Belasan Tahun Bekerja, Buruh PT Fermentech Di-PHK Tanpa Pesangon

  • Bagikan

Mashuri Abdullah/Teraslampung.com

Para mantan buruh PT Fermentech Indonesia berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lampung Timur di Sukadana, Senin, 30 Juni 2014. (Teraslampung/Mashuri)



SUKADANA – Sekitar 30-an buruh PT oleh PT Fermentech Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertran) dan DPRD Kabupaten Lampung Timur,di Sukadana, Senin (30/6). Mereka menuntut pesangon atau dipekerjakan kembali.

Sesampainya di kantor Dinsosnakertrans mereka langsung melakukan orasi menyampaikan permasalahan dan tuntutannya.  Tidak lama kemudian,  mantan karyawan PT Fermentech itu menuju ke DPRD dengan berjalan kaki. Mereka langsung menggelar orasi setibanya di gedung DPRD.  Tampak puluhan polisi dari Polres Lamtim menjaga ketat massa buruh.

Di DPRD, setelah sempat berorasi sebentar, massa kemudian dipersilakan untuk masuk ke ruang rapat. Sebanyak  10 orang perwakilan buruh dipimpin Agus Safrudin diterima oleh Ketua DPRD, Ali Johan Arif. Selain Ali Johan Arif, hadir pula beberapa wakil ketua Dewan dan anggota Dewan Lampung Timur Antara lain Wakil Ketua DPRD Azwar Hadi dan Prio Budi Utomo, Hasan Basri, Suminto, dan Nanik Hermin.

Dalam dialog, Agus Safrudin mengatakan, 9 orang buruh dipecat tanpa pesangon.  Padahal, mereka sudah bekerja sejak tahun 1992.  Agus menambahkan perusahaan melanggar UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena menerapkan sistem outsourcing terhadap mereka.  Perusahaan menganggap buruh yang dipecat bekerja di PT Suko Agung, sementara buruh merasa tidak mengenal perusahaan tersebut.

PT Fermentech Indonesia sendiri dahulunya bernama PT Indomiwon Citra Inti  dan tahun 2001 berganti nama menjadi PT Miwon Indonesia. Pada tahun 2006 perusahaan berganti nama kembali menjadi PT Kirin Miwon Foods dan terakhir pada tahun 2013 berganti nama menjadi PT Fermentech Indonesia.

Perusahaan yang beralamat di Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik ini memproduksi penyedap masakan.

Agus Safrudin mengungkapkan, sebelum melakukan demo hari ini, mereka sudah pernah menyampaikan permasalahan ke Dinsosnakertrans. Bukannya dukungan yang didapat, Dinsosnakertrans Kabupaten Lampung Timur justru membenarkan PHK yang dilakukan perusahaan.

Menurut Agus, pihak Dinsosnakertrans menganggap PHK yang dilakukan perusahaan tidak melanggar, karena  yang di PHK merupakan buruh outsourcing.  Agus menduga sudah ada kongkalingkong antara perusahaan dengan Dinsosnakertrans.

Agus menceritakan, dalam mediasi oleh Dinsosnakertrans, yang menjadi acuan pemkab adalah Kepmenaker No.19 Tahun 2012 tentang perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak).  Sementara buruh menginginkan yang menjadi dasar adalah UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Buruh menganggap perusahaan melanggar hukum dengan menerapkan sistem kerja kontrak, apalagi mereka bekerja sejak tahun 1992.

Dalam dialog, buruh menceritakan di bulan Maret 2014 mereka di-PHK secara sepihak oleh perusahaan tanpa pesangon.  Pihak perusahaan berdalih, buruh bukan karyawan mereka, sehingga tidak melanggar hukum jika dipecat tanpa diberi pesangon.

Atas PHK sepihak ini, buruh menuntut dipekerjakan kembali, atau mendapatkan pesangon sesuai ketentuan UU Ketenagekerjaan jika tidak  dipekerjakan kembali.

Menanggapi tuntutan buruh, Ketua DPRD Lamtim, Ali Johan Arif, mengatakan akan merespons permasalahan yang disampaikan massa aksi dengan memanggil pihak perusahaan dan Dinsosnakertrans.  Pihak DPRD menjanjikan akan mengundang buruh yang di PHK, perusahaan dan dinsosnakertrans dalam pertemuan yang akan diagendakan oleh DPRD.

Setelah mendapatkan penjelasan dari DPRD, massa kemudian membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.

  • Bagikan