Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Belum ada Dana Studi Banding, Pembahasan Lima Raperda di DPRD Lampung Utara...

Belum ada Dana Studi Banding, Pembahasan Lima Raperda di DPRD Lampung Utara Mandeg

164
BERBAGI

Feaby/Teraslampung.com

Juru bicara Fraksi Demokrat, Ria Kori, menyampaikan hasil pemandangan um‎um Fraksi Demokrat kepada Wakil Bupati Sri Widodo, pada Sidang Paripurna DPRD Lampung Utara, Kamis, 23 April 2015 lalu. (Ilustrasi/dok teraslampung.com). 

Kotabumi–‎Studi banding rupa-rupanya menjadi faktor penentu lancar-tidaknya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Buktinya, lima Raperda yang seharusnya dibahas DPRD Lampung Utara kini mandeg alias belum dilanjutkan pembahasannya karena anggota Dewan belum melakukan studi banding.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Lampung Utara, Ali Darmawan, mengatakan , para anggota DPRD Lampung Utara berkeinginan melakukan studi banding untuk menyempurnakan kelima Raperda yang diusulkan supaya benar – benar berkualitas.

“Karena belum ada anggarannya (akibat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum disahkan saat itu), makanya pembahasan kelima Raperda itu mandeg,” tutur politikus Partai Hanura itu, Minggu (24/5).

Kelima Raperda itu yakni Raperda ‎Perindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan‎, Raperda Tata Cara Pencalonan/Pemilihan/Pelantikan‎ Kepala Desa, Raperda Keuangan Desa‎, Raperda Perubahan Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, ‎Raperda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan‎ Aset Daerah.



Ali mengaku, pihaknya akan  berkoordinasi dengan pimpinan DPRD terkait mandegnya pembahasan kelima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan dari eksekutif yang ditangani oleh Panitia Khusus (Pansus).

“Mandegnya pembahasan kelima Raperda ini semata – mata disebabkan ketidaktersediaan anggaran untuk menggelar studi banding bagi para anggota Pansus demi menghasilkan produk hukum yang berkualitas,” kata .Ali.

Ali menyadari bahwa kelima Raperda itu sangat dinanti – nanti oleh masyarakat khususnya Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa serentak Sebab, hampir sebagian besar jabatan Kepala Desa di Lampura kini dijabat oleh Penjabat Kepala Desa (Pj. Kades).

‎”Makanya kami ingin berkoordinasi dengan unsur pimpinan DPRD agar gimana caranya Raperda – Raperda itu bisa cepat selesai,” papar dia.

Sementara, Wakil Ketua II, M. Yusrizal mengatakan belum menerima secara resmi laporan perkembangan pembahasan kelima Raperda yang ditargetkan sudah disahkan pada tanggal 12 Mei lalu. Kendati demikian, ia menyatakan bahwa segenap unsur pimpinan DPRD akan berupaya mencarikan solusi terbaik agar kelima Raperda itu dapat segera disahkan tanpa mengurangi kualitas yang akan dihasilkan.

Salah satu cara yang telah dilakukan pihaknya ialah melalui program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bentuk Bimbingan Tekhnis di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kami akan mencarikan solusi terbaik supaya berbagai Raperda itu dapat segera disahkan tanpa mengurangi kualitasnya,” kata politisi berlambang bintang Mercy tersebut.

Sebelumnya, berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Lampura sekitar dua pekan lalu memutuskan pembahasan 5 raperda tersebut ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. Keputusan Banmus ini berdasarkan usulan sejumlah Pansus yang menangani kelima Raperda tersebut.

Loading...