Beranda News Pusiban BPKAD Lampung Gelar Pembahasan Regulasi Penyusunan APBD 2021

BPKAD Lampung Gelar Pembahasan Regulasi Penyusunan APBD 2021

99
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM–Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung menggelar acara Pembahasan Regulasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, di Hotel Emersia – Bandarlampung, Rabu (11/11/2020).

Plt. Asisten Administrasi Umum Pemprov Lampung, Minharin, mengungkapkan  APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Regulasi Peraturan-peraturan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengundang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dapat memberikan informasi regulasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021,” terang Minhairin.

Peraturan yang digunakan sebagai dasar dari Pembahasan Regulasi Penyusunan APBD
TA 2021 antara lain: 1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; 3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kemudian 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomunklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

“Dengan diadakan kegiatan ini diharapkan penyusunan APBD Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota disusun berdasarkan regulasi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Mendagri,” katanya.

Dijelaskan pula bahwa kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelumnya disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2015, namun untuk Tahun Anggaran 2021 akan berpedoman kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga regulasi-regulasi lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Perubahan regulasi ini menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, terutama perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), klasiifkasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah.

Dengan dilaksanakannya Pembahasan Regulasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2021 ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat memahami secara umum terkait
dengan perubahan regulasi dimaksud agar nantinya ketika proses penyusunan dan
pelaksanaan pada APBD 2021 dapat berjalan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.