Banyak Pengusaha di Bandarlampung Belum Optimalkan ‘Tapping Box’

Tim BPPRD Bandarlampung melakukan pengawasan di sebuah kafe.
Tim BPPRD Bandarlampung melakukan pengawasan di sebuah kafe.
Bagikan/Suka/Tweet:

TERASLAMPUNG.COM — Pengusaha kafe, restoran, dan hiburan di Kota Bandarlampung masih banyak yang tidak maksimal menggunakan tapping box (alat perekam transaksi). Dari 700 tapping box yang tersebar 100 lebih yang masih tidak optimal.

“Dari hasil pengawasan kami dari 700 tapping box ada 100 lebih pengusaha restoran dan hiburan yang belum optimal menggunakan tapping box dalam setiap transaksinya,” jelas Analis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandarlampung Ferry Budhiman, di Pemkot Jumat 16 September 2022.

Ferry menjelaskan modus yang dilakukan oleh pengusaha tersebut adalah dengan tidak menggunakan tapping box pada setiap transaksinya.

“Kalau tapping box dimatikan oleh penguasa, kita bisa lihat di kantor tapi kalau transaksinya tidak pakai tapping ini yang kita temukan dari hasil pengawasan. Misalnya ada sepuluh transaksi yang pake tapping box hanya empat transaksi saja,” jelasnya.

Menurutnya, jika pengusa (wajib pajak) membandel tidak optimal menggunakan tapping dalam Perwali Nomor 43 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Online Sistem atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak serta Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah ada ancaman Pemkot dapat melakukan penutupan sementara kepada pengusaha yang tidak optimal menggunakan tapping box.

“Prosesnya jika ada wajib pajak yang kita temukan dari hasil pengawasan tidak menggunakan tapping box kita berikan teguran lisan. Kalau masih bandel kita berikan surat peringat satu sampai tiga,” kata Ferry.

“Kalau sudah sampai tiga kali surat peringatan sesuai Perwali Nomor 43 tahun 2018, Pemkot Bandarlampung dapat memberikan sangsi kepada wajib pajak yaitu penutupan sementara,” tambahnya.

Penggunaan tapping box bagi pengusaha (wajib pajak) cafe, restoran, hotel, dan hiburan di Kota Bandarlampung merupakan hasil masukan dari KPK RI dan dimulai tahun 2019 dan selalu dipantau pelaksanaannya oleh KPK.

“Awal-awal sih Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK rajin meminta dan mendukung kerja-kerja kita dan kita jadi semangat. Kalau yang sekarang KPK kayaknya gak konsern lagi. Korsupgah tidak memantau kami lagi,” pungkasnya.

Dandy Ibrahim