Aturan Baru, Guru P3K dapat Jadi Kepala Sekolah

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara (Ilustrasi Foto: /Teraslampung|Feaby Handana))
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara (Ilustrasi Foto: /Teraslampung|Feaby Handana))
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–Para tenaga pendidik yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ‎kini diperkenankan menjadi kepala sekolah sepanjang memenuhi persyaratan. Syarat itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terbaru.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara, Matsoleh, membenarkan jika Peraturan Menteri Pendidikan Nomor:40/2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah ‘mengizinkan’ guru P3K untuk dapat menjadi kepala sekolah. Namun, terdapat beberapa persyaratan yang harus terlebih dulu dipenuhi sebelum hal tersebut dapat terealisasi.

‎”Bagi guru P3K, mereka wajib memiliki sertifikat guru penggerak jika ingin mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah,” kata Matsoleh didampingi Kabid Pembinaan Ketenagaan Mery Edyalis, Selasa (8/3/2022).

‎Sertifikat guru penggerak ini tak ubahnya sebagai pengganti sertifikat cakep atau Nomor Unik Kepala Sekolah. Untuk memperoleh sertifikat tersebut, seorang P3K memang tak mudah. Mereka harus banyak menulis esai, memiliki kegiatan ilmiah, jurnal ilmiah, pendidikan dan pelatihan selama sembilan bulan lamanya secara daring.

“Syarat lainnya adalah tak adanya guru PNS yang dapat menempati posisi tersebut dan juga minimal jabatannya adalah guru ahli pratama,” paparnya.

Di samping menjelaskan seputar P3K, Matsoleh juga men‎guraikan tentang isi lainnya dari Permendikbud yang baru tersebut. Di dalam aturan baru itu dijelaskan pelbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon kepala sekolah di luar P3K.

Pelbagai persyaratan itu di antaranya mengantongi ijazah Strata I atau Diploma IV, memiliki sertifikat pendidik, memiliki sertifikat guru Penggerak, minimal pangkat rendah penata muda tingkat 1 golongan ruang IIIb, berusia paling tinggi 56 tahun.

“Kalau untuk Persyaratan lainnya itu sama seperti yang lama pada Permendikbud yang lama,” kata dia.