Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Budi Utomo tak Mau Tanggapi Soal Heboh Perbup TPP Lampung Utara

Budi Utomo tak Mau Tanggapi Soal Heboh Perbup TPP Lampung Utara

982
BERBAGI
Plt Bupati Lampung Utara, Budi Utomo menandatangani nota kesepakatan Raperda Perubahan APBD menjadi Perda Perubahan APBD 2020, Rabu (30/9/2020).
Plt Bupati Lampung Utara, Budi Utomo menandatangani nota kesepakatan Raperda Perubahan APBD menjadi Perda Perubahan APBD 2020, Rabu (30/9/2020).

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Pelaksana Bupati Lampung Utara, Budi Utomo terlihat enggan terjebak dalam kontroversi Peraturan terbaru tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). ‎Dalam jawabannya menanggapi pemandangan umum fraksi – fraksi di gedung DPRD pada Jumat (2/10/2020), sama sekali tidak ada sepotong kata tentang TPP.

‎Pembahasan mengenai TPP disampaikan oleh FPAN melalui pemandangan umumnya tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021. Kala itu, FPAN meminta pihak eksekutif untuk tak menerbitkan kebijakan baru yang menimbulkan kegaduhan dan ketidakberpihakan pada rakyat seperti yang terjadi pada Perbup terbaru tentang TPP.

Budi Utomo terlihat jelas menghindari polemik peraturan TPP terbaru tersebut. Sama sekali tak ke luar sepotong kata pun dari mulutnya mengenai TPP. Yang bersangkutan hanya menyampaikan rasa terima kasihnya atas masukan mengenai kinerja dan konsolidasi, serta koordinasi ASN.

Masukan tentang konsolidasi ASN itu sendiri merupakan bagian akhir kalimat FPAN yang membahas tentang TPP dalam poin kesebelas. Pembahasan tentang TPP disampaikan di bagian – bagian awal kalimat di poin yang sama itu.

“Terima kasih atas sarannya supaya pemkab dapat lebih fokus untuk memperbaiki kinerja, konsolidasi, dan koordinasi sehingga ASN tidak terkotak – kotak,” kata Budi Utomo kala itu.

Saran itu akan segera mereka terapkan sehingga para ASN dapat lebih fokus bekerja dan terarah dalam meningkatkan kinerja untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, pelayanan terhadap masyarakat akan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Meski terkesan menghindar‎ dalam polemik TPP, namun Budi sepertinya tak dapat menghindar mengenai temuan BPK. Mungkin hal ini dikarenakan pembahasan temuan BPK disampaikan oleh sejumlah fraksi, seperti FPAN, dan Fraksi Partai Gerindra.

“(Temuan BPK) ‎Telah ditindaklanjuti 85 persen dari total temuan. Adapun sisanya telah kami lakukan upaya penagihan melalui rapat – rapat,” jelas dia.

Tak hanya itu,‎ pihaknya juga telah menyurati sejumlah organisasi perangkat daerah yang masih belum menyelesaikan temuan BPK. Surat itu dituangkan dalam nomor 700/457/13 tertanggal 21 September.

“S‎elanjutnya kami akan mengambil langkah2 dalam upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI tersebut,” paparnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional meminta Pemkab Lampung Utara untuk lebih teliti dalam mengeluarkan setiap kebijakan baru di masa mendatang. Tanpa kehati-hatian itu maka kegaduhan baru tidak akan kembali terulang seperti yang terjadi pada peraturan bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai belum lama ini.

“‎Pemkab harus teliti dalam mengeluarkan kebijakan supaya tidak lagi membuat gaduh seperti yang terjadi pada TPP lalu,” kata juru bicara Fraksi PAN saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam sidang paripurna DPRD Lampung Utara, Netty Hastuti saa itu.

‎Di samping untuk menghindari kegaduhan, ketelitian itu juga sangat diperlukan supaya tidak menimbulkan kesan ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya. Apalagi, saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung tanpa ada tanda – tanda akan berhenti.

“‎Fokus terhadap kinerja dan konsolidasi itu yang utama supaya ASN tidak lagi terkotak – kotak,” tegasnya.‎

Loading...