Bantah Proyek Jembatan Gantung Rp1,3 M Dibatalkan, DPUPR Lampura Ajukan Calon Penyedia Baru

  • Bagikan
Jembatan gantung di Taman Wisata Situ Gunung Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Foto: umm.ac.id
Jembatan gantung di Taman Wisata Situ Gunung Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Foto: umm.ac.id

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara membantah telah membatalkan‎ rencana pengadaan proyek pembangunan jembatan gantung Rp1,3 M tahun 2021. Pembatalan itu hanyalah itu untuk calon penyedia, sedangkan rencana pengadaan proyek itu masih akan tetap dilaksanakan.

‎”Yang dibatalin itu (calon) pemenangnya karena enggak datang (dalam tahap pembuktian kualifikasi). Jadi, bukan rencana pengadaan proyeknya yang dibatalin,” kata Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara, Romzi, Kamis (4/11/2021).

Romzi mengatakan, pengadaan proyek itu tidak akan mereka batalkan karena memang hal itu tidak sesuai keinginan mereka dan keinginan masyarakat. Pihaknya masih akan mengupayakan agar proyek itu dapat dilaksanakan pada tahun ini.

‎Bahkan, menurutnya, calon penyedia baru untuk proyek tersebut telah mereka dapatkan. Perusahaan yang menjadi calon penyedia proyek itu telah mereka sampaikan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Lampung Utara pada tanggal 1 November lalu. Hanya saja memang belum ditayangkan oleh pihak BPBJ di situs LPSE Lampung Utara.

“Harus ada pembangunan makanya kita mau kejar itu. Calon penyedia juga sudah menyatakan kesiapannya ‎untuk mengerjakan proyek itu,” terangnya.

‎Menariknya, saat ditanya apa alasan mendasar di balik ketidakhadiran calon penyedia yang telah mereka rekomendasikan ke BPBJ untuk menjadi pemenang proyek tersebut, Romzi malah kurang mengetahuinya. Ia menduga ketidakhadiran calon penyedia dapat dikarenakan harga satuan yang Terlalu tinggi atau bisa juga karena kondisi lokasi proyek tersebut.

“Mungkin karena harga satuannya terlalu tinggi. Enggak tahulah sehingga dia enggak mau ngerjainnya,” kata dia.

‎Sementara mengenai ketersediaan waktu yang dianggap terlalu mepet untuk mengerjakan proyek tersebut, Romzi tetap berkeyakinan proyek itu dapat diselesaikan sebelum akhir tahun. Paling hanya butuh 45 hari saja untuk menyelesaikan proyek itu.

“Kalau memang calon penyedia baru ini enggak bisa, ya enggak bisa lagi. Terakhir ini, waktunya habis,” jelasnya.

‎Apa yang disampaikan oleh Romzi ini berbanding terbalik dengan pernyataan Kepala DPUPR Lampung Utara, Syahrizal Adhar di sebuah media daring pada Rabu  (3/11/2021). Kala itu, ia berkesimpulan jika proyek itu cukup layak untuk dibatalkan. Alasannya, waktu yang tersedia dianggapnya terlalu mepet. Pengerjaan proyek itu membutuhkan waktu sekitar 120 hari.

“Pada prinsipnya, saya tidak mau ada masalah. Lebih baik batal, daripada berurusan dengan hukum,” katanya.

  • Bagikan