Beranda Teras Berita Banyak Kalangan Sesalkan Jokowi Muncul pada Soal UN

Banyak Kalangan Sesalkan Jokowi Muncul pada Soal UN

220
BERBAGI

Dewi
Ria Angela, R. Usman/Teraslampung.com

Jakarta—Banyak pihak menyesalkan munculnya soal Ujian Nasional SMA berisi
materi yang berkaitan dengan nama Jokowi. Soal cerita pada UN Bahasa Indonesia
yang menggambarkan kehidupan positif Joko Widodo itu dianggap sebagai
pencitraan kepada pemilih pemula. Dikhawatirkan, hal itu menjadi kampanye
terselubung menjelang Pilpres.

“Kami
mengharapkan UN benar-benar mengatur pendidikan anak-anak kita, jangandimasuki
isu politik yang mengganggu anak-anak. Politik tidak boleh
menunggangipendidikan. Ini dalam tanda petik bisa disebut kampanye
terselubung,” ujar AnggotaKomisi X DPR RI Jefirstson Riwu Koredi Gedung
Nusantara II, Selasa (15/04).
Politikus
Partai Demokrat itu berharap Kementerian Pendidikan Kebudayaan dapatmelakukan
investigasi terhadap lolosnya isu politik pada soal UN. Kemendikbud
harusmemberikan kontrol terhadap kelalaian ini.
“Saya
mendorong ke depannya pemerintah benar-benar memberikan kontrol. Inibentuk
kelalaian pemerintah, kenapa soal seperti itu bisa lolos. Harus
diinvestigasidulu. Memang ada niat sungguh-sungguh, atau karena dia pendukung
Jokowi,”tambah Jefri, panggilan akrab Jefirstson.
Untuk
itu, ia mengharapkan Kemendikbud dapat memberikan sanksi kepada pihakpembuat
soal. Ia menegaskan, pendidikan Indonesia jangan sampai dipolitisasi.
“Kami
mengharapkan ada sanksi dari Kemendikbud terhadap orang-orang yangmembuat soal
UN. Jangan ada niat-niat dari oknum tertentu untuk mempolitisasi anak-anak atau
pendidikan Indonesia. Soal jenis sanksinya, itu ranah teknis Kemendikbudyang
akan menentukan,” ujar Politisi asal Dapil NTT ini.
Jefirstson
menyarankan, untuk soal-soal yang menggunakan objek tokoh nasional,
bisamenggunakan pahlawan nasional, atau tokoh non politik. “Harusnya pemerintah
juganetral, jangan memihak kepada salah satu pihak, terutama politisi,”
kata  Jefri.
Mendikbud
M Nuh berjanji akan mengecek soal-soal UN tentang biografi Jokowi dan akan
segera menindaklanjutinya. “Kalau betul seperti itu ya menjadi catatan
buat si pembuat soal. Oleh karena itu berikan waktu kita akan ngecek terlebih
dahulu,” kata Nuh
Sementara
itu, Kepala BSNP Badan Standar Nasional Pendidikan Edi Tri Baskoro mengatakan,
soal UN yang menjurus ke politik praktis memang tidak diperkenankan. Namun dia
belum melihat secara langsung soal tersebut.
“Kami
punya kisi-kisi. Saat menulis soal itu berdasarkan kisi-kisi, jadi itu
kisi-kisi untuk UN. Kemudian soal dibuat oleh tim, jadi naskah-naskah itu tadi
sebenarnya memang mereka yang memilih. Seharusnya tidak boleh menjurus ke
politik praktis,” kata Edi
Ali
Subkhi, seorang guru SMA di Jakarta, mengaku menyesalkan soal seperti itu bisa
lolos menjadi bahan ujian siswa SMA. Menurut Ali, meskipun materinya sudah
sesuai standard, seharusnya pembuat soal mempertimbangkan sensirivitas.
“Harus
diingat, ini menjelang Pilpres. Bisa dianggap kampanye terselubung. Saya
sendiri menilainya aneh, karena yang ditampilkan dalam soal cerita itu bukan
tokoh dari partai  yang sedang berkuasa,
Bagi saya,apa pun alasannya, soal seperti itu seharusnya tidak layak jadi
materi UN,” kata Ali.
Wakil
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan (Wamendik) Musliar Kasim
menegaskan, pembuatan naskah soal ujian nasional (UN) 2014 sudah sesuai dengan
prosedur yang berlaku. Kisi-kisi soal UN pun sudah berlaku sejak tahun 2012.
Hal tersebut dikatakannya terkait dengan penggunaan nama salah satu tokoh
politik dalam soal UN 2014 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Wamendik
Musliar Kasim mengatakan, penyusunan soal UN 2013/2014 dilakukan sejak Juli
2013, dan masuk ke percetakan pada 24 Februari 2014. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemdikbud) pun sudah melakukan pengecekan mengenai penggunaan nama
tokoh politik tersebut. “Tidak semua soal UN Bahasa Indonesia mendapatkan soal
tersebut,” ujarnya saat menggelar jumpa pers di Gedung A Kemdikbud, Jakarta,
(15/04/2014).
Ia
menjelaskan, paket soal yang memuat nama tokoh politik itu hanya ada di 18
provinsi yang berada di wilayah indonesia barat. Kemudian dari 20 varian soal
yang ada, soal tersebut hanya terdapat di dalam 3 paket soal. Sementara jumlah
peserta UN SMA/SMK/MA tahun 2014 berjumlah 3,1 juta siswa. “Jadi total hanya 6
persen yang mendapatkan soal itu,” kata Wamendik.
Soal
UN, kata Wamendikbud, merupakan dokumen negara yang dirahasiakan, sehingga
tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Bahkan pihak Kemdikbud yang tidak
termasuk dalam tim pembuat soal pun tidak boleh melihatnya. Wamendik mengatakan,
pembuatan soal UN melibatkan guru sekolah, ahli mata pelajaran, dan dosen
perguruan tinggi. Nama-nama mereka pun tidak boleh diumumkan ke publik.
Wamendikbud
menambahkan, penggunaan nama tokoh dalam soal Bahasa Indonesia sudah sesuai
dengan kisi-kisi yang ditetapkan Kemdikbud dan Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP). Ada kompetensi siswa yang diukur dalam soal tersebut, yaitu
memahami isi dan bagian-bagian paragraf suatu artikel teks non sastra tajuk
rencana, laporan karya ilmiah, teks pidato, biografi tokoh, serta berbagai
bentuk dan jenis paragraf non teks. Sedangkan untuk indikator UN adalah
menentukan isi paragraf, opini, pernyataan/jawaban pertanyaan sesuai isi,
tujuan penulis, arti kata/istilah dan isi biografi.
Wamendik
juga menyampaikan pesan dari Mendikbud Mohammad Nuh yang berhalangan hadir
dalam jumpa pers karena harus menghadiri rapat terbatas kabinet. Ia mengatakan,
Mendikbud berpesan agar urusan pendidikan tidak disangkutpautkan dengan
politik. Kemdikbud juga akan mempelajari lebih lanjut mengenai penggunaan nama
tokoh politik tersebut.

Soal  berbentuk wacara atau soal cerita pada UN Bahasa Indonsesia yang banyak mendapat kritik adalah sebagai berikut; :
Ir
H. Joko Widodo lahir di Surakarta 21 Juni 1961, merupakan alumnus UGM. Sejak 15
Oktober, Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI. Tokoh yang jujur dan selalu
bekerja keras ini dikenal dengan gaya blusukannya ke pelosok ibukota. Berbagai
penghargaan telah beliau raih, antara lain ia termasuk salah satu tokoh terbaik
dalam pengabdiannya kepada rakyat.

Sebagai
tokoh seni dan budaya, beliau dinilai paling bersih dari korupsi. Namun demikian,
usahanya di bidang upah minimum provinsi (UMP) mengalami kendala oleh tindakan
buruh yang memanggil kembali perwakilannya saat sidang berlangsung. Buah dari
pertemuan tersebut, dewan pengupahan menetapkan upah Rp 2,2 juta.

Keteladanan
Jokowi pada wacana di atas adalah…

a.
alumni UGM yang cinta seni dan budaya
b.
gemar blusukan ke pelosok wilayah
c.
mengadakan pertemuan dengan dewan pengupahan
d.
menjadi tokoh seniman terkemuka di DKI Jakarta
e.
menerima berbagai penghargaan dan gelar
Loading...