Beranda Teras Berita BK DPR: “Pidakan Anggota DPR yang Terlibat ‘Money Politic’!”

BK DPR: “Pidakan Anggota DPR yang Terlibat ‘Money Politic’!”

218
BERBAGI

Bambang Satriaji/Teraslampung.com

Ali Maschan Moesa (Ist/ DPR RI)

Jakarta–Badan Kehormatan  (BK) DPR RI akan bertindak tegas terhadap anggota DPR RI yang menjadi caleg Pemilu 2014. Anggota DPR yang menjadi caleg dan terlibat politik uang (money politic) akan diberi sanksi tegas.

“Kami mengimbau masyarakat yang menemukan bukti keterlibatan anggota DPR atau caleg petahana (incumbent) dalam politik uang agar dilaporkan kepada aparat berwenang Bawaslu atau Kepolisian.Sebagai penjaga kehormatan anggota dewan BK dalam posisi mendorong kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut,” kata anggota BK DPR RI, Ali Maschan Moesa di Jakarta, Senin (14/4).

Ali Maschan mengatakan politik uang dalam Pemilu  termasuk ranah pidana, sehingga jika ada anggota DPR terlibat segera i dilaporkan saja.” BK  akan mengawal dan menyesuaikan karena pelanggaran pidana otomatis adalah pelanggaran etik,” katanya.

Menurut Ali,  larangan politik uang tegas diatur dalam UU No.8 tahun 2012tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dikuatkan denganperaturan KPU No.15 tahun 2013.  Sanksi bagi pelaku adalah kurunganpenjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

“Kalau ada warga yang langsung melaporkan kepada kami, kami juga akan siap menerima. Silakan sampaikan laporan kepada Sekretariat BK, tentu sebaiknyadiperkuat dengan bukti-bukti,” ujarnya.

 Ali Maschan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisiandan mengambil langkah berdasarkan perkembangan kasus. Sesuai denganTata Tertib, kata Ali, apabila pelaku telah ditetapkan sebagai terdakwa maka BKsegera melaporkan kepada rapat paripurna untuk segera memutuskansanksi pemberhentian sementara.

Sementara itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menyerahkan data temuan dugaan keterlibatan 20 anggota DPR RI yang menjadi caleg Pemilu 2014 dalam praktik  politik uang. Menurut Wakil Ketua PPATK Agus Santoso seluruh data telah diserahkan kepada KPK.

Loading...