BPK Pastikan Tetap Proses Proyek Bilik Disinfektan Lampung Utara

  • Bagikan
Pegawai BPK Perwakilan Lampung, Fadil

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi--BPK Perwakilan Lampung memastikan tak akan membiarkan begitu saja mengenai potensi ketidakwajaran harga yang terjadi dalam pengadaan bilik disinfektan di Dinas Kesehatan Lampung Utara tahun 2020. Mereka terus melakukan proses pemeriksaan terkait mark-up harga proyek bilik disinfektan tersebut.

“(Persoalan tentang bilik disinfektan) itu kembali diproses,” tutur Fadil, pegawai BPK usai kegiatan bersama pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara, Jumat (9/4/2021).

Lantaran masih dalam pemeriksaan kembali, pihaknya belum dapat mengeluarkan keterangan apapun mengenai bilik disinfektan. Ia menyarankan untuk menunggu hasil pemeriksaan mereka.

“Nanti, ditunggu aja ya, pak,” kata dia.

Sebelumnya, Inspektorat melalui Inspektur Pembantu Wilayah IV, Rofi Febriansyah mengatakan telah menyerahkan kembali temuan mengenai potensi ketidakwajaran bilik disinfektan pada pihak BPK. Alasannya, mereka tidak dapat menentukan apakah harga masing – masing bilik itu wajar atau tidak.

“Persoalan ini kami serahkan kembali ke BPK karena baik rekanan atau PPK dinas kesehatan ‎tidak dapat melengkapi dokumen mengenai kewajaran harga seperti seperti yang diharuskan oleh BPK,” terang Rofi kala itu.

Di lain pihak, Kejaksaan Negeri Lampung Utara siap mendalami potensi ketidakwajaran harga dalam pengadaan bilik disinfektan di Dinas Kesehatan Lampung Utara tahun 2020 senilai Rp1.023.550.000. Pernyataan itu disampaikan untuk merespon tuntutan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Lampung Utara yang menggelar aksi unjuk rasa di kantor mereka pada akhir Maret lalu

Sebelumnya, proyek pengadaan 53 bilik disinfektan di Dinas Kesehatan Lampung Utara tahun 2020 senilai Rp1.023.550.000 untuk penanganan pandemi Covid-19 diduga bermasalah. Alasannya, biaya yang dikeluarkan untuk tiap bilik itu berpotensi di luar batas kewajaran.

Potensi ketidakwajaran harga itu tertuang jelas dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tentang kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Pemkab Lampung Utara dengan nomor LHP : 39/LHP/XVIII.BLP/12/2020 tertanggal 15 Desember. Dalam LHP itu disebutkan bahwa selisih harga hingga 500 persen untuk tiap unit bilik tersebut.

Ringkasnya, hasil perhitungan BPK harga tiap bilik itu hanya berkisar antara Rp3,1 juta – Rp4,2 juta saja, sedangkan harga tiap unitnya dari PT SPB selaku rekanan ‎mencapai Rp17,5 juta. Dalam menentukan potensi ketidakwajaran harga itu, BPK menggunakan dua metode, yakni survei dan kontrak sejenis.

Hasil survei menunjukan jika harga tiap unit bilik itu hanya Rp3.143.180,00. Jika harga itu dikalikan d‎engan jumlah bilik maka total biaya yang harus dikeluarkan hanya Rp166.588.540,00 saja. Metode survei ini mendapati selisih harga hingga 500 persen, tepatnya sebesar Rp760.911.460,00.

Metode kedua yang digunakan ialah merujuk pada kontrak sejenis antara PT SPB ‎dengan Dinas Perhubungan Lampung. Dalam kontrak tersebut tertera harga tiap unitnya hanya Rp4.250.000. Hasilnya, terdapat selisih harga sebesar Rp688.880.750,00.

Atas temuan ketidakwajaran harga itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Budi Utomo untuk memerintahkan Inspektur segera melakukan audit atas ketid‎akwajaran harga terkait pengadaan itu. Selain itu, BPK juga meminta Bupati Budi Utomo untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen terkait segera meminta penyedia pengadaan bilik segera menyerahkan surat bukti kewajaran harga dan dokumen pendukung pembuatan bilik tersebut.

Loading...
  • Bagikan