Azis Syamsuddin, DAK, dan Korupsi

  • Bagikan
Dr. Syarief Makhya (Foto: Istimewa)

Oleh Syarief Makhya
Akademisi FISIP Universitas Lampung

Akhirnya Aziz Syamsudin, Wakil Ketua DPR dan politisi senior di Patai Golkar,  dijebloskan ke sel tahanan oleh KPK dengan status sebagai tersangka korupsi. Dalam pemberitaan di media, disebutkan bahwa Aziz terlibat kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017. Aziz diduga memberikan uang kepada bekas penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp3,1 miliar untuk mengawal penanganan dana DAK Kabupaten Lampung Tengah , sebelumnya Aziz juga meminta fee 8 % dari jumlah dana DAK Kabupaten Lampung Tengah.

Aziz yang saat itu sebagai Ketua Badan Anggaran DPR membantu mengurus anggaran DAK Lampung Tengah dari Rp23 miliar menjadi Rp30 miliar, dan Aiziz menerima sekitar Rp2 miliar (Tempo.co, 2021). DAK yang pendanaannya bersumber dari APBN untuk memperolehnya kendati ada prosedurnya, tetapi faktor tangan-tangan tersembunyi anggota Dewan sangat menentukan. Prosesnya tidak terkontrol sehingga ada celah yang bisa dikorupsi, suap atau sebagi jasa dalam memperjuangkan DAK. Aziz, atau pada kasus-kasus DAK yang lainnya adalah problem struktural korupsi di Indonesia.

Konsekuensi ketergantungan dana pemerintah daerah kepada pusat yang proses kompetisi untuk memperolehnya masih dominan ditentukan oleh loby politik dan akses politik dengan anggota Dewan, akhirnya kriteria persyaratan untuk memperoleh dana DAK menjadi longgar atau bahkan menjadi tidak menentukan karena keputusan akhirnya ditentukan oleh proses politik yang tidak sehat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan ini memperlihatkan ketergantungan APBD pada Pemerintaha Pusat yang sangat kuat, sementara disisi yang lain kontribusai Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%.

Ketergantungan fiskal terhadap pusat lebih parah terjadi pada pemerintah daerah kota/kabupaten yang notabene pada level kota/kabupaten inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diletakkan.

Ironisnya,  transfer dari pusat ke daerah tidak diikuti dengan perbaikan pengelolaannya (governance). Dalam perspektif ini, muncul problem struktural terjadinya praktek korupsi.

Korupsi

Tingginya gaji dan penghasilan anggota DPR atau pejabat publik, tidak ada korelasinya dengan membangun integritas dan bebas dari persoalan korupsi. Baru-baru ini misalnya kita dihebohkan dengan transparansi Krisdayanti, seorang artis dan anggota DPR yang membeberkan penghasilan perbulan, angkanya sangat fantasis mencapai ratusan juta.

Jadi, dengan penghasilan anggota Dewan sekarang ini sebenarnya sangat layak dan lebih dari cukup untuk aktivitas kegiatan pribadi, keluarganya dan untuk kegiatan partai politik. Namun, kenapa terus terjadi praktek korupsi?

Dalam hasil studi yang pernah saya lakukan proses pembahasan politik anggaran di Dewan, kendati secara prosedural mengikuti aturan-aturan formal yang sudah ditetapkan pemerintah, tetapi dinamika yang terjadi di Dewan masih bisa ditembus oleh pengaruh kekuatan politik di luar Dewan atau kepentingan-kepentingan eksekutif.

Misalnya, saat Panitia Anggaran mau menetapkan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah dalam suatu sidang tertutup, anggota Dewan masih bisa menerima SMS, WA atau telepon dari pihak lain. Sidang tertutup seharusnya tidak ada akses yang bisa mempengaruhi anggota Dewan. Di sinilah tatib Dewan masih sangat lemah.

Faktor lain, model ketergantungan dana fiskal daerah ke pusat, pengaruh kekuatan politik jauh lebih dominan dibandingkan dengan kriteria-objektif yang sudah ditetapkan dalam juklak-juknis persyaratan memperoleh dana DAK. Persoalan akses politik, kedekatan hubungan personal, hubungan keluarga, dan hubungan ke daerahan masih sangat kuat mempengaruhi anggota Dewan dalam mengambil keputusan.

Isu seputar persoalan markup dana APBN, managemen fee, bantuan fasilitas, pemotongan anggaran, dsb selalu menyertai saat persetujuan dan penetapan oleh Dewan. Persoalan tersebut, sudah dibangun secara sistemis yang sulit ditembus, kecuali diungkap oleh media, terkena OTT, diadukan oleh pegiat antikorupsi, atau karena terjadi kejanggalan dalam pelaksanaannya.

Persoalan lain yaitu dipicu problem persaingan politik yang tidak sehat di internal partai politik; diantara mereka saling intip mengintip untuk saling menjatuhkan dan bisa mendorong terjadinya PAW atau menduduki jabatan penting di DPP Partai Politik.

Akhirnya, dalam sistem seperti tersebut, kasus tertangkapnya Aziz Syamsuddin hanyalah potret masih buramnya persoalan korupsi di Indonesia. Kasus korupsi model Aziz, sepertinya tidak akan pernah berhenti dan akan muncul kembali dikemudian hari, sepanjang hubungan interaksi kepentingan politik masih kuat dalam mengintervensi kebijakan pemerintah.

Berkali-kali KPK melakukan OTT, tetap saja tidak memberikan efek jera bagi anggota Dewan, karena ada kepentingan partai politik, persaingan yang tidak sehat dalam memperoleh DAK, dan sistem kontrol terhadap anggota Dewan yang sangat lemah.***

  • Bagikan