Begitu Ditetapkan Sebagai Tersangka, Dahlan Iskan Langsung Ditahan

  • Bagikan

TERASLAMPUNG.COM — Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan terkait kasus penjualan 33 aset PT Panca Warna Usaha (PWU), Kamis (27/10/2016). Mantan Dirut PLN yang juga bos Jawa Pos Grup itu ditahan di Lapas Medaeng, Surabaya, setelah ditetapkan Kejati Jawa Timur sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Asisten Intel Kejati Jatim, Edy Birton, mengatakan Dahlan Iskan dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1.

“Ditetapkan tersangka hari ini dan ditahan terkait dengan perkara penjualan aset PT PWU di Kediri dan Tulungagung,” kata Edy Birton, Kamis, 27 Oktober 2016.

Menurut Edy, pria yang juga pernah tercatat sebagai Direktur Utama PT PWU periode 2000-2010 itu ditetapkan sebagai tersangka karena dia mengetahui dan menandatangani penjualan 33 aset badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur itu.

“Perannya selaku direktur utama. Nilai kerugian yang dialami negara masih dihitung  Badan .Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP),” katanya.

Edy mengatakan Dahlan langsung ditahan begitu ditetapkan sebagai tersangka agar yang bersangkutan tidak meghilangkan barang bukti, mempercepat proses pemeriksaan, dan tidak memengaruhi saksi.

“Ini murni penegakan hukum, bukan muatan politik. Sampai saat ini belum ada penangguhan penahanan dari tersangka,” katanya.

Soal penahanannya, Dahlan menegaskan dirinya  tidak bersalah. “Saya tidak kaget dengan penetapan sebagai tersangka dan ditahan karena, seperti Anda semua tahu, saya memang sedang diincar terus oleh yang lagi berkuasa,” kata Dahlan.

Dahlan mengatakan akan menghadapi proses hukum dengan ikhlas dan tabah.

Katanya, “Biarlah sekali-kali terjadi seorang yang mengabdi dengan setulus hati, dengan menjadi direktur utama perusahaan daerah yang dulu seperti itu jeleknya, yang tanpa digaji 10 tahun, tanpa menerima fasilitas apa pun, dan harus menjadi tersangka yang bukan karena makan uang. Bukan karena menerima sogokan, bukan karena menerima aliran dana, melainkan karena harus tanda tangan dokumen yang disiapkan anak buah.”

TL/DBM/Tempo.co

  • Bagikan