BPKAD Benarkan Sebagian Besar Pengembang Perumahan di Lampung Utara tidak Sediakan Fasilitas Permakaman

Ilustrasi Perumahan
Bagikan/Suka/Tweet:
Feaby | Teraslampung.com
Kotabumi–Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lampung (BPKAD)¬† Utara membenarkan bahwa para pengembang perumahan di daerahnya sama sekali belum menyediakan lokasi permakaman umum. Itu terungkap berdasarkan data prasarana, sarana, dan utilitas umum/PSU perumahan yang diserahkan pengembang kepada pemkab.
“Berdasarkan data itu, sama sekali tidak ada lokasi pemakaman dalam daftar PSU yang diserahkan ke kami,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKA Lampung Utara, Andriwan, Rabu (3/7/2024).
Data mengenai PSU ini dari pengembang ini mereka terima dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Penataan Ruang (Disperkimciptaru) Lampung Utara. Pihak pengembanglah yang menyerahkan PSU di perumahan yang mereka bangun kepada Disperkimciptaru.
Adapun dasar hukum penyerahan PSU ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman di Daerah, surat KPK perihal rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program pencegahan  korupsi terintegrasi. Kemudian, surat dari Disperkimciptaru bulan September dan Oktober 2021.
“PSU yang diserahkan hanya terdiri berupa jalan, saluran drainase, dan tempat ibadah,” jelasnya.
Perumahan-perumahan yang telah menyerahkan PSU-nya pada pemkab adalah Anugrah Alam, Nuwo Twin 1, Nuwo Twin 2, Perumahan K7 Residence, Griya Semeru Indah, Matrix Residence II, Perumahan Merak Residence, Puspa Maffan Residence, Perum Matrix Residence I.
Adapun jenis-jenis PSU yang diserahkan itu, misalnya Perumahan Griya Semeru Indah, PSU yang diserahkan hanya berupa jalan dan drainase dengan nilai Rp65 juta. Kemudian, Perumahan Merak Residence, PSU yang diserahkan hanya jalan dengan nilai Rp320-an juta.
Lalu, perumahan Matrix Residence I dan II, PSU yang diserahkan berupa jalan, masjid, dan drainase dengan nilai sekitar Rp2,2 miliar. Selanjutnya, perumahan Matrix Empire, PSU yang diserahkannya hanya jalan tanpa nilainya.
“Setelah diserahkan maka tanggung jawabnya sudah beralih ke pemkab,” kata dia.
Sebelumnya, Pemkab Lampung Utara akan melayangkan surat teguran kepada para pengembang perumahan yang belum menyediakan fasilitas umum di perumahan yang dibangun. Penyediaan fasilitas umum merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pengembang perumahan.
“(Fasilitas umum itu) jelas. Pembangunan perumahan itu harus disertai dengan fasilitas umum,” tegas Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok pada akhir Juni 2024 lalu.
Ia mengatakan, akan segera melayangkan surat teguran kepada para pengembang yang belum menyediakan pelbagai fasilitas umum. Dengan demikian, para pengembang dapat segera membangun fasilitas umum perumahan karena memang sangat dibutuhkan oleh konsumen perumahan. Fasilitas umum itu di antaranya rumah ibadah, jalan, dan tempat permakaman umum.
“Akan diberikan teguran kepada para pengembang agar segera menyediakan fasilitas umum termasuk permakaman,” kata dia.
Diketahui, para pengembang perumahan di Lampung Utara diduga belum menyediakan sarana permakaman bagi para penghuni perumahan. Padahal, kewajiban untuk menyediakan sarana permakaman ini diatur oleh aturan yang ada.
“Sampai saat ini belum ada pengembang perumahan yang menyediakan sarana permakaman (di perumahan yang sudah dibangun),” kata Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Disperkimciptaru Lampung Utara, Johansyah kala itu