TERASLAMPUNG.COM, Bandarlampung — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) III di Balai Keratun Komplek Kegubernuran Lampung , Kamis (11/8). Munas direncanakan akan dihadiri ribuan Kepala Desa (Kades) dari Seluruh Indonesia.
Ketua Panitia Munas III Apdesi, Warson, S.Sos, M.M., mengatakan Munas III Apdesi akan dihadiri Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Sandjoyo.
“Gubernur Lampung Ridho Ficardo akan menyambut para pejabat negara dan tamu undanagan dari seluruh Indonesia,” kata Warson, Rabu (10/8/2016).
Warson mengatakan, setidaknya 2.000 lebih Kepala Desa sudah menyatakan kesiapannya untuk menghadiri perhelatan penting bagi organisasi Apdesi ini.
“Seluruh peserta sudah konfirmasi kehadiran. Dan persiapan sudah 95 persen,” kata mantan Kuwu (Kades) di Kabupaten Sumedang Jawa Barat ini.
Warson berharap semua pihak dapat mendukung dan mensupport acara ini agar bisa berjalan lancar, sehingga Munas III ini bisa menghasilkan out-put yang baik.
“Mohon dukungan semua pihak agar semua berjalan lancar,” tandasnya.
Ketua Umum DPP Apdesi, Suhardi M.Y.,S.Sos.M.M., mengatakan agend Munas III Apdesi antara lain memilih Pengurus DPP Apdesi yang baru dan merumuskan kebijakan Apdesi selama lima tahun ke depan.
“Kepengurusan lama akan demisoner, dan Munas III ini memilih pengurus yang baru. Di Munas ini juga akan dirumuskan kebijakan Apdesi selama lima tahun ke depan,” jelasnya.
Dalam acara ini, jelas Suhardi, juga akan dilakukan penyerahan Piagam Bapak Kebangkitan Desa kepada Presiden Indonesia yang akan diterima oleh Mendagri.
“Pak Presiden sudah menunjukan dan membuktikan bagaimana upayanya mendorong pembangunan dari desa. Beliau secara konsisten terus mendorong kebangkitan desa, sehingga kita perlu mengapresiasi komitmenya itu,” kata Suhardi.
Pengamat Kebijakan Desa, Muhammad Kholid, menilai sudah sepantasnya Presiden Jokowi mendapat anugrah tersebut. Sebab pada periode pemerintahan beliau keberpihakan terhadap desa mulai maksimal.
Indikatornya, kata Kholid, terlihat dari salah satu isi Nawacita yakni membangun Indonesia dari desa dan pinggiran, ditambahkan lagi dengan adanya kenaikan dana desa secara kontinyu dari waktu ke waktu.
“Memang harus diakui baru di era Jokowi ini Pemerintah secara konsisten mendorong pembangunan dari desa. Hal itu mengubah paradigma lama dimana pembangunan lebih banyak dilakukan di perkotaan, sementara ditingkat desa dan pinggiran kerap tertinggal. Jadi ya memang sudah sepantasnya Presiden diapresiasi,” katanya.
