Beranda News Nasional Benarkah Banjir di Jakarta tidak Bisa Dicegah?

Benarkah Banjir di Jakarta tidak Bisa Dicegah?

261
BERBAGI
Banjir di Jakarta (foto ilustrasi)

JAKARTA, teraslampung.com–Meskipun menjadi  Ibu Kota Negara,  DKI Jakarta memiliki catatan buram sebagai daerah rawan banjir. Berbagai banjir besar pernah terjadi. Benarkah tak bisa lagi dicegah?

Masih ingat dengan banjir besar awal tahun 2013? Jakarta dikepung banjir. Air merendam pemukiman dan sejumlah pusat bisnis di Jakarta. Tak terkecuali Istana Negara dan Balaikota, Kantor Gubernur DKI Jakarta. Jakarta sempat lumpuh dan status darurat banjir pun diberlakukan.

Banjir saat itu akibat hujan yang mengguyur kota Jakarta beberapa hari berturut-turut, hingga membuat beberapa tanggul jebol. Di antaranya tanggul Latuharhary.

Sedikitnya 15 ribu warga mengungsi karena banjir telah merendam 50 kelurahan di ibukota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, korban tewas mencapai 41 orang. Jumlah korban tewas terbanyak berada di Jakarta Barat sebanyak 22 orang, Jakarta Utara 7 orang, Jakarta Timur 7 orang, dan Jakarta Selatan 4 orang. Sedangkan total kerugian mencapai Rp 20 triliun.

Peristiwa banjir pada 2013 itu memang bukan banjir besar pertama kali terjadi di Jakarta. Banjir Jakarta memiliki sejarah panjang. Pada 134 tahun lalu, tepatnya tahun 1878, Jakarta yang ketika itu masih bernama Batavia sudah dilanda banjir akibat hujan selama 40 hari tiada henti. Setelah peristiwa ini, hampir setiap tahun di Batavia dilanda banjir.
Pada Januari-Februari 1918, banjir kembali terjadi. Kali ini air merendam Kampung Tanah Tinggi, Kampung Lima, dan Kemayoran Belakang. Banjir akibat selokan terlalu kecil dan meluapnya Sungai Ciliwung. Kemudian tahun 1919, 1923, Desember 1931, Januari 1932, dan Maret 1933 banjir kembali berulang.
Kondisi ini membuat warga Batavia menganggap banjir sebagai hal wajar. Yang menarik dicatat,  antara periode 1892-1918, daerah Kota Lama jarang terjadi banjir, hal ini menunjukkan drainase di kota lama Batavia tersebut lebih baik.

Wagub Tidur di Pintu Air

Setelah kemerdekaan, tercatat pada Januari 1952, 1953, November 1954 dan 1956, banjir kembali melanda Jakarta. Kemudian banjir besar kembali menenggelamkan Jakarta pada bulan Februari 1960. Saat itu, wilayah terparah adalah Grogol, Jakarta Selatan. Sampai tahun 1960 itu, banjir hanya ditangani masyarakat, Baru tahun 1963, masalah banjir ditangani oleh tim khusus yang dibentuk pemerintah.

Periode tahun 1960-1970, daerah banjir di Jakarta semakin meluas dan penduduk yang tinggal di bantaran sungai semakin banyak. Antara tahun 1970-1980, siklus banjir semakin pendek, artinya banjir semakin sering terjadi.

Di era Gubernur Ali Sadikin, pada tahun 1976, terjadi banjir hebat. Sehingga A Wiriadinata, Wakil Gubernur ketika itu, sampai bermalam di pintu air Manggarai. Sebab Walikota Jakarta Pusat melaporkan hampir delapan hektar wilayahnya terendam banjir.

Sebenarnya usaha-usaha mengatasi banjir di Batavia sudah dipikirkan sejak pemerintah Kolonial Belanda. Pada tahun 1920, misalnya, Prof H van Breen dari BOW (cikal bakal Kementerian Pekerjaan Umum) merilis gagasan membangun dua saluran kolektor yang mengepung kota, guna menampung limpahan air, yang selanjutnya akan dialirkan ke laut.

Saluran pertama menyusuri tepian barat kota, yang kedua melalui tepian timur kota. Karena tepian barat lebih dekat dengan pusat Kota Batavia, sehingga saluran di tepian barat yang lebih dulu dibangun dengan nama Kanal Kali Malang pada tahun 1922.

Kanal Kali Malang ini kemudian dikenal Kanal Banjir Barat (KBB) antara Manggarai-Muara Angke sepanjang 17,4 km. Sedangkan saluran tepian ke timur, tidak sempat terbangun karena meletus Perang Dunia ke-2. Barulah dengan bantuan Netherlands Engineering Consultants, tersusunlah
“Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta” pada Desember 1973. Rancangan ini didetailkan lagi lewat desain Nippon Koei pada 1997. Penggalian untuk Kanal Banjir Timur sendiri baru dimulai pada tahun 2003.

Meski kanal-kanal telah dibangun, namun kenyataannya banjir masih saja menyapa warga Jakarta setiap tahun.

Menurut Jan Sopaheluwakan, ahli geologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), banjir di Jakarta tak akan bisa diselesaikan dengan sistem kanal. Sebab kondisi geologis Jakarta sebenarnya cekungan banjir. Sebaliknya, kawasan utara sekitar Ancol dan Teluk Jakarta mengalami pengangkatan karena proses tektonik. Akibatnya, air dari 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta tidak bisa mengalir lancar ke laut dan kerap terjebak di cekungan besar Jakarta.

“Itu sebabnya, Teluk Jakarta tidak bisa membentuk delta, seperti Delta Mahakam di Kalimantan. Endapan kasar yang dibawa sungai-sungai mengendap di cekungan Jakarta sehingga tidak sampai ke laut dan membentuk delta,” kata Jan.

Kondisi ini diperparah dengan perubahan kawasan dataran tinggi yang mengelilingi cekungan menjadi pusat permukiman baru. Waduk-waduk dan rawa-rawa yang banyak di pinggiran Jakarta kini dikeringkan dan dijadikan hunian. Akibatnya, kawasan untuk resapan air justru mengirim lebih banyak air permukaan ke Jakarta.

Untuk itu, Jan menyarankan, pemerintah seharusnya menambah kawasan resapan dan mengembalikan fungsi tempat parkir air.

“Gambir ke selatan harus ada lebih banyak ruang terbuka hijau dan situ-situ untuk menyerap air. Ini dimungkinkan dengan merevisi total tata ruang yang ada. Lahan terbuka diperbanyak dan pembangunan dilakukan ke atas,” jelasnya .

Selain itu, kawasan penyangga juga harus dihijaukan kembali. Tidak boleh lagi menghabisi lahan di Tangerang, Bogor, dan sekitarnya untuk hunian. Tanpa upaya-upaya tersebut, agaknya Jakarta bebas banjir seperti visi tanpa aksi. Bagai mimpi di siang bolong

Sumber: nefosnews.com

Loading...