Beranda Views Opini Bahaya UU ITE Baru

Bahaya UU ITE Baru

634
BERBAGI
Ilustrasi (okeozone)

TERASLAMPUNG.COM — Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mulai berlaku sejak akhir November 2016 lalu hingga kini masih menuai pro-kontra.

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkoinfo) Rudiantara mengatakan tujuan utama revisi itu agar bisa menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan UU ITE untuk melakukan kriminalisasi pada pihak lain. Intinya, revisi UU ITE dilakukan untuk melindungi publik. 

Di balik itu semua, publik tetap selalu dalam bahaya. Beberapa ‘jebakan’  bisa membawa publik terkena delik hukum sehingga menjadi pesakitan. Berikut opini Abdul Manan, mantan Sekjen AJI Indonesia yang juga redaktur Tempo:

Bahaya yang Mengintip dari UU ITE Baru

Oleh: Abdul Manan*

Ada tiga hal dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 hasil revisi/ perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait dengan jurnalis dan media massa yang perlu mendapat perhatian. Pertama, soal pasal pencemaran nama baik (pasal 27). Kedua, soal hak dilupakan (right to forgotten) pasal 26 ayat 3 dan 4. Ketiga, soal pemblokiran (pasal 28).

Ada sejumlah perkembangan bagus dalam revisi ini. Tapi ada juga pasal baru yang memicu kekhawatiran karena belum jelas konsep seperti apa yang akan pakai. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendengarkan aspirasi publik dengan merevisi UU ini dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 27 Oktober 2016 lalu. Sayangnya sejumlah perubahan dalam pasalnya itu tak cukup meredakan kekhawatiran akan bahaya yang mengintip dari undang-undang ini.

Menurut data SAFENet, setidaknya ada 177 kasus pemidanaan berdasarkan UU ITE selama 2008-2016. Pelapor terbanyak dari kalangan penguasa, pengusaha, dan atau kelompok profesional — lebih dari 60 persen dari total pelapor. Sedangkan warga biasa yang melaporkan kasus UU ITE hanya 18 persen saja. Banyaknya kasus ini menjadi indikasi bahwa pasal pencemaran nama baik dalam undang-undang itu kerap dipakai untuk membungkam warga.

Dalam UU yang baru ini, pemerintah dan DPR mempertahankan pasal pencemaran nama baik dan memutuskan menurunkan ancaman hukuman dari enam tahun menjadi empat tahun penjara, dan ancaman dendanya dikurangi dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. Pengurangan ancaman pidana itu membuat orang yang diadukan dengan pasal ini tak lagi bisa langsung ditahan seperti sebelumnya.

Di satu sisi, dipangkasnya ancaman pidana ini membuat pidana dalam regulasi ini lebih lunak. Sebab, salah satu efek yang menakutkan dari UU ITE yang lama adalah tingginya ancaman pidana itu yang membuat orang yang diadukan bisa ditahan polisi. Bagi jurnalis, dipertahankannya pasal pencemaran nama baik itu menambah jumlah pasal pidana dalam hukum positif kita.

Selama ini pasal pidana yang bisa menjerat pidana penjara untuk wartawan terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, dan Undang Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Pemerintah menyebut perubahan soal ancaman pidana ini sebagai kemajuan dibandingkan undang-undang sebelumnya. Kita akan lihat apakah UU ITE Baru ini ini akan membuat jumlah warga yang dijerat dengan kasus ini akan berkurang atau sebaliknya. Yang jangan juga dilupakan, “efek membungkam” dari sebuah undang-undang bukan hanya hanya saat diproses pengadilan, tapi bisa juga hanya dengan memproses kasusnya ke polisi.

Hal menarik dan penting berikutnya dari UU ITE baru adalah soal hak dilupakan. Hak ini awalnya tak ada dalam draft revisi yang diajukan pemerintah. Ini diusulkan oleh anggota DPR dari Fraksi PAN, Budi Youyastri, saat rapat antara Komisi I DPR dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, 13 April 2016. Ia menyebut hak itu sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya.

Dalam UU ITE baru ini, ‘hak dilupakan’ ini hanya diatur dalam dua pasal saja, yaitu dengan menyatakan, “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”. dan “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.”

Seperti apa konsep “right to forgotten” itu, nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah yang akan menyusunan peraturan pemerintah untuk menjabarkannya. Saat pasal itu disetujui masuk dalam UU ITE baru, konsep dan persepsi masing-masing anggota DPR, dan juga wakil pemerintah, belum satu kata. Ada yang mengatakan bahwa koruptor yang sudah menjalani hukuman bisa mengajukan hak itu sehingga bisa mengajukan hak itu.

Ada juga yang mencontohkan, mereka yang pernah didakwa korupsi dan tak terbukti, bisa mengajukan hak itu. Ada juga yang mengatakan, orang-orang yang pernah kena kasus susila juga bisa mengajukan hak dilupakan itu. Karena akan dibahas dalam peraturan pemerintah, maka peran pemerintah akan sangat dominan untuk menentukan seperti apa konsep Hak Dilupakan itu.

Salah satu aspek krusial dari ‘hak dilupakan’ ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara “hak privasi” yang ingin dilindungi oleh undang-undang itu dan “hak publik untuk tahu” serta prinsip “kebebasan pers” yang juga dilindungi oleh undang undang lainnya. Kekhawatiran ini cukup beralasan karena yang dipakai sebagai rujukan dalam pasal UU ITE itu adalah ‘informasi yang tidak relevan’, bukan ‘informasi yang tidak benar’.

Informasi yang “tidak relevan” dan “tidak benar” sangat beda pengertiannya. Bisa saja sebuah informasi yang benar itu dikategorikan sebagai informasi yang tidak relevan seiring dengan berlalunya waktu, atau perubahan situasi. Frasa “informasi yang tidak relevan” ini hampir sama dengan preseden Right to Forgotten yang kini berlaku di Uni Eropa pascakasus gugatan Mario Costeja Gonzalez.

Preseden “hak untuk dilupakan” di Eropa bermula dari kisah enam belas tahun lalu saat seorang warga Spanyol bernama Mario Costeja Gonzalez menghadapi masalah keuangan. Untuk menyelesaikannya, ia melelang barang miliknya. Peristiwa tahun 1998 itu diliput koran, yang kemudian juga muncul di media online. Setelah ekonominya membaik, Mario ingin bergerak maju dari masa lalunya itu.

Masalahnya, setiap kali diketik namanya di internet, berita tentang lelang itu masih muncul. Ia merasa berita itu merusak reputasinya dan berharap masa lalu yang buruk itu dihapus dari hasil pencarian Google. Mario membawa kasus itu ke Pengadilan Uni Eropa, tahun 2013 lalu. Pengadilan yang berbasis Luksemburg itu, pada 13 Mei 2014 setuju dengan permintaan Mario. Berdasarkan putusan pengadilan itu, Google harus menghapus hasil pencarian berita tentang lelang aset miliknya itu. Pertanyaannya kemudian, apakah kita akan mengikuti preseden Uni Eropa itu atau membuat standar baru?

Di luar dua soal itu, yang juga menjadi kritik terhadap UU ITE baru adalah soal kewenangan pemblokiran yang diberikan kepada pemerintah. Kewenangan untuk memblokir itu dituangkan dalam pasal, “Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang” dan “Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Kasus pemblokiran terhadap situs Suarapapua.com adalah salah satu contoh kasus bagaimana kewenangan itu bisa dipakai dengan tidak tepat. LBH Pers menyebut Suarapapua.com adalah salah satu situs yang aktif dan kritis menyuarakan fakta kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dan porsi pemberitaan di media mainstrem di Indonesia.

Setelah diblokir pada 4 November, situs itu kembali bisa diakses sekitar dua pekan sesudahnya. Pertanyaan dari kewenangan pemblokiran ini adalah pada soal ini: bagaimana memastikan kewenangan itu tak digunakan sewenang-wenang dan tak dipakai sebagai alat untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi –hak yang dilindungi oleh Konstitusi kita?

*Abdul Manan, Ketua Bidang Pendidikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Tulisan ini juga dimuat di independen.id