Audit RSURyacudu Lampura, Seperti Membuka Kotak Pandora

  • Bagikan
RSUD Ryacudu Lampung Utara
RSUD Ryacudu Lampung Utara

Feaby Handana

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan telah rampung memeriksa kondisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah H.M.Ryacudu Lampung Utara. Hasilnya, benang kusut yang menjadi penyebab tunggakan sekitar Rp11 Miliar di rumah sakit pelat merah itu akhirnya terurai.

Kabar tentang rampungnya audit itu disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Lampung Utara, M. Erwinsyah. Kala itu disebutkan bahwa penyebab terjadinya utang itu akibat terlalu banyaknya jumlah tenaga kesehatan di sana.

Jumlah tenaga kesehatan yang membludak itu menyedot sekitar enam puluh persen anggaran RS milik pemerintah tersebut. Jumlah enam puluh persen itu sudah termasuk biaya operasional dari rumah sakit. Pengurangan jumlah tenaga kesehatan dipercayanya dapat menjadi solusi jitu di masa mendatang.‎

Hasil audit yang di luar prediksi ini‎ membuat sebagian publik kecele. Mereka setengah tidak percaya jika para tenaga kesehatan menjadi penyebab terjadinya utang belasan Miliar tersebut.

Pun begitu dengan para tenaga kesehatan yang bekerja di sana. Kepala mereka serasa dihantam sebuah godam saat mendengar hasil audit itu. Psike mereka terguncang dengan kabar tersebut.

‎Kemasygulan pun mulai menyelimuti sanubari mereka. Kegundahan mereka sejatinya dapat dimengerti. Setelah satu tahun dikabarkan belum digaji, mereka berharap setidaknya ada sedikit kepastian tentang hak mereka itu.

Alih – alih mendapat ‎kepastian seputar gaji, mereka kini malah di bawah bayang – bayang pemutusan hubungan kerja alias PHK. Ancaman PHK itu semakin menyempurnakan penderitaan yang telah mereka alami selama ini. ‎

Tak tinggal diam dengan hasil audit tersebut, ‎publik pun mulai bereaksi. Media sosial menjadi pilihan tercepat mereka untuk menumpahkan kekesalannya. Hanya dalam hitungan jam, komentar mereka mulai membanjiri media sosial.

Kebanyakan dari mereka menganggap jika tenaga kesehatan hanyalah sebagai kambing hitam. Mereka pun tak asal cuap – cuap saja karena komentarnya dilengkapi dengan alasan yang masuk akal sesuai versi mereka.

Melalui mereka jugalah akhirnya diketahui bahwa besaran gaji tenaga kesehatan (mungkin tenaga honorer) ternyata hanya berkisar antara Rp300 ribu – 500 ribu. Dengan jumlah sekecil itu, rasanya sah – sah saja jika publik terutama tenaga kesehatan merasa tenaga kesehatan sengaja dikambinghitamkan.

Reaksi publik yang berapi – api terkait persoalan itu tak boleh dikesampingkan begitu saja oleh pemkab. Kenapa?karena hasil audit BPKP itu bak membuka sebuah kotak pandora.

Permasalahan lebih besar dan tak diinginkan ‎tengah mengintai mereka. Publik terutama tenaga kesehatan tentu akan melawan jika rencana pengurangan jumlah tenaga kesehatan benar – benar direalisasikan di tengah pandemi seperti ini.

Komentar – komentar pedas kian deras mengalir melalui media sosial. Pelbagai komentar itu akan membuat para tenaga kesehatan semakin tersulut semangatnya. Semangat untuk memperjuangkan nasib mereka, dan masa depan anak – anaknya. Aksi turun ke jalan seperti yang pernah dilakukan mungkin akan sering terlihat.

Jika sudah begitu, pelayanan kesehatan di rumah sakit pasti akan terganggu. Para pasien tentu tak akan mendapat pelayanan yang optimal. Sebelum peristiwa itu terjadi, ada baiknya pihak pemkab memikirkan solusi untuk para tenaga kesehatan yang terkena PHK. Jangan sampai niat menyelamatkan rumah sakit malah membuat para tenaga kesehatan menjerit.

  • Bagikan