Berduel dengan Pers (2)

Bagikan/Suka/Tweet:
Oleh Budi Hatees*

SITUASI pers di negeri kita memiliki riwayat hidup seperti
pers di negara lain, cepat mengadopsi revolusi informasi hingga abai terhadap
subtansi. Mengenai pers seperti itu, Robert W. McChesney dan kawan-kawan menulis
dalam buku mereka, Capitalism and the
Information Age, The Political Economy of the Global Communication Revolution
(2004).

Pers
pada era ketika revolusi informasi melanda negara-negara dunia,
ditandai dengan perubahan dalam sistem bermedia yang didukung  pencanggihan perangkat  teknologi informasi. Di Indonesia,
revolusi informasi menemukan habitatnya bersamaan dengan kejatuhan kekuasaan
pemerintah Orde Baru.
Lahirnya
UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi pintu gerbang masuknya revolusi
informasi beserta segala konsekuensinya ke dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara di negeri ini. Kebebasan pers diperoleh, dan setiap orang terpaksa
melakukan percepatan mengadopsi perkebangan  teknologi informasi yang ada jika
tidak ingin tertinggal sebagai manusia tradisional.
Orang-orang
pers pun tidak mau ketinggalan melakukan percepatan teknologi, yang kemudian
menyebabkan terjadinya euphoria kebebasan pers. Walhasil, tidak ada yang
memikirkan pers secara serius sebagai bagian terpenting dari penguatan
nilai-nilai nasionalisme. Di kalangan orang-orang pers sendiri muncul ragam
persepsi tentang pers.
Pertama, ada kelompok
yang tetap menyakini pers sebagai alat perjuangan dan harus memikirkan
kepentingan rakyat. Kedua,  muncul kelompok yang menjadikan pers sebagai
ladang bisnis, dan mempertaruhkan banyak modal untuk mengembangkan
kerajaan  bisnis yang mampu mengendalikan
kepentingan-kepentingan publik. Ketiga,
ada kelompok yang bekerja sebagai orang pers meskipun tidak punya pengetahuan
dan pengalaman tentang pers, karena ingin memanfaatkan momentum kebebasan pers
untuk meneguk keuntungan pribadi serta tak mau tahu apakah kepentingan publik
terganggu atau tidak.
Ketiga
macam orang per situ punya defenisi sendiri tentang pers. Setiap defenisi mengait-kaitkan
kebebasan pers dengan hak asasi manusia, yang kemudian mendorong lahirnya
institusi-institusi penerbitan pers baru. 
Semua orang bisa jadi wartawan. Siapa pun boleh mendirikan institusi
pers. Tidak perlu SIUPP. Tak perlu izin. Koran, tabloid, dan majalah baru hadir
di hadapan masyarakat. Mereka menyajika ragam informasi bagi masyarakat. Tidak
ada hal yang tidak diinformasikan. Semua hal menjadi sangat terbuka.  
Hasil
survei  Kantor Menteri Negara  Komunikasi dan   Informasi 
tahun 2003 menunjukan, jumlah penerbitan 
pers  sekitar 450 perusahaan
dengan total tiras sekitar tujuh juta eksemplar.  Tiras tersebut  terbagi  
menjadi  tiras untuk surat   kabar 4,3 juta eksemplar,  majalah 1,4 juta, dan tabloid 1,1 juta. 
Meskipun
mengalami  pertumbuhan karena faktor
sosial politik tahun 1998,  namun dari
sirkulasi tidak terdapat perkembangan   signifikan   antara tahun 1998 sampai dengan 2004. Tiras
pers tetap berkisar tujuh juta 
eksemplar. Walaupun jumlah 
penerbitan  bertambah,  tetapi 
jumlah oplah  tidak
meningkat.   
Tidak
adanya peningkatan oplah meskipun banyak perusahaan penerbit yang baru,
menunjukkan bahwa sebagian penerbit-penerbit baru itu tidak berorientasi pada
oplag. Sangat mungkin penerbitan baru itu hanya institusi papan nama. Nama
penerbitan baru tetap punya eksistensi, tetapi medianya tidak beredar di
lingkungan masyarakat karena memang tidak memproduksi media.
           
 Sejumlah penerbitan papan nama bermunculan.
Praktik penyalahgunaan profesi wartawan membuat citra wartawan menjadi jatuh. Beberapa
tahun lalu wartawan senior Rosihan Anwar (almarhum) menulis artikel berjudul
“80 Persen Wartawan Melakukan Pemerasan”. Ia memberi peringatan masih
beroperasinya wartawan pemeras.
Kehidupan
pers menjadi tak bagus. Perubahan yang
drastis itu
 mendorong
pers  nasional memasuki fase baru. Pers merdeka yang bebas.  Tapi, pers bergerak melakukan dosa besar yang disebut Paul
Johnson sebagai dosa pers: dramatisasi fakta palsu, mengganggu kehidupan
pribadi, distorsi informasi, eksploitasi seks, dan meracuni pikiran anak-anak.
Dosa-dosa pers ini membuat khalayak akhirnya bosan, muak, dan
terganggu ketika berita seperti ini ditayangkan berlebihan atau mewabah di
media.
Kelompok Project
Censored
  pimpinan Peter Phillips dari Sonoma State University,
AS,  menyebut fenomena
ini sebagai junk
food news
,
berita yang diekspos berlebihan oleh media, tetapi sangat kecil urusannya
dengan kepentingan publik. Pengelola
industri media tak menyadari junk food
news
akan mendapat respons negatif dari khalayak,  yang akhirnya akan meninggalkan media
bersangkutan.
           
Implikasi
euphoria kebebasan dan kemerdekaan pers di negeri ini ditandai dengan lahirnya
institusi-institusi pers secara mudah, menyebabkan orang menganggap menjadi
wartawan bukan hanya domain orang-orang yang memiliki kapaitas pendidikan
tertentu. Siapa saja bisa menjadi wartawan, karena pekerjaan seorang wartawan
dianggap hanya sekadar mendapat informasi sebagai hasil akhir. 
Para
wartawan ini tidak menyadari bahwa kapasitas seorang wartawan diukur
berdasarkan kemampuan wartawan itu membuat pembaca mengetahui lebih banyak hal
dari fakta-fakta yang disajikannya. Artinya, wartawan-wartawan yang muncul saat
euphoria kemerdekaan pers melanda negeri ini, terbukti tidak punya kapasitas
untuk menjadi wartawan terutama karena kemampuannya menyampaikan fakta kepada
publik sangat buruk. Sayangnya, mereka sudah terlanjur menjadi bagian dari
dunia kewartawanan karena terdaftar sebagai anggota dari organisasi-organisasi
profesi kewartawanan yang diakui.
           
Sangat
disayangkan, inisiatif sejumlah organisasi profesi kewartawanan untuk
mensertifikasi wartawan, datang belakangan. Situasi yang ada terlanjur baku dan
sukar diubah. Wartawan yang tidak punya kapasitas pun terlibat dalam kegiatan
mensertifikasi siapa saja yang ingin menjalani profesi sebagai wartawan.
Alhasil, sertifikasi wartawan hanya diarahkan untuk wartawan-wartawan baru,
sementara wartawan baru bekerja di lingkungan pers yang dihuni oleh wartawan
eks eforia kemerdekaan pers.
***
KEMBALI
kepada Gatot Pudjo Nugroho, harus diakui bahwa Gubernur Sumatra Utara ini tidak
menguasai sejarah pers di Sumatra Utara. Ia lupa bahwa institusi pers lebih
dahulu lahir di Sumatra Utara daripada institusi Pemda Provinsi Sumatra Utara.Itu
sebabnya, Kepala Daerah ini tidak memiliki kecerdasan dalam bermedia, mengira
dekat dengan wartawan merupakan jaminan tidak akan dikritik oleh pers.
Sebab
itu, ada baiknya Gatot Pudjo Nugroho mengubah cara berpikir (mind set) dalam memahami pers dan
wartawan. Dimulai dengan mempelajari bahwa wartawan mempunyai banyak strategi
untuk bisa mengumpulkan informasi.  Hal
ini menjadi indicator penting bagi Kepala Daerah untuk mulai menjalankan
prinsip-prinsip transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
Caranya,
Gubernur Sumatra Utara harus memikirkan membuka diri dengan menarusutamakan
keterbukaan informasi dalam membuat kebijakan-kebijakan pembangunan daerah. Jika
prinsip-prinsip demokratisasi yang menjadi semangat reformasi pemerintah itu
telah diterapkan dalam bermedia dan ternyata masih muncul konflik,  ada banyak alternative yang bisa ditempuh.
Tapi,
Gubernur Sumatra Utara belum transparan dalam menjalankan roda pemerintahan,
karena informasi tentang laporan BPK tidak disampaikan secara terbuka kepada
publik.  Ketika wartawan ingin membuka
informasi hasil audit BPK itu, Gatot Pudjo Nugroho malah tersinggung.
Ketersinggungan itu lebih menunjukkan bahwa Kepala Daerah selaku pejabat publik,
tidak mengerti atau masa bodoh akan fungsi dan manfaat media terhadap
masyarakat. Ia merasa sakit hati jika dikritik dan berusaha menghindar saat wartawan
berupaya meminta klarifikasi atau verifikasi agar validitas datanya akurat dan
pemberitaannya berimbang.
Para
pejabat publik yang menjadi narasumber berita selalu mengira, jika ia menolak
dikonfirmasi atau verifikasi sudah tentu berita itu tidak akan dimuat karena Kode
Etik Wartawan Indonesia (KEWI) mensyarakatkan agar seorang wartawan menulis
berita yang berimbang. Tapi, strategi untuk menghasilkan berita yang berimbang
itu bisa diperoleh wartawan dari pihak yang berkompeten lainnya.  Hal itu dimungkinkan karena keberan sebuah
berita tidak mesti kebenaran yang absolut. 
Sebab
itu, ketimbang menghindar dari kejaran wartawan atau berpura-pura emosional,
akan lebih baik jika para pejabat pemerintah membukan informasi, sehingga  publik mendapat dua informasi yang porsinya
sama-sama besar. Dengan informasi tersebut, publik akan bisa menyimpulkan apa
yang sesungguhnya yang hendak disampaikan wartawan dengan membuat berita
tersebut.
Artinya,
publik media bukanlah anak kecil yang hanya bisa menerima apa yang disajikan
pers. Mereka memiliki kemampuan untuk mengalisis persoalan dan mengambil makna
dari apa yang sedang dibacanya. Dengan begitu, para pejabat yang menjadi
narasumber pemberitaan tidak perlu merasa difitnah, diremehkan, dilecehkan, dan
tidak perlu emosional.
Seandainya
setelah konfirmasi dan verifikasi ternyata berita yang disiarkan pers cenderung
mendeskriditkan pejabat pemerintah, narasumber bisa meminta pers memenuhi hak
jawab dan hak koreksi sebagaimna diatur dalam UU Pers pada Pasal 2 dan Pasal 3.
Dalam
meminta hak koreski maupun hak jawab, narassumber mengajukan permintaan
langsung kepada institusi penerbitan pers bersangkutan. Bisa juga melibatkan
Dewan Pers sebagai mediator. Tapi, jika mekanisme ini diyakini tidak akan
mendapat keadilan hukum, narasumber bisa menempuh jalur hukum dengan mengajukan
gugatan ke pengadilan.
Dengan
begitu, narasumber punya andil untuk ikut membangun pers nasional yang
semestinya. Namun, kita berharap pers  harus
berbenah dengan mengembalikan fungsiya sebagai medium perjuangan keadaban
(berbasis kecerdasan, kearifan, etika, dan budaya). Bergerak mendorong
tercapainya kesejahteraan umum yang berkualitas dan berkeadilan.
Pers
harus membersihkan diri dari beragam kepentingan politik, sosial, dan ekonomi
sesaat yang seringkali menyesatkan rakyat. 
Kemerdekaan pers mesti dimaknai sebagai cara memadu-harmonis kepentingan
visioner bangsa, dan memberi makna atas nilai-nilai industrial yang melekat
pada eksistensinya.
Profesionalisme
berbasis kompetensi tak bisa tidak harus menjadi nafas kehidupannya. Dengan
begitu, kemerdekaan pers akan mewadahi berkembangnya gagasan-gagasan segar
tentang bangsa dan kebangsaan. Lalu mendorong imajinasi kolektif bangsa yang
dilandasi inisiatif-inisiatif baru, kreativitas, dan inovasi di seluruh aspek
kehidupan.
           
Sejarah
pers Indonesia mencatat proses panjang peran dan fungsi pers dalam menggerakkan
perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan pers tidak diperuntukan hanya untuk
merayakan kebebasan semata. Melainkan untuk mendorong seluruh potensi bangsa
berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Menjadikan bangsa ini perkasa dan berjaya.
Peran
strategis pers (edukatif, informatif, dan rekreatif), dengan fungsi kontrol
yang melekat, harus lebih bermakna. Untuk itu, tata kelola konten media massa,
harus terhindar dari hegemoni apapun. Setiap insan pers harus berjuang
menjadikan dirinya dan rakyat pada umumnya sebagai share holders untuk menyerasikan idealisme dan realitas industrial
yang memengaruhinya.
Sudah
saatnya pers berbenah dan bertindak sebagai medium untuk mendorong lahir dan
berkembangnya imajinasi kreatif bangsa. ***

*Budi Hatees menulis buku Tulisan yang tak Enak Dibaca (2009)—buku yang berisi tulisan tentang kegiatan jurnalistik selama bekerja di Lampung, analisi isi atas terbitan Lampung Post selama menjabat sebagai Kalitbang Lampung Post,  dan diktat perkuliahan untuk mahasiswa komunikasi di Universitas Bandar Lampung dan Universitas Lampung.