang kita tinggal menunggu keputusan gubernur, apakah mau terus mengelola Menara Siger atau diserahkan pengelolaannya kepada Pemkab Lampung Selatan,” katanya.
Menurut Adeham, Pemprov dan ASDP akan melakukan kajian untuk menentukan ‘nasib’ Menara Siger. “Kajian itu ditargetkan sekitar dua mingguan selesai,dan sebulan kemudian sudah ada hasilnya. Semua tergantung pada keputusan gubernur,” ujarnya.
“Yang pasti hutang kepada ASDP akan kita bayar,sehingga kita tidak terbebani.Namun, tentu kita perdalam lagi permasalahan yang sebenarnya” tandasnya.
Sementara itu , wakil PT ASDP Ferry Indonesia Cabang Lampung pada pertemuan tersebut, La Mane, mengatakan pihaknya dan Pemrov Lampung akan berupaya menyelesaikan masalah Menara Siger secepatnya dengan hasil yang saling menguntungkan.
“Kami berkomitmen menyelesaikan sebaik-baiknya,” kata La Mane.
