BPK Lampung: Kerugian Negara di Pemprov dan 15 Pemda di Lampung Rp312 Miliar Lebih

  • Bagikan
Ilustrasi

TERASLAMPUNG.COM– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung melansir, pada Semester II tentang Pemantauan Kerugian Negara sesuai hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah per 16 Oktober 2016 pada 16 pemerintahan provinsi/kabupaten/kota se-wilayah Provinsi Lampung terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 313 miliar lebih (Rp313.192.870.925,81).

“Pemantauan kerugian negara senilai Rp313.192.870.925,81 telah diangsur senilai Rp75.0b7.259.145,90 (23,97 %), telah dilunasi senilai Rp129.219.909.364,38 (41,26%) , penghapusan senilai Rp 343.772.732,84 (2,24%) sehingga sisa kerugian daerah  senilai Rp108.541.929.682,69 (34,66 %),” kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung, Sunarto,saay menyampaikan hasil pemeriksaan Semester II BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada cara  Media Workshop di Lantai II Gedung Perwakilan BPK Provinsi Lampung, Jumat (25/11/2016).

Sunarto mengatakan BPK Perwakilan Lampung selain  melakukan pemantauan kerugian negara juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Antara lain pemeriksaan operasional RSUD dr.Abdul Moeloek milik Pemerintah Provinsi Lampung, RSUD dr.Dadi Tjokrodipo milik Pemkot Kota Bandarlampung, RSUD dr.Bob Bazar milik Pemkab Lampung Selatan.

“Selain itu dana Belanja Daerah Pemerintah Provinsi lampung, Pemerintah Kota Bandarlampung, Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Pemerintah Kabupaten Mesuji, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, dan Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat,” kata Sunarto.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan per 29 Agustus 2016 pada 16 pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-wilayah Provinsi Lampung terdapat 9.048 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp592.457.696.214,26 ; 7586 (82,96 %), sesuai dengan rekomendasi dengan nilai sebesar Rp297.537.099.138,83 (60,59 %), 1227 (13,81%) belum sesuai dengan rekomendasi dengan nilai Rp282.601.584.239,39 (36,64%), serta belum ditindaklanjuti dengan nilai Rp10.210.961.074,06 (2,61%).

Acara Workshop dihadiri oleh media cetak, elektronik dan media online di Provinsi Lampung, para pejabat struktural  dan pegawai BPK Perwakilan Lampung.

Mas Alina Arifin

  • Bagikan