Beranda News Nasional Berubah Sikap, Fraksi Demokrat Juga Tolak Revisi UU KPK

Berubah Sikap, Fraksi Demokrat Juga Tolak Revisi UU KPK

167
BERBAGI

Teraslampung.com — Persaingan untuk mendapatkan dukungan publik terkait pembahasan revisi UU KPK terjadi Kamis siang (11/2/2016) saat Fraksi Partai Demokrat tiba-tiba berubah sikap menolak membahas revisi UU KPK. Dengan begitu, Fraksi Gerindra tidak sendiri lagi. Selain Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat, semua fraksi di DPR RI menyetujui pembahan UU KPK. Artinya,  mereka sepakat kewewenangan KPK dipereteli sehingga tidak punya taji untuk memberantas korupsi.

“Saat ini (untuk merevisi UU KPK)  tidak tepat karena sangat sensitif. Apalagi, faktanya korupsi masih banyak. Karena itu, Bapak menugaskan saya karena saya pimpinan Baleg untuk menolak,” kata Ruhut, seperti dilansir  Kompas.com, Kamis (11/2/2016).

Penolakan ini sekaligus untuk mengoreksi persetujuan yang disampaikan anggota fraksi Demokrat di Rapat Baleg kemarin. (Baca: Peneliti: Revisi UU KPK, Rasa Kepolisian)

Perubahan sikap Fraksi Demokraat itu terjadi setelah Ketua Dewan Penasihat Partai Demokrat Susilo BambangYudhoyono menginstruksikan agar anggota Fraksi Demokrat menolak membahas revisi KPK. Tak pelak, hal itu membuat Fraksi PDIP — partai pendukung pencalonan Jokowi tetapi kemudin berisikap oposan– kecewa.

“Ini menarik. Karena SBY pernah mengatakan KPK lembaga super body, lembaga yang kewenangannya luar biasa sehingga seakan akan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan,” kata Hendrawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Menurut Hendrawan,  pada era SBY pernah terjadi upaya untuk merevisi UU KPK.

“Naskah akademiknya waktu itu sudah ada, sudah kami baca dengan baik. Karena apa, kekuasaan yang tanpa kontrol akan disalahgunakan. Nah sekarang kita bangun tatakelola yang lebih baik untuk mengontrol itu, kok sekarang malah…,” ujar Hendrawan.

Sementara itu, perubahn peta dukungan terhadap revisi UU KPK disambut sejumlah netizen dengan antusias. Beberapa netizen mengampnyekan lewat media sosial agar publik tidak memilih partai yang mendukung pengebirian KPK pada Pemilu 2019 mendatang.

Bambang Satriaji

Loading...