Belum Terima Dua Nama Cawabup, Panlih Pilwabup Lampura Belum Bisa Susun Jadwal

Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Panitia Pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara mengaku belum dapat menyusun jadwal tahapan Pilwabup sepanjang dua nama calon wakil bupati itu belum dikirimkan ke lembaga legislatif. Penyampaian kedua nama Cawabup itu sendiri merupakan kewenangan Bupati Budi Utomo.

“Karena pak bupati belum mengirimkan dua nama Cawabup ke DPRD, Panitia Pilwabup belum bisa bergerak,” kata salah seorang anggota Panitia Khusus Peraturan tata tertib DPRD ‎Lampung Utara tentang Pilwabup, Wansori, Rabu (19/1/2022).

Wansori menuturkan, ‎keberadaan dua nama calon wakil bupati sangat mereka perlukan. Sebab, setelah dua nama itu ada, mereka dapat segera menyusun jadwal tahapan Pilwabup. Sayangnya, kenyataan yang terjadi tidak demikian. Kedua nama itu masih belum disampaikan oleh Bupati Budi Utomo.

“Penyebabnya, mungkin pembahasan di tingkat partai politik ‎pengusung masih belum rampung,” jelasnya.

Kendati demikian, Wansori mengatakan, DPRD Lampung Utara akan menyurati Bupati Budi Utomo terkait persoalan ini. Tujuannya agar proses Pilwabup dapat terlaksana seperti yang diharapkan.

“Nanti, lembaga DPRD akan menyurati pak bupati agar proses Pilwabup dapat segera berjalan,” kata dia.‎

Sebelumnya, Ketua Partai Nasdem Lampung Utara, Imam Suhada mengklaim bahwa ‎proses penggodokan dua nama calon wakil bupati di Lampung Utara di tingkat Partai Politik pengusung Bupati Budi Utomo telah mendekati tahap akhir. Kedua nama Cawabup itu nantinya akan disampaikan ke DPRD melalui Bupati Budi Utomo.

“Kalau dipersentasekan mungkin proses penggodokan dua nama calon wakil bupati itu sudah mencapai 70 persen,” jelas Ketua Partai Nasdem Lampung Utara, Imam Suhada, Senin (17/1/2022).

Pencapaian ini dikarenakan dilatarbelakangi oleh kesamaan pandangan dari seluruh partai politik pengusung mengenai Pilwabup. Baik partainya maupun rekan koalisinya sama – sama sepakat agar posisi wakil bupati itu segera diisi. Selain karena menjalankan amanah undang – undang, ‎kehadiran pendamping bupati juga dianggap dapat menjadi menghilangkan sumbatan komunikasi yang selama ini terjadi.

“Kehadiran sosok wakil bupati merupakan sebuah keharusan agar tidak menambah panjang daftar kegagalan pemerintahan Bupati Budi Utomo,” paparnya.‎