BPN Lampung Tengah Serahkan 3.500 Sertifikat Tanah

  • Bagikan

Supriyanto/Teraslampung.com

Wakil Bupati Lampung Tengah Mustafa menyerahkan sertifikat tanah kepada warga yang berhak, di Rumah Dinas Wakil Bupati, Selasa (24/6). Foto; Teraslampung.com/Supriyanto

GUNUNGSUGIH – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN( Kabupaten Lampung Tengah membagikan 3.500  sertifikat tanah  kepada masyarakat yang mengikuti program nasional (Prona) tahun 2014, Selasa (24/6).

Sebanyak enam kecamatan di Kabupatan Lampung Tengah yang mengikuti Prona tahun 2014, meliputi Kecamatan Bangun Rejo, Terusan Nunyai, Anak Ratu Aji, Seputih Surabaya, Way Pangubuan, dan Bandar Surabaya.  Pembagian sertifikat tersebut dilaksanakan selama tiga hari, 24 Juni hingga 26 Juni 2014.
2014.

Kampung Sidomulyo, Kecamatan Bangunrejo diterbitkan 600 sertifikat, dan Kampung Gunung Batin Udik  Kecamatan Terusan Nunyai sebanyak 500 sertifikat. Lalu, Kampung Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji 600 sertifikat, Kampung Srikat Kecamatan Seputih Surabaya masing-masing diterbitkan 250 dan 350 sertifikat. Sedang Kampung Banjar Rejo, Kecamatan Way Pangubuan sebanyak 800 sertifikat, serta Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya  diterbitkan 400 sertifikat.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah Mujahidin, menegaskan, dasar pembuatan sertifikat prona tahun anggaran 2014 merupakan program pemerintah pusat melalui DIPA APBN Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah. Target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk kabupaten Lampung Tengah sebanyak 3.500 sertifikat.

”Kegiatan pensertifkatan tanah ini mempunyai jadwal mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014,”kata Mujahidin.

Menurut Mujahidin sertifikasi tanah ditargetkan selesai pada Desember 2014, tetapi bisa diselesaikan pada semester pertama 2014.  Menurut dia, dengan diterimanya sertifikat tanah tersebut maka warga akan mendapatkan ketenangang karena telah memiliki bukti alas hak dan kekuatan hukum terhadap kepemilikan tanah yang dimilikinya.

“Masyarakat mempunyai kepastian hukum yang diakui pemerintah dan perbankan. Setelah sertifikat diterima saya yakin dua hari kemudian sudah ada yang  ‘disekolahkan’ ke bank”ujar Mujahidin berseloroh.

Dia berharap,  walaupun sertifikat itu merupakan surat berharga dan dapat dijadikan jaminan pinjaman di bank, hendaknya uang yang diperoleh dengan menjaminkan sertifikat digunakan untuk menambah modal usaha bukan untuk keperluan konsumtif. Sehingga sertifikat tanah benar-benar memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

Karena sertifikat merupakan barang berharga, kata Mujahidin, hendaknya warga jangan mudah meminjamkan kepada orang lain, tentu sangat berbahaya kerana bisa dijaminkan sebagai anggunan di perbankan.
 “Termasuk jangan mudah dipinjamkan kepada anak kita dengan alasan untuk keperluan biaya pendidikan, karena bisa-bisa pinjaman sedikit rumah kita hilang. Maka sertifikat tanah  perlu dijaga sebaik-baiknya,”tegasnya.

Di katakannya, program pensertifikatan tanah melalui prona tersebut, pembiayaannya dibebankan kepada APBN tapi sifatnya biaya murah. Masyarakat dikenai beban biaya penyelesaian seperti alas hak, meterai, dan surat-surat jual beli, termasuk pemasangan tanda batas. Tahun ini lanjutnya, selain prona di Lampung Tengah juga dilakukan program sertifikasi bagi warga transmigrasi sebanyak 5.089 bidang.

 “Kami rencanakan semua selesai pada September 2014. Tahun ini Lampung Tengah tidak mendapatkan program ajudikasi, yang ada selain prona adalah program redistribusi dan pumukiman transmigrasi,”katanya.

Sementara itu Wakil Bupati Lampung Tengah Dr..Ir.H.Mustafa,MH, mengingatkan warganya, jika  sertifikat itu merupakan bukti kepemilikan tanah yang dapat dimanfaatkan untuk barbagai keperluan, baik untuk pendidikan maupun modal usaha. Yang sangat sederhana, kata dia, dengan sertifikat  setidaknya masyarakat terhindar dari sengketa tanah.

”Kalau terjadi konflik tanah tentu warga tidak bisa mempertahankan tanahnya sekalipun itu benar miliknya, karena tidak memiliki bukti hukum berupa sertifikat tanah. Artinya, tanpa sertifikat masyarakat mempunyai posisi lemah secara hukum atas kepemilikan tanah,”katanya.

Saat ini, tegas Mustafa, kepemilikan sertifikat sangat lah penting, terutama bagi pemerintah daearah. Dengan kepemilikan sertifikat tanah maka dapat mengurangi konflik tanah yang terjadi di masyarakat. Sebab, selama ini banyak konflik yang terjadi di Lampung Tengah terkait masalah kepemilikan tanah.

Menurut Mustafa tujuan utama program Prona adalah agar  masyarakat memiliki sertifikat untuk menghindari sengketa lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalaui program Prona ini warga tertolong untuk memiliki sertifikat dengan biaya murah.

”Saya ingin semua warga Lampung Tengah memiliki sertifikat tanah dengan dana murah melalui prona. Dengan memiliki sertifkat, selain ada rasa aman juga menjadi identitas kepemilikan, maka jangan cepat-cepat di jual tanahnya,”tandas Mustafa.

  • Bagikan