Beranda News Pusiban BPK: Program BOS, BOSDa, dan PIP di Lampung Belum Efektif

BPK: Program BOS, BOSDa, dan PIP di Lampung Belum Efektif

795
BERBAGI
epala BPK Perwakilan Lampung, Sunarto, pada acara Media Workshop Hasil Pemeriksaan Semester II BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (21/12/2018) di lantai II Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
epala BPK Perwakilan Lampung, Sunarto, pada acara Media Workshop Hasil Pemeriksaan Semester II BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (21/12/2018) di lantai II Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

TERASLAMPUNG.COM — Banyak dana pendidikan dari pemerintah pusat mengalir ke Lampung. Namun, kucuran dana itu menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Lampung belum efektif.

Hasil pemeriksaan  BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada semester dua menemukan pengelolaan dana  pendidikan bagi peserta didik di Lampung yang belum sepenuhnya efektif antara lain adalah dana untuk progam Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

“Pada Provinsi Lampung ditemukan adanya besaran dana BOS dan BOS Daerah (BOSDa) yang diterima sekolah belum berdasarkan data, bantuan PIP belum sepenuhnya tepat waktu, dan belum semua peserta didik yang membutuhkan bantuan biaya personal menerima dana bantuan PIP, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan BOS, BOSDA, dan PIP belum dilaksanakan secara memadai,” kata Kepala BPK Perwakilan Lampung, Sunarto, pada acara Media Workshop Hasil Pemeriksaan Semester II BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (21/12/2018) di lantai II Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

BACA: Soal Dana PIP, Walikota Herman HN Janji akan Tindak Lanjuti Temuan BPK 

Sementara itu, pemeriksaan kinerja bidang pendidikan di Kota Bandarlampung ditemukan adanya dana bantuan PIP belum diterima oleh seluruh peserta didik yang membutuhkan bantuan biaya personal, pencairan dan penyaluran dana Biling belum tepat waktu.

Selain itu, pada pemeriksaan kinerja bidang kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional tahun anggaran 2017 dan 2018 (semester I) di kabupaten Lampung barat dan Way Kanan.

Di Kabupaten Lampung barat, ditemukan dinas kesehatan belum memenuhi kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan secara memadai dan kadis juga belum bisa menyediakan, memfasilitasi,melaksanakan serta memonitor pelaksanaan diklat oleh tenaga kesehatan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan.

Sedangkan di Kabupaten Way Kanan , ditemukan alat kesehatan di RSUD belum dikelola secara memadai sehingga pelayanan terhadap kesehatan masyarakat kurang optimal dan alat kesehatan belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Mas Alina Arifin

Loading...