Beranda Hukum Buka Tambak di Perbatasan TNBBS dan Cagar Alam Laut, Perusahaan Tambak Dilaporkan...

Buka Tambak di Perbatasan TNBBS dan Cagar Alam Laut, Perusahaan Tambak Dilaporkan ke KLHK

258
BERBAGI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( WALHI ) Lampung melaporkan PT Delivra Sinar Sentosa (sebuah PMA) bersama PT Indomrine Aquaculture Farm karena membangun areal pertambakan yang berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat (10/11/2017).

Direktur Walhi Lampung, Hendrawan, mengatakan perusahaan tersebut dilalorkan karena diduga kuat melakukan pelanggaran Undang – Undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Perusahaan tersebut belum memiliki Izin Lingkungan dan/atau Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL). Lokasi tambak yang mereka bangun juga berbatasan langsung dengan kawasan hutan konservasi TNBBS  dan cagar alam laut (CAL) Bengkunat Belimbing,” kata Hendrawan.

Hendra mengatakan, laporan WALHI Lampung dengan nomor surat : 041/B/ED/WALHI_LPG/XI/2017 diterima langsung oleh Ibu Maryam, Kepala Seksi Pengaduan Lingkungan Hidup didampingi Firnando, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Burhanudin Staf Seksi Pengaduan Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan nomor Laporan Pengaduan : 17.0451.

Pada Laporan tersebut, Hendrawan selaku Direktur WALHI Lampung didampingi oleh Alian Setiadi (Direktur LBH Bandar Lampung), Edo Rakhman (Manajer Emergency Respon Eksekutif Nasional WALHI) dan Irfan Tri Musri (Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh WALHI Lampung pada Oktober dan awal November 2017 ditemukan fakta lapangan bahwa memang ada lahan yang telah dibuka (land clearing) serta dibangun tambak seluas 30 Hektare dan juga ditemukan 7 unit eksavator, 5 unit dump truck serta 3 unit buldoser pemadat di i lokasi tambak.

“Laporan kami untuk  mendorong penegakan hukum lingkungan terhadap pengusaha tambak yang telah melakukan aktivitas pertambakan yang berdampak besar terhadap lingkungan tanpa memiliki izin lingkungan,” kata Hendrawan.

Menurut Hendrawan, berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaiman dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjjara maksimal 3 Tahun dan denda maksimal Rp3.000.000.000.

 

Loading...