Beranda News Bandarlampung Beredar, Surat Kemendagri Minta Pemprov Lampung Cairkan DBH Pemkot Bandarlampung

Beredar, Surat Kemendagri Minta Pemprov Lampung Cairkan DBH Pemkot Bandarlampung

479
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM — Ihwal dana bagi hasil (DBH) Pemkot Bandarlampung yang dikabarkan tidak dicairkan Pemprov Lanpung hari ini kembali membuat heboh. Kali ini kehebohan karena beredarnya Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk segera mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung tahun anggaran 2016-2017.

Sebelumnya,  Pemprov Lampung berkukuh bahwa DBH Pemkot Bandarlampung bukanlah urusan Pemprov.

Dalam Surat bernomor: 900/1482/KEUDA tersebut, diterangkan bahwa Pemprov Lampyng harus sesegera mungkin melunasi DBH bagi Kota Bandarlampung yang tertunda dua triwulan ditahun 2016 dan empat triwulan di tahun 2017.

Mengetahui surat Kemendagri tersebut, elemen masyarakat Bandar Lampung menyambut gembira.

Pada poin keempat pada surat itu disebutkan Dana Bagi Hasil PKB, PBB-KB dari Pemprov Lampung sudah dianggarkan dalam APBD Kota Bandarlampung tahun anggaran 2016 dan 2017, untuk pembiayaan kegiatan pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu, serta bidang infrastruktur yang sampai saat ini masih menjadi hutang Pemkot Bandarlampung terhadap pihak ketiga.

BACA: Sulpakar: Demo Guru Honorer Salah Alamat

Joni Fadli, Koordinator Jaringan Kerakyatan Lampung (JKL), menilai surat Kemendagri yang meminta Pemprov membayar lunas DBH Bandar Lampung adalah tepat.

“DBH tersebut harus segera dibayarkan untuk membiayai program kesehatan, pendidikan dan peningkatan kualitas infrastruktur Kota Bandar lmpung. Dulu, Gubernur non aktif M Ridho Ficardo bisa ngeles saat ditagih DBH Bandar Lampung. Sekarang ada surat Kemendagri yang memerintahkan dibayarkan,” kata Joni

Joni mengatakan,  unjuk rasa masyarakat beberapa waktu lalu yang menuntut dibayarkannya DBH Bandarlampung terbukti benar. Menurutnya, tuntutan masyarakat tersebut benar adanya karena DBH dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat Bandarlampung.

BACA: Demo Guru Honorer, Pemprov Lampung Diminta Cairkan Dana Bagi Hasil

“Dulu saat mendemo Ridho Ficardo agar dia membayar DBH Bandar Lampung yang terhutang, banyak yg menilai demonya politis. Sekarang, dengan keluarnya surat Kemendagri, terbukti apa yang dituntut masyarakat Bandarlampung itu benar,”ujarnya.

Loading...