Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Bupati Agung Akui HUT Kabupaten Lampung Utara Belum Punya Dasar Hukum

Bupati Agung Akui HUT Kabupaten Lampung Utara Belum Punya Dasar Hukum

495
BERBAGI

Feaby/Teraslampung.com

Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (tengah), Wabup Sri Widodo, dan WakilKetua DPRD Yusrizal pada ada Sidang Paripurna DPRD Lampung Utara untuk memperingati HUT Lampura, di Ruang Sidang DPRD, Senin (15/6/2015).

Kotabumi–Bupati Agung Ilmu Mang‎kunegara mengakui bahwasannya HUT Kabupaten Lampung Utara (Lampura) belum memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah (Perda).

Menurut putra senator Tamanuri tersebut, keberadaan Perda tentang HUT Lampura ini sangat penting karena dapat menjadi acuan keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini. Untuk itu, Perda tentang HUT harus segera dibuat agar didapat tanggal lahir yang pasti untuk Kabupaten Lampura.

“Makanya tadi kan sudah dibahas dengan Dewan bahwa harus diperdakan tanggal berapa kita lahir karena ini untuk mengukur (keberhasilan) kita,” tegas Agung, usai kegiatan sidang paripurna DPRD untuk merayakan HUT ke-69 Lampura, di gedung DPRD, Senin (15/6).

Masih menurut orang nomor satu Lampura tersebut, penentuan kapan tanggal lahir atau hari jadi Kabupaten yang dipimpinnya harus melalui berbagai kajian atau penelitian yang matang agar didapat tanggal lahir Kabupaten Lampura yang pasti. Kajian itu akan melibatkan para pelaku sejarah yang ada di Lampura dan berbagai bukti otentik yang tertulis mengenai sejarah lahirnya Lampura.

“Kita mau data otentik baik yang tertulis maupun dari pengungkapan sejarah – sejarah yang ada di Lampung Utara. Oleh sebab itu, harus ada waktu ‎yang lebih panjang agar Perda yang akan dihasilkan dapat benar – benar teruji kebenarannya,” tuturnya.‎

Sebelumnya, ‎Sidang paripurna DPRD Lampung Utara yang digelar hari ini (15/6) untuk merayakan HUT ke-69 Lampura ternyata menyisakan cerita miris. Pasalnya, HUT Lampura sendiri ternyata belum diresmikan secara resmi melalui Peraturan Daerah (Perda). Padahal, keberadaan Perda HUT ini sangat penting sebagai warisan sejarah kepada generasi muda di Lampung Utara agar mengetahui secara pasti kapan kabupatennya terbentuk dan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah daerah termasuk Lampung Utara.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Lampung Utara, Hendry akhirnya ‘berani’ mengakui bahwa Kabupaten Lampung Utara belum memiliki Perda tentang HUT. HUT ke-69 ini hanya berdasarkan ketetapan Residen Lampung pada tanggal 15 Juni 1946 dengan nomor 304.

“Kita (Lampura) belum punya Perda HUT,” kata dia, dalam pesan Blackberry-nya.

Sementara Sekretaris DPRD, Syahrizal Adhar juga membenarkan bahwa Kabupaten Lampura belum memiliki Perda tentang HUT Kabupaten hingga kini. “Belum ada (Perda),” terangnya saat ditemui sebelum prosesi pemotongan tumpeng dalam perayaan HUT ke-69 Lampura, di halaman gedung DPRD.

Di tempat yang sama, mantan Wakil Bupati Rohimat Aslan mengatakan bahwa secara pribadi ia menilai bahwa pembentukan Kabupaten Lampura secara resmi terhitung sejak terbitnya Undang – Undang Darurat nomor 4 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingku‎ngan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, usia Kabupaten Lampura belum dapat dikatakan telah berusia 69 tahun melainkan baru menginjak usia ke-59. “Secara pribadi, saya nilai Lampura itu baru resmi terbentuk sejak UU Darurat itu terbit,” katanya.

Loading...