Banyak Jalan Menuju Mahan Agung

Bagikan/Suka/Tweet:

Oyos Saroso H.N.

Judul tulisan ini saya ambil dari tulisan senior saya di Lampung Post yang dimuat di grup WA Alumni Lampung Post, Andi Surya. Bang Andi adalah seorang politikus Partai Hanura dan pemilik sejumlah sekolah mentereng di Bandarlampung. Ia kini menjadi salah satu senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Lampung.

Bang Andi benar: banyak jalan menuju Mahan Agung. Mahan Agung adalah Rumah Dinas Gubernur Lampung yang terletak di Jl. Dr. Susilo Bandarlampung. Poedjono Pranyoto, Oemarsono, dan Sjachroedin pernah menempati rumah itu Sjachroedin sekitar 10 tahun tinggal di situ. Kini Gubernur Ridho Ficardo juga menempati Mahan Agung. Beberapa tamu penting juga pernah datang ke Mahan Agung.

Memang banyak jalan menuju Mahan Agung. Namun, yang dimaksudkan Bang Andi tentu bukanlah Mahan Agung dalam pengertian tempat untuk didatangi atau dikunjungi, tetapi Mahan Agung sebagai tempat yang bisa secara sah ditempati.

Untuk bisa menjadi orang yang berhak menempati Mahan Agung, orang harus berjuang keras dan keluar uang banyak. Hal itu setidaknya setelah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan tokoh drop-dropan pemerintah pusat dan dipilih oleh DPRD. Dari urusan mendapatkan perahu parpol untuk melaju ke gelanggang Pilgub saja, calon kandidat harus bersaing ketat. Jamaknya perahu parpol untuk calon gubernur, penentunya bukanlah konstituen partai yang ada di daerah. Yang punya hak veto adalah pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) partai wabil khusus ketua umujm DPP.

Dalam tulisannya, Bang Andi mengatakan bahwa para kandidat yang kini sedang berebutan perahu partai untuk bisa maju dalam Pilgub Lampung 2018 bisa masuk rumah sakit jika tidak bisa mengontrol diri.

Ia juga menyarankan agar partai juga mendengar aspirasi rakyat di luar kader partainya sendiri. Alasannya, yang membuat sebuah partai memiliki kursi banyak di Dewan itu juga rakyat di luar kader partai. Artinya, ketika ada partai memiliki poin penuh untuk lolos ambang batas syarat bisa mencalonkan pasangan cagub-cawagub, di sana ada andil rakyat.

Bang Andi benar! Dan saya kira nyaris tidak ada pengurus partai yang menyadari hal ini. Rakyat di luar kader dan pengurus partai yang bisa menangguk suara besar dalam Pemilu dan sukses menudukkan banyak wakilnya barangkali juga tidak pernah menyadari hal ini. Mereka kira kursi banyak yang diraih lewat Pemilu semata-mata hanya hasil keras pada kader dan pengurus partai.

Kalau para kandidat cagub-cawagub terlalu berharap pada restu bos partai untuk mendapatkan restu maju dalam Pilgub memang bisa stres. Sebab, jumlah perahu cuma satu, syaratnya pun terlalu berat. Soal dana yang harus disetor mungkin masih bisa keembat. Toh dana itu bukan uang setoran untuk partai. Dana itu akan dipakai buat tetek-bengek Pilgub, dari A sampai Z.

Karena itulah, Bang Andi menyarankan begini:

“Jika bakal calon ternyata secara fakta tdk mampu mendapatkan SK Partai, baiknya berpikir alternatif, yaitu masuk ke segmen *INDEPENDEN* (perseorangan). Ada banyak bukti, calon independen menang dlm pilkada. Jadi gak usah ragu, jika mau kerja keras pasti dua tiga pulau bisa terlampaui … *BANYAK JALAN MENUJU ROMA, APALAGI JIKA CUMA MENUJU MAHAN AGUNG …*

Mumpung masih ada waktu, persiapkan maju secara independen. *MANA DADAMU, INI DADAKU* … Semangat ya …”

Maju Pilgub Lampung pakai jalur independen?

Bang Andi ada benarnya, tapi juga ada nggak benarnya. Benarnya, sudah ada beberapa calon independen yang memenangi pilkada. Tidak benarnya, sebagian besar calon independen kalah dalam pilkada.

Dari 101 daerah yang menggelar pilkada pada 2017, hanya satu pasangan calon independen yang menang. Yakni Pilkada Pidie, Provinsi Aceh. Dalam Pllkada Pidie 2017, pasangan calon independen Roni Ahmad (Abusyik) dan Fadhullah TM Daud mengalahkan calon petahana Sarjani Abdullah dan M. Iriawan. Roni Ahmad – Fathullah TM Daud termasuk fenomenal karena yang dikalahkan adalah petahana yang memborong partai untuk memenangi Pilkada Pidie 2017.

Sebelumnya, dalam rentang 2008-2016 sudah ada beberapa calon independen yang memenangi Pilkada. Namun, jika dibandingkan calon yang didukung parpol (koalisi) jumlahnya jauh lebih sedikit. Pada 2016, dari 268 daerah yang menggelar Pilkada hanya 13 pasangan calon independen yang menang: 5 pilwakot dan 8 pilbub. Sementara itu, sejauh ini belum ada calon gubernur yang maju lewat jalur independen menang Pilkada.

Di antara kandidat calon Gubernur Lampung yang ramai dibicarakan publik dan selalu masuk tiga besar dengan tingkat keterpilihan (elektabilitas) tertinggi adalah Herman HN. Walikota Bandarlampung itu kini sedang “berjudi” dengan sangat berani: mendaftarkan diri sebagai calon gubernur hanya di PDI Perjuangam. Jika ia tidak direkomodasikan oleh DPP PDIP maju Pilgub 2018, maka “tamatlah riwayatnya” dalam percaturan Pilgub.

Jika tubir rawan itu benar-benar membuat Herman HN jatuh (tidak dipilih PDIP), maka jalur independenlah satu-satunya perahu yang mungkin ditempuh Herman HN. Itu kalau Herman HN masih punya hasrat untuk menjadi Gubernur Lampung.

Masalahnya: berani dan mampukah Herman HN jika tidak dicalonkan PDIP maju Pilgub lewat jalur independen?

Pertanyaan ini penting, karena untuk memenuhi syarat maju Pilgub lewat jalur perseorangan lumayan berat.

Menurut Pasal 42 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah dapat diajukan secara perseorangan apabila dapat mengumpulkan dukungan berupa kartu identitas penduduk (KTP) sebanyak 6,5 hingga 10 persen dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada sebelumnya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 29 September 2015 menyebutkan: calon perorangan harus mengumpulkan KTP 10% di daerah dengan jumlah daftar pemilih tetap sampai 2.000.000 orang, 8,5% di daerah dengan DPT antara 2.000.000 dan 6.000.000 orang, 7,5% di daerah denngan DPT antara 6.000.000-12.000.000 orang, dan 6.5% di daerah dengan DPT di atas 12.000.000 orang.

Menurut KPU Lampung, daftar pemilih tetap (DPT) Lampung adalah 6,1 juta. Artinya, jika Herman atau siapa pun ingin maju lewat jalur perseorangan harus mengumpulkan KTP sebanyak 450 ribu lembar.

Majunya Herman HN tentu akan mengandung konsekuensi: Kalau nasib akhirnya mengantarkan Herman HN sebagai calon yang ditolak DPP PDIP, lalu ia maju lewat jalur independen dan memenangi Pilgub Lampung, maka matilah (riwayat) PDIP di Lampung.