Beranda Views Opini Birokrasi dan Meritokrasi: Memperkuat Undang-Undang ASN

Birokrasi dan Meritokrasi: Memperkuat Undang-Undang ASN

621
BERBAGI
Pandu Wibowo/Istimewa

Oleh: Pandu Wibowo*

Birokrasi adalah suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang dengan tujuan mendukung suksesi kebijakan pemerintah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Weber, 1956). Sementara meritokrasi adalah suatu sistem yang menekankan kepada kepantasan atau kelayakan seseorang untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu. Kepantasan di sini sebagai kemampuan, tanpa memandang latar belakang etnis dan status sosial mereka (McNamee, 2009).

Sebagaiama yang disampaikan oleh Max Weber dan Stephen J. McNamee di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa penguasa dalam hal ini pemerintah tidak dapat mengorganisir pekerjaan-pekerjaan birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa didukung dengan sebuah sistem manajemen pemerintahan yang baik dengan tentunya sumber daya manusia yang memiliki kelayakan dan kompetensi dalam menjalankan roda birokrasi tersebut. Artinya, birokrasi tidak dapat menampilkan kinerja dan pelayanan terbaiknya tanpa didukung dengan penegakan serta penerapan sistem meritokrasi.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang merancang sebuah tahapan besar menuju world class bureaucracy, yang dimulai dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta regulasi turunannya, dan juga agenda quick wins nasional reformasi birokrasi. Sejalan dengan itu, pemerintah juga sedang gencar merancang sistem merit bagi instasi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka menciptakan sistem manajemen ASN yang dapat menjalankan roda birokrasi secara efektif yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan. Undang-Undang ASN seyogiayanya adalah ruh reformasi birokrasi nasional itu sendiri karena mengandung filosofi yang amat dalam untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yakni memiliki world class bureaucracy.

Dalam perjalanannya, reformasi birokrasi Indonesia telah menunjukkan kemajuan dan peningkatan dalam kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Salah satu contohnya misalkan apabila dahulu pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintah dilakukan tidak secara transparan dan tentunya tidak dengan cara-cara sistem merit, maka hari ini pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan secara terbuka, transparan, dan sejalan dengan sistem meritokrasi yang sampaikan oleh Stephen J. McNamee di atas.

Sampai dengan tahun 2020 saat ini sejak ditetapkannya UU ASN pada tahun 2014, presentase instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan promosi secara terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi sebanyak 95 persen (CIDES, 2019), sedangkan tingkat kepatuhan dan kualitas pengisian jabatan pimpinan tinggi telah mencapai 90 persen (KASN, 2020). Apabila kebijakan sistem merit ini terus digencarkan dan diterapkan pada instansi pemerintah, maka biorkrasi Indonesia mampu menjawab tantangan dari masyarakatnya sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Hegel (1980) yakni, birokrasi adalah mediating agent yang mana menjadi penjembatan (bridge) antara kepentingan-kepetingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah.

Namun, di tengah hiruk pikuk kondisi Indonesia hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ternyata mengusulkan revisi UU ASN yang baru ditetapkan selama 6 (enam) tahun. Alasan DPR RI menguculkan revisi ini ada 4 (empat) hal, yakni: 1) pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS tanpa seleksi, 2) kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 3) pengurangan ASN sebagai akibat perampingan organisasi yang menyebabkan pensiun dini secara masal, 4) dan rencana peninjauan kembali kelembagaan KASN sebagai lembaga pengawas sistem merit.

Tentu usulan DPR RI untuk melakukan revisi UU ASN melahirkan tanda tanya besar kepada publik dan tentunya pemerintah, mengingat UU ASN baru ditetapkan 6 tahun lalu dan tahapan pelaksanaan manajemen ASN masih terus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan world class bureaucracy. Terlebih pelaksanaan amanat UU ASN telah berjalan dengan baik dan dampaknya langsung dirasakan bukan hanya bagi birokrasi pemerintah, namun juga masyarakat sebagai entitas yang merasakan dampak dari reformasi birokrasi dan penerapan sistem meritokrasi tersebut.

Apabila dilihat secara detil dari substansi revisi UU ASN tersebut yang diusulkan oleh DPR RI, maka seakan terdapat kejanggalan yang mana seolah ada motif di balik alasan tersebut, seperti: 1) pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS tanpa seleksi, dan 2) rencana penghapusan kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara. Penulis melihat 2 usulan DPR RI ini justru akan meruntuhkan bangunan sistem birokrasi yang sedang dibangun berdasarkan asas meritokrasi.

Pertama, apabila seluruh tenaga honorer, pekerja tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan pegawai pemerintah non-PNS di Indonesia diangkat tanpa melalui seleksi terbuka maka akan mengakibatkan menurunnya kualitas SDM aparatur (ASN) itu sendiri, mengingat untuk melahirkan SDM terbaik maka harus ada unsur kompetisi di dalamnya untuk mengisi amanah jabatan-jabatan strategis di birokrasi pemerintahan berdasarkan kompetensi. Sementara kondisi saat ini, banyak dari tenaga honorer yang belum dan tidak memiliki kompetensi yang sesuai serta usia yang telah mendekati masa pensiun untuk mengisi jabatan di birokrasi.

Kedua, apabila seluruh tenaga honorer, pekerja tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan pegawai pemerintah non-PNS di Indonesia diangkat langsung menjadi PNS, maka akan membankan anggaran belanja negara. Anggaran belanja negara tidak akan cukup untuk membiayai para tenaga honorer ini apabila diangkat langsung menjadi PNS, terlebih Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi pandemic Covid-19 yang mana membutuhkan anggaran yang sangat besar bagi penanganan wabah tersebut dan tentunya pemulihan perekonomian negara.

Ketiga, apabila peluang pendataan tenaga honorer di buka untuk dijadikan PNS secara langsung, maka pemerintah akan kesulitan melakukan pendataan jutaan tenaga honorer tersebut, bahkan kemungkinan besar, data yang akan disampaikan kepada pemerintah akan mudah dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu demi memuluskan banyak tenaga honorer menjadi PNS. Artinya, bisa jadi data yang disampaikan sekian, maka akan beranak pinak atau melebihi data yang seharusnya disampaikan.

Keempat, terkait penghapusan kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga sangat tidak relevan dan tidak tepat karena secara data membuktikan bahwa pengawasan sistem merit yang dilakukan oleh KASN telah menunjukan dampak yang sangat positif yakni dapat meminimalisir budaya transaksi jual beli jabatan dalam rekrutmen dan promosi ASN, sehingga apabila KASN dihapuskan maka praktik jual beli jabatan, gratifikasi, dan lain-lain ini akan muncul kembali dan merusak tatanan birokrasi yang sudah membaik.

Kelima, keberadaan KASN sebagai lembaga pengawas dapat melindungi karir PNS dari kesewenang-wenangan PPK dalam hal ini Gubernur, Walikota, Bupati sebagai pejabat politik. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh KASN, 95 persen instansi pemerintah telah patuh dalam pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sehingga menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi dan kapasitas dalam menjalankan roda birokrasi. Apabila KASN dihapuskan maka bangunan sistem merit yang telah ditata selama 5 tahun dengan berbasiskan kompetensi dan kinerja akan kembali lagi ke sistem kekerabatan, afiliasi politik, kesukuan, dan perasaan suka/tidak suka (spoilt system) pimpinan.

Keenam, keberadaan komisi pengawas aparatur negara seperti KASN merupakan praktik baik yang ada di banyak negara di dunia seperti Inggris, Finlandia, Austria, Australia dan Selandia Baru, maupun beberapa negara di Asia seperti Singapura, Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia. Jika kita lihat negara-negara tersebut, maka kita dapat melihat begitu luar biasanya birokrasi pemerintahan mereka sehingga berdampak juga kepada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan beberapa analisis dan tanggapan di atas, maka seharusnya revisi UU ASN tidak tepat dilakukan pada saat ini karena akan banyak permasalahan yang lebih akan didapatkan bagi birokrasi pemerintah, sehingga rencana mewujudkan world class bureaucracy sulit akan terwujud di Indonesia.

Revisi UU ASN seharusnya di titik beratkan pada penguatan UU ASN itu sendiri guna menjawab alasan-alasan DPR RI untuk merevisi UU ASN tersebut. Perlu diketahui bersama bahwa UU ASN tersebut baru diimplementasikan selama 6 tahun sehingga terlalu dini untuk dilakukan revisi, bahkan sampai sekarang masih ada beberapa peraturan pelaksanaan yang belum selesai, seperti Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Peraturan Pemerintah tentang Penggajian.

Apabila DPR RI semangatnya adalah penguatan manajemen ASN dan birokrasi seharusnya turunan regulasi dari UU ASN tersebut itu yang harus dikritisi perbaikannya bukan UU ASN nya. Karena titik tengah antara penyelesaian masalah tenaga honorer dan juga agenda reformasi birokrasi adalah penguatan UU ASN itu sendiri dengan memperbaiki turunan dari regulasi UU ASN tersebut. Dengan ini, penyelesaian tenaga honorer, dan permasalahan lainnya dapat teratasi, namun juga kualitas birokrasi Indonesia tetap terjaga, sehingga cita-cita world class bureaucracy tetap terbuka lebar yang dampak jangka panjangnya adalah perbaikan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.***

*Pandu Wibowo, S.Sos, M.E. adalah Dewan Peneliti Center for Information and Development Studies (CIDES) Indonesia

Loading...