Feaby|Teraslampung.com
Kotabumi--Pemerintahan Bupati Budi Utomo yang berakhir pada akhir tahun 2023 mendatang diperkirakan akan mewariskan utang sekitar Rp100-an miliar. Utang sebesar itu berasal dari pinjaman dengan PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejak tahun 2023 hingga 2026, Pemkab Lampung Utara harus merogoh kocek sebesar Rp31-34 miliar tiap tahunnya untuk membayar utang berikut bunga dengan PT SMI. Hanya di tahun 2027 mendatang, utang berikut bunga yang dibayar hanya Rp2,5-an miliar.
“Saya kira tidak sampai segitu. Ya, Rp100 miliar ke bawah,” kelit Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Lampung Utara, Mikael Saragih, Kamis (7/12/2023).
Menurut Mikael Saragih, meskipun pinjaman dari PT SMI didapat pada tahun 2021, namun proses pengangsuran utang berikut bunga baru dimulai sejak tahun 2023. Pada tahun 2022, pihaknya hanya diminta untuk membayar bunganya saja.
“Untuk jumlah bunga yang dibayar tiap bulannya di tahun 2022, saya enggak ingat,” kata dia.
Untuk tahun 2023, total anggaran pembayaran utang berikut bunga tiap bulannya mencapai Rp3,1 miliar. Rinciannya, sekitar Rp2,5 miliar pokok utang, dan Rp500-600 juta adalah bunga pinjaman.
“Tahun ini saja, pokok utang berikut bunga sudah di atas Rp31 miliar yang dibayarkan,” terangnya.
Ia kembali mengatakan, pinjaman itu akan selesai pada tahun 2027 mendatang. Skema pembayaran ini merupakan skema yang telah disepakati.
“Dari tahun 2022-2023, utang dan bunga yang sudah dibayar, mungkin sudah sekitar Rp40 miliar,” kata dia.
Pada awal Oktober 2021 silam, Pemkab Lampung Utara menandatangani perjanjian utang dengan PT SMI. Total pinjaman daerah yang berasal dari program PEN itu mencapai sekitar Rp122 miliar.
Pinjaman ini wajib dikembalikan dalam waktu lima tahun. Besaran bunga pinjaman sendiri mencapai 5,6 persen. Dari Rp122 miliar itu, Rp106 miliar dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sisanya diberikan pada Dinas Perdagangan. Dalam perjalanannya, uang ratusan miliar itu dipergunakan untuk membangun atau memperbaiki jalan, jembatan, dan pasar. Uang pinjaman itu dikemas ke 51 paket proyek pembangunan.