Bupati Budi Utomo Akui Defisit APBD Lampung Utara 2022 Rp118 Miliar

  • Bagikan
Bupati Budi Utomo menyampaikan draft APBD tahun 2022 pada Ketua DPRD Lampung Utara, Romli
Bupati Budi Utomo menyampaikan draft APBD tahun 2022 pada Ketua DPRD Lampung Utara, Romli

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Seperti yang diperkirakan sebelumnya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampung Utara ternyata mengalami defisit sebesar Rp118.538.327.350,00. Kabar defisit ini disampaikan oleh Bupati Budi Utomo di gedung DPRD Lampung Utara, Senin (8/11/2021).

“Bila dibandingkan antara rencana pendapatan daerah dengan belanja daerah maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp 118.538.327.350‎,00,” kata Bupati Budi Utomo dalam sidang paripurna DPRD Lampung Utara dengan agenda penyampaian RAPBD tahun 2022.

Kendati demikian, Budi Utomo menyebutkan, defisit anggaran itu akan ditutup dengan selisih lebih dari pembiayaan neto‎ APBD tahun 2022. Nilai pembiayaan neto ini sendiri sama nilainya dengan total defisit yang ada.

“Defisit ini akan ditutupi melalui selisih lebih pembiayaan neto,” jelasnya.

Budi mengatakan, secara garis besar RAPBD itu terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan pembiayaan, serta surplus atau defisit. Adapun besaran pendapatan tahun 2022 ‎diperkirakan mencapai Rp1.717.130.713.028, sedangkat total belanja daerah sebesar Rp1.835.669.040.380,00.

‎”Untuk pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran masing – masing nilainya Rp‎141.777.426.500,00 dan Rp23.239.999.150,” tutur dia.

Ia berharap bahwa RAPBD ini akan segera dibahas dan disepakati oleh pihak legislatif. Dengan demikian, kesepakatan tentang RAPBD dapat segera terlaksana. Setelahnya, hasil kesepakatan itu akan mereka sampaikan ke Pemerintah Provinsi Lampung untuk dievaluasi.

“RAPBD merupakan dasar hukum pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat,” kata mantan birokrat Lampung Utara ini.

‎Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Utara, Romli ini ditutup dengan kesepakatan untuk meniadakan pemandangan umum fraksi terkait RAPBD. Itu dikarenakan fraksi – fraksi cenderung untuk membahasnya di tingkat Panitia Kerja Badan Anggaran. Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda laporan hasil Panja Banggar pada 22 November mendatang.

  • Bagikan