Beranda Teras Berita BPK akan Audiit Dana Kampanye Penyelenggara Negara

BPK akan Audiit Dana Kampanye Penyelenggara Negara

217
BERBAGI
Ketua BPK menyerahkan laporan kepada Presiden SBY, Kamis siang, 17/4/2014 (dok kepresidenan ri)

Dewira, R. Usman/Teraslampung.com

Jakata–Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo mengaku pihaknya sudah menerima permintaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, untuk melakukan pemeriksaan dan audit anggaran dana kampanye para penyelenggara negara yang melakukan kampanye pemilu pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 9 April lalu.

“Ada permintaan dari Presiden melalui Pak Sudi, Mensesneg, untuk mengaudit seluruh penyelenggara negara yang ikut pemilu, apakah dia menggunakan fasilitas negara. BPK sedang menginventarisir dan langsung nanti mengadakan pemeriksaan,” kata Hadi Poernomo kepada wartawan seusai menyerahkan buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013, di Kantor Presiden, Kamis (19/4) siang.

Permintaan tersebut, jelas Hadi, sedang diperiksa, diteliti. Ia menyebutkan, semua penyelenggara negara yang ikut pemilu masih diteliti, dan sampai saat ini penelitian itu masih belum rampung.

Ketua BPK itu tidak bisa memastikan kapan audit tersebut rampung. Dia meminta waktu semua pihak untuk bersabar. “Belum, kalau udah selesai aku lapor,” jawab Hadi kepada wartawan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Hadi Poernomo bersama jajaran pimpinan BPK bertemu Presiden SBY di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (17/4) siang, untuk  menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK Semester II (HPS II) Tahun 2013.

Hadi Purnomo mengatakan BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 662 objek pemeriksaan, terdiri atas audit 117 laporan keuangan 117, 158 laporan kinerja, dan 387 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari laporan tersebut tercatat ada 10.996 kasus dengan kerugian negara senilai Rp 13,96 triliun.

Temuan itu antara lain ketidakpatuhan partai melaporkan dana kampante. Hal itu menurut Hadi Utomo dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan mengurangi penerimaan keuangan negara. “Senilai Rp9,24 triliun. Yang meliputi kerugian sebayak 1.840 kasus senilai Rp1,78 triliun, potensi kerugian sebanyak 586 kasus senilai Rp4,83 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.026 kasus senilai Rp2,63 triliun,” kata dia.

Jika dihitung sejak tahun 2009 hingga 2013, menurut Hadi Purnomo, BPK telah menyampaikan sebanyak 212.750 temuan kepada pemerintah dengan nilai Rp 81,49 triliun. “Dari jumlah tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 114.397 rekomendasi, atau 54 persen. Lainnya sedang ditindaklanjuti,” jelasnya.

Adapun total dana yang berhasil diselamatkan atau dikembalikan ke negara sejak 2009-2013 adalah sebesar Rp 37,04 triliun.

Penyerahan Ihtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2013 itu dihadiri antara lain oleh Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, Anggota I Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota II Sapto Amal Damandari, Anggota V Agung Firman Sampurna, Anggota VI Rizal Djalil, Anggota VII Bahrullah Akbar, dan Sekjen Hendar Ristri

Sementara Presiden SBY dalam kesempatan itu didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menkeu Chatib Basri, dan Seskab Dipo Alam

Loading...