Beranda Kolom Sepak Pojok Bukan “Full Day School”, Tapi Inilah 10 Masalah Pendidikan Kita!

Bukan “Full Day School”, Tapi Inilah 10 Masalah Pendidikan Kita!

757
BERBAGI
Mendikbud Muhadjir Effendy (foto: monitorday)

TERASLAMPUNG.COM — Usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tentang sekolah seharian atau full day school menuai kritik dari pelbagai kalangan. Selain tanpa kajian mendalam, usulan itu dinilai sebagai rencana kebijakan dengan perspektif “Jawa Sentris” dan “kota besar”.

Memang, saat jni sebenarnya sudah banyak sekolah negeri maupun swasta yang menerapkan sistem sekolah seharian bagi para siswanya. Namun, itu tidak terjadi di sekolah yang berada di pelosok daerah yang sebagian besar orang tuanya bukan kelas menengah ke atas dan sibuk di kantor.

Kritik itu wajar muncul, karena kehadiran Muhadjir Effendy menggantikan Anies Baswedan itu sendiri memang tanpa penjelasan apa pun dari Presiden Joko Widodo. Muhadjir menggantikan Anies, seolah-olah, Jokowi meralat jatah pos Kementerian dan Kebudayaan. Selama beberapa kali, kementerian ini memang kerap jati jatahnya orang NU dan Muhammadiyah.

Pemilihan menteri model begini, jelas merugikan. Sebab, si menteri akan cenderung memakai perspektif asal-usulnya dalam menerapkan kebijakan. Dan, untuk usulan full day school, kali ini dugaan tersebut terbukti. Full day school tak lain adalah pola belajar yang memang sudah lama diterapkan di beberapa sekolah milik Muhammadiyah di banyak kota besar. Memang sangat bagus, tetapi tidak bisa jadi acuan dan diterapkan di semua sekolah di Indonesia.

Soal lama belajar siswa SD dan SMP tiap hari sebenarnya bukan masalah utama di Indonesia. Hal itu bukan menjadi isu strategis pendidikan dasar di Indonesia. Kalau saja Mendikbud Muhadjir Effendy mau membaca 10 Isu Strategis yang menjadi bagian dari Neraca Pendidikan Indonesia yang disusun Kemendikbud di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, maka sebaiknya ia fokus menjawab isu tersebut.

SIMAK: “Full Day School”, Terima Kasih Tuan Presiden dan Pak Menteri Pendidikan

Ke-10 isu strategis itu adalah: Pertama, bagaimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menambah anggaran pendidikan? Isu ini mengingat dari seluruh total anggaran pendidikan nasional (Rp. 419,176 T) terdapat Rp. 267 T (63,7%) yang ditransfer ke daerah.

Kedua, apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengurangi angka penduduk tuna aksara?

Ketiga, bagaimana langkah nyata Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memastikan setiap anak bisa bersekolah hingga lulus sekolah menengah?

Keempat, masih banyak guru yang belum berijazah S1/D4. Apa terobosan Pemerintah Daerah dan guru sendiri?

Kelima,  sertifikasi pendidik bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru. Apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar tujuan itu dapat tercapai dengan segera/cepat?

Keenam, secara umum hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) masih rendah. Apa langkah konkrit Pemerintah Daerah dan guru sendiri untuk meningkatkan kompetensinya?

Ketujuh, bagaimana Pemerintah Daerah dan masyarakat menyediakan sarana prasarana pendidikan yang layak?

Kedelapan, apa upaya Pemerintah Daerah dan sekolah untuk meningkatkan hasil Ujian Nasional?

Kesembilan, bagaimana Pemerintah Daerah, kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat bekerja sama mempraktekkan dan membiasakan sifat jujur dan kalangan siswa dan lingkungannya?

Kesepuluh, bagaimana kita dapat terlibat secara aktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini?