Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara BKPSDM Lampung Utara Tegaskan Rotasi Pejabat Sesuai Aturan

BKPSDM Lampung Utara Tegaskan Rotasi Pejabat Sesuai Aturan

96
BERBAGI
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)

Feaby Handana|Teraslampung.com

Kotabumi–Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Utara (BKPSDM Lampura) memastikan pelaksanaan rotasi pejabat eselon II ‎yang akan segera dilakukan telah sesuai aturan. Sama sekali tidak ada aturan yang dilanggar terkait rencana rotasi pejabat seperti digembar – gemborkan di media sosial belum lama ini.

Sebelumnya, sempat digembar – gemborkan ‎di media sosial bahwa Bupati Budi Utomo belum ‘berhak’ melakukan rotasi atau promosi pejabat. Alasannya bertentangan dengan aturan tentang Pilkada. ‎Dikabarkan bahwa setiap kepala daerah yang baru saja dilantik belum dapat melakukan rotasi pejabat selama enam bulan terhitung sejak pelantikan.

“‎Rencana rotasi pejabat eselon II itu sudah sesuai aturan dan sama sekali tidak aturan yang yang dilanggar,” tegas Kepala BKPSDM Lampung Utara melalui Kepala Bidang Promosi, Mutasi, Pengembangan SDM, Hendri Dunant, Selasa (17/11/2020).

Hendri kemudian menjelaskan pelbagai aturan yang dijadikan sebagai landasan untuk melakukan rencana rotasi pejabat ‎tersebut. Dasarnya adalah hasil uji kompetensi pejabat, rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (masih dalam proses), Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor 52 Tahun 2020‎, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017.

“Kalau rekomendasi dari KASN masih dalam proses. Jadi, tidak benar kalau rencana rotasi pejabat itu enggak sesuai aturan,” terangnya.

‎Kendati demikian, Hendri memaklumi adanya perbedaan pemahaman yang terjadi di kalangan masyarakat dalam menyikapi rencana rotasi pejabat tersebut. Namun, hendaknya dipahami bersama bahwa penerapan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam rotasi pejabat kali ini terbilang tidak tepat.

Lain halnya jika pelantikan Bupati Budi Utomo dilakukan usai pelaksanaan Pilkada maka hal itu melanggar UU Pilkada. Dalam pasal 162 ayat 3 pada UU Pilkada disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

“Kita ketahui bersama pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara pasca Pilkada yang lalu adalah sekitar bulan Maret 2019 lalu. Jadi, untuk kondisi saat ini penerapan UU Pilkada sangat tidak tepat,” papar dia. ‎

‎Sebelumnya, ‎Bupati Budi Utomo berencana merotasi susunan pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Lampung Utara. Rencana itu merujuk pada hasil uji kompetensi pejabat yang telah diterimanya. Hasil uji kompetensi didapati fakta adanya sejumlah pejabat yang kompetensinya tidak sesuai dengan jabatannya saat ini.

“Semua (pejabat eselon II) masih kompeten, tetapi tidak pada tempatnya. Mungkin harus ada tempat yang lain, dia akan lebih kompeten disana,” terangnya.