Banyak Nama Jalan di Lampura Tak Sesuai Perda

  • Bagikan
Jalan Penitis Kotabumi, Lampung Utara.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Sejumlah nama jalan ‎atau gang di kawasan perkotaan Lampung Utara ternyata banyak yang tidak sesuai dengan peraturan daerah. Ini dibuktikan dengan ketidaksesuaian antara nama jalan di peta google dengan yang ada dalam perda bikinan tahun 1991 silam.

Peraturan daerah yang mengatur tentang nama jalan itu adalah Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Lampung Utara Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Perubahan Pertama Kabupaten Dati II Lampung Utara Nom‎or 24 Tahun 1975 ‎Tentang Nama – nama Jalan dan Gang / Lorong dalam kota Kotabumi. Peraturan daerah dibuat di masa pemerintahan Bupati Djufri AH Adam pada 23 Maret 1991.

Sejumlah nama jalan yang tidak sesuai dengan perda di antaranya adalah Jalan Penitis dan Jalan Kesatria. Di dalam Perda, Jalan Penitis itu bermula dari pertigaan Jalan Sersan Laba Gole hingga perempatan Jalan Soekarno-Hatta atau perempatan kebun empat.

‎”Tapi, coba lihat saja plang nama di jalan ini. Di situ tertulis Jalan Perintis. Bukan Jalan Penitis. Padahal, dari dulu ini namanya Jalan Penitis,” kata Chandra, warga sekitar Jalan Penitis, Selasa (27/7/2021).

Meski mungkin bagi sebagian orang menganggap hal ini adalah persoalan sepele, namun baginya persoalan ini cukup penting. Alasannya, seluruh dokumen kependudukannya berikut keluarga besarnya beralamatkan di Jalan Penitis dan bukan sebaliknya.

“Kalau gini kan saya jadi repot. Saya harus merubah seluruh dokumen ‎kependudukan. Padahal, nama Jalan Penitis ini sudah ditetapkan dalam perda,” jelasnya.

Sementara untuk Jalan Kesatria, ia mengatakan, penulisan nama jalan itu sama sekali mengalami kesalahan. Yang benar ‎adalah Jalan Seteria alias Jalan Sersan Laba Gole. Dengan Jalan Seteria alias Sersan Laba Gole bukanlah dua jalan terpisah melainkan satu jalan yang bermula dari depan kantor DPRD Lampung Utara hingga pertigaan Jalan Penitis.

“Sedangkan di peta google, kedua jalan itu adalah dua jalan yang berbeda. Ini kan tidak benar. Mohon kiranya para pemegang kebijakan untuk segera memperbaiki ini,” pintanya.

Terpisah, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, M. Abberor membenarkan bahwa nama – nama jalan di kawasan perkotaan masih mengacu pada Perda bikinan tahun 1991. Masih belum ada perda yang baru yang mengatur perubahan nama – nama jalan.

“Perda Nomor 14 Tahun 2019‎ Tentang pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum Lampung Utara hanya mengatur pedoman untuk memberikan nama jalan, sedangkan nama jalan masih tetap mengacu pada perda lama,” terangnya.

Kendati demikian, ia mengatakan, secepatnya akan mendorong instansi terkait untuk mengusulkan perubahan perda nama‎ jalan yang baru. Keberadaan perda baru ini cukup mendesak karena memang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Wilayah pedesaan tidak termasuk dalam perda itu. Jadi, kami merasa perubahan perda ini cukup diperlukan,” kata dia.

  • Bagikan