Hukum  

Bea Cukai Bandarlampung Gagalkan Ekspor 14 Ton Pasir Timah Ilegal Senilai Rp 2,1 Miliar

Direktur Besa dan Cukai, Heru Prambudi (kedua dari kiri) menunjukkan pasr timah yang disita saat akan dikirim ke Singapura, Selasa (12/4/2016).
Bagikan/Suka/Tweet:

Zainal Asikin/Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG – Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Bandarlampung, gagalkan penyelundupan barang ekspor pasir timah ilegal sebanyak 14 ton senilai Rp 2,1 miliar. Pasir timah ilegal tersebut, hasil penindakan dari Pelabuhan Panjang yang rencananya akan di ekspor ke Singapura.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengatakan, sebanyak 14 ton pasir timah ilegal yang berhasil digagalkan berasal dari Bangka milik PT WPS. Barang tambang ilegal tersebut, akan di ekspor ke negara Singapura yang dimuat dalam kontainer ukuran 40 feet sabagai arang kayu (lumpwood charcoal).

“Petugas kami, menggagalkan penyelundupan pasir timah ilegal di Pelabuhan Panjang. Pasir timah ilegal ini, berasal dari para penambang ilegal dan pertambangan ilegal dari Bangka,”kata Heru (12/4/2016).

Heru menuturkan, penyelundupan pasir timah ilegal merugikan negara dan kerugian lainnya. Untuk potensi kerugian negara dari sisi nilai pajaknya, mencapai Rp 2,1 miliar akibat penyelundupan pasir timah ilegal tersebut. Kerugian lain akibat penyelundupan timah, adalah kerusakan lingkungan.

Menurutnya, Indonesia menguasai 30 persen pasar dunia pasir timah sehingga bisa mengendalikan harga. Jika penyelundupan ini terus terjadi, maka akan mengakibatkan harga timah menurun. Karena stok timah di pasaran dunia, mengalami surplus.


BACA: PT WPS Kelabui Petugas dengan Aranng Kayu

“Dengan menurunya harga timah, angka pengangguran bertambah. Karena banyak perusahaan yang tutup, kalau ini dibiarkan maka yang diuntungkan adalah negara lain yang menumpuk hasil tambang timah dari Indonesia,”ujarnya.

Dikatakannya, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang ketentuan ekspor timah, bahwa pasir timah hasil penegahan ini dilarang untuk di ekspor. Permendag itu, merupakan salah satu tindak lanjut UU No 4 tahun 2009 tentang peraturan pertambangan mineral dan batubara (Minerba).

“Pihak eksportir melanggar, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kepabeanan tentang pemalsuan dokumen Pasal 103 huruf a ancaman hukuman minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun penjara dan melanggar Pasal 112 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan,”ungkapnya.