Bunga Utang PEN Pemkab Lampura Sentuh Angka Rp22 Miliar

  • Bagikan

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–‎Total bunga utang daerah yang wajib dibayar oleh Pemkab Lampung Utara pada ‎PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) selama lima tahun ke depan diperkirakan mencapai sekitar Rp22,9 M. Jumlah itu didapat hasil perhitungan bunga 5,6 persen yang wajib dibayarkan tiap tahunnya selama lima tahun.

Total pinjaman ‎daerah pemkab yang disetujui oleh PT SMI berjumlah ‎Rp122 Miliar. Awalnya, pemkab mengajukan utang sebesar Rp124 m. Utang itu bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN tahun 2021.

“Bunga pinjamannya sebesar 5,6.‎ Itu bunga yang harus dibayar tiap tahunnya,” jelas Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok tanpa menyebutkan kapan pembayaran utang berikut bunga pinjaman dilakukan, Kamis (7/10/2021).

Terkait berapa besaran nilai maupun total bunga yang wajib dibayarkan tiap tahun maupun selama lima tahun ke depan, ia menyarankan supaya ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Mereka yang lebih mengetahui hal tersebut.

“Untuk lebih detilnya, silakan ke pihak keuangan,” terangnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Utara, Andi Wijaya turut membenarkan bahwa bunga 5,6 persen itu adalah bunga yang wajib dibayarkan tiap tahunnya. Bunga itu wajib dibayarkan selama lima tahun ke depan.

“(Memang benar) Bunganya 5,6 persen. Itu bunga yang harus dibayar tiap tahunnya,” kata dia yang dilanjutkan memanggil Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara (Yulias Dwiantor) dan‎ Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara (Hendri) yang kebetulan melintas di depannya.

Ia mengatakan, pinjaman daerah ratusan miliar itu akan digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas infrastruktur yang dinilai layak untuk diperbaiki. Usulan perbaikan atau pembangunan infrastruktur itu datang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perdagangan.

“Dalam hal ini, kami sifatnya hanya menyampaikan usulan ‎yang masuk dari instansi terkait,” jelasnya.

Di tempat sama, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara, Yulias Dwiantoro, perbaikan infrastruktur yang mereka ajukan sejatinya berjumlah 49 paket. Namun, terdapat satu paket yang tidak disetujui sehingga jumlah hanya 48‎ paket.

“Semua infrastruktur yang ‎diajukan itu memang termasuk skala prioritas. Keberadaannya juga cukup penting untuk menunjang aktivitas masyarakat sekitar,” jelasnya.

Adapun besaran masing – masing paket proyek DPUPR kebanyakan berkisar antara Rp1 M – Rp2 M. Yang paling tinggi nilainya mencapai Rp7 M. Proyek dengan nilai tertinggi itu adalah proyek jembatan di Desa Pakuanagung.

“48 paket proyek itu tersebar merata di 23 kecamatan,” kata dia.

Sayangnya, Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara, Hendri terlihat enggan berkomentar seputar penggunaan dana PEN di instansinya. Meski ramai dikabarkan dana PEN itu akan digunakan untuk pembangunan atau perbaikan tiga pasar‎, Hendri masih terlihat enggan mengomentarinya.

  • Bagikan