Berangus Kebebasan Pers, Komunitas Jurnalis Lampung Tolak Revisi UU Penyiaran

Aksi Koalisi Jurnalis Lampung menolak revisi UU Penyiaran di Bundaran Tugu Adipura Bandarlampung, Minggu sore (19/5/2024).
Aksi Koalisi Jurnalis Lampung menolak revisi UU Penyiaran di Bundaran Tugu Adipura Bandarlampung, Minggu sore (19/5/2024).
Bagikan/Suka/Tweet:

TERASLAMPUNG.COM, Bandarlampung — Sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran mendapat sorotan dan kritikan tajam serta penolakan. Kalangan jurnalis dari berbagai daerah di Lampung yang tergabung dalam “Koalisis Kebebasan Pers Lampung”, menyatakan tegas menolak RUU Penyiaran dengan menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Adipura, Kota Bandarlampung, Minggu (19/5/2024) sore.

Organisasi yang melakukan aksi unjuk rasa ini, terdiri dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan LBH Pers Lampung. Selain itu, organisasi dari Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI) Lampung, Forum Jurnalis Perempuan (FJP) Lampung serta Lembaga Pers Mahasiswa.

Kalangan jurnalis dari berbagai organisasi itu melakukan aksi menolak RUU Penyiaran, sebab beberapa pasal dalam revisi kedua Undang-Undang nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran dinilai berpotensi membrangus kebebasan pers.

Salah satu yang mendapat kritikan tajam, mengenai larangan menyiarkan konten ekslusif jurnalisme investigasi. Larangan dalam rancangan itu, sudah jelas-jelas tidak sesuai atau sejalan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Mereka melakukan aksi damai dengan membentangkan tulisan-tulisan kritikan sebagai gambaran upaya penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Penyiaran. Selain itu, para jurnalis ini juga meletakkan kartu pers sebagai tanda bentuk pembungkaman terhadap Pers.

Gelombang protes dan kritikan penolakan RUU Penyiaran itu juga sebelumnya dinyatakan oleh Dewan Pers, anggota Konstituen Dewan Pers (PWI, AJI, IJTI, PFI, ATVLI, ATVSI, PRSSNI, SPS, AMSI, SMSI, JMSI), kalangan penggiat jurnalistik lainnya dan peneliti media.

Koordinator aksi, Andry Kurniawan akrab disapa Andro mengatakan, dalam RUU Penyiaran itu terdapat sejumlah pasal yang tentunya menjadi kontroversi. Salah satunya Pasal 50 B ayat (2) huruf K, yang dinilai bisa memunculkan multitafsir.

“Terlebih lagi dicantumkan adanya pasal penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga pasal itu berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk membungkam dan kriminalisasi jurnalis,”kata Ketua Ikatakan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Lampung ini dilokasi aksi, Minggu (19/5/2024) sore.

Selain itu, kata Andro, dalam RUU Penyiaran itu juga menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa pers diselesaikan di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sehingga hal tersebut akan tumpang tindih dengan kewenangan Dewan Pers karena hal tersebut merupakan produk jurnalistik.

“Jadi tidak hanya memberangus kebebasan pers saja, tapi juga memberangus peran Dewan Pers sebagai lembaga independen yang menyelesaikan sengketa pers. Sehingga RUU Penyiaran akan tumpang tindih dengan UU Pers,”ungkapnya.

Sementara Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung, Dian Wahyu Kusuma mengatakan, pasal yang menyebutkan adanya pelarangan eklusif konten investigasi dalam RUU Penyiaran tersebut, sudah jelas-jelas memberangus kebebasan pers.

“Ya Investigasi ini adalah roh atau marwahnya jurnalisme. Kalau penayangan ekslusif konten investigasi ini dalarang, itu bukan lagi dibatasi tapi kebebasan pers sudah diberangus. Ini harus kita tolak dan lawan pemberangusan terhadap kebebasan pers,”kata Dian.

Dikatakannya, bawah peliputan investigasi ini, mampu memberikan informasi yang mendidik untuk masyarakat sehingga perlu mendapatkan dukungan. Investigasi ini merupakan strata tertinggi dari karya jurnalistik, sehingga jika dilarang maka akan menghilangkan kualitas jurnalistik.

“Kita semua insan pers, fungsinya adalah mengkritik. Investigasi ini adalah kerja-kerja jurnalistik. Kalau pasal bermasalah di RUU Penyiaran disahkan, tentu akan membungkam kemerdekaan pers,”ungkapnya.

Menurutnya, larangan penanyangan jurnalisme investigasi di daraf RUU Penyiaran, yakni bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran.

Larangan penanyangan jurnalisme investigasi, kata Dian, tentunya membungkam kemerdekaan pers. Padahal sudah jelas-jelas dalam UU Pers Pasal 15 ayat (2) huruf a, bahwa fungsi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.

“Yang jelas, larangan penayangan hasil peliputan jurnalisme investigasi ini, tentu mengancam kebebasan pers. Sehingga kami komunitas pers di Lampung secara tegas menolak RUU Penyiaran itu,”tegasnya.

Dian mengutarakan, bahwa indeks kemerdekaan pers baik itu di Indonesia maupun Lampung sempat menurun. Ini tentu menjadi preseden buruk, baik itu bagi Indonesia maupun pihak-pihak yang dianggap merugikan atau pengekangan terhadap jurnalis.

“Bagaimana jurnalis bisa mengkritik dan menyuarakan kebenaran dengan melakukan kerja-kerja investigasi. Sebab produk investigasi ini, munculnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kalau ini dikekang, masyarakat tidak bisa melihat atau menikmati kualitas jurnalisme di Indonesia,”ujarnya.

Kemudian, lanjut Dian, kritikan terhadap pemerintah sekarang semakin massif. Hal ini merupakan pemberedelan tingkat modern, karena dulu kita tahu sejarahnya mengenai sensor-sensor terhadap jurnalisme banyak dilakukan di zaman orde baru.

“Rezim atau orde sekarang ini, mengekangnya melalui regulasi dan ini suatu kemunduran demokrasi. Apalagi RUU Penyiaran tersebut, akan segera disahkan di rezim sekarang pada akhir September 2024 ini,”terangnya.

Harapannya, pemerintah dan DPR tidak mengesahkan RUU Penyiaran tersebut, karena sebelumnya juga ada bebera RUU yang lolos dan disahkan. Untuk RUU Penyiaran ini, jangan sampai lolos atau disahkan. Bahkan harapan Dewan Pers, ponalakan RUU Penyiaran ini tidak hanya di nasional saja tapi ditingkat lokal juga.

“Ketika pemerintah dan DPR tidak mendengar aspirasi jurnalis dan masyarakat, kita akan melakukan aksi lanjutan baik itu di DPRD Provinsi, KPID dan melalui audiensi lainnya. Tapi kita akan lihat kedepannya seperti apa,”tukasnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kalangan jurnalis Lampung tergabung dalam “Koalisi Kebebasan Pers Lampung” menyatakan sikap:

1. Menolak dan meminta agar sejumlah pasal dalam draf RUU Penyiaran yang mengancam dan bertentangan dengan kemerdekaan pers agar dihapus.

2. Mendesak Presiden RI dan DPR meninjau ulang urgensi RUU Penyiaran dengan melibatkan Dewan Pers, organisasi jurnalis (anggota konstituen Dewan Pers), dan kelompok masyarakat sipil dengan prinsip partisipasi bermakna.

3. Mengajak semuapihak untuk mengawal RUU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform.

Zainal Asikin | Teraslampung.com